Publication Search

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Musi Rawas Utara Regency is categorized as an underdeveloped, frontier, and outermost (3T) region that still faces serious challenges in human development, particularly within the education dimension. Although the Human Development Index (HDI) indicates an upward trend, the School Enrollment Rate (SER) and the mean years of schooling at the secondary education level remain relatively low and lag behind other regions. This condition is influenced by limited access to secondary education, household economic vulnerability, and disparities in the quality and distribution of educators in remote areas. This policy paper aims to analyze secondary education issues as a primary obstacle to increasing the HDI of Musi Rawas Utara Regency and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is a qualitative descriptive analysis through a literature study, utilizing data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regional planning documents, as well as relevant national regulations and policies. The analysis was conducted using a SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the regional education policy. The results of the study show that improving the HDI requires integrated, affirmative, and region-based education policies. Three main policy alternatives recommended include expanding and equalizing access to secondary education, strengthening educational assistance and social protection for vulnerable families, and sustainably distributing and improving teacher quality. The implementation of these policies is expected to increase the SER, extend the mean years of schooling, and strengthen the quality of human resources as a foundation for sustainable development in Musi Rawas Utara Regency.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN pada BKAD Provinsi Sumatera Utara, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme ASN dan independensi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, komitmen organisasi ASN berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan, profesionalisme ASN, independensi ASN, dan komitmen organisasi ASN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BKAD Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

This study aims to evaluate the success of the New Southern Policy (NSP) in enhancing security cooperation between South Korea and Indonesia during the administration of President Moon Jae-in (2017-2022). The NSP is South Korea's foreign policy designed to deepen relations with ASEAN countries and India through three main focuses: People, Peace, and Prosperity. This study uses a qualitative approach with a desk study method, relying on data such as journal articles, official government documents, and related academic publications. The analysis was conducted by applying the concepts of policy effectiveness and bilateral security cooperation to assess the extent to which the NSP succeeded in meeting its stated targets. The research findings indicate that the NSP made a significant contribution to strengthening security relations between South Korea and Indonesia through increased strategic security dialogue, collaboration in the defense sector, development of the defense industry, and technology transfer to support national defense. Furthermore, the NSP has enhanced Indonesia's position as South Korea's primary strategic partner in Southeast Asia. Therefore, the NSP can be considered successful in strengthening bilateral security cooperation between South Korea and Indonesia during the research period.

The issuance of electronic identity cards (e-KTP) represents one of the most fundamental public services administered by the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil). Nevertheless, various forms of alleged maladministration in this service delivery continue to be unresolved in many regions, including Gorontalo Regency. This study aims to analyze the implementation of the General Principles of Good Governance (AUPB) in e-KTP issuance practices at Disdukcapil Gorontalo Regency and to identify forms of alleged maladministration. Using a descriptive qualitative approach, primary data were drawn from the 2025 Maladministration Assessment Report of the Ombudsman RI Gorontalo Province Representative and official institutional documents, supplemented by secondary data from scientific journals, legislation, and verified news sources. Findings reveal that Gorontalo Regency obtained a final score of 64.79 with a 'Moderate Quality Without Maladministration' rating the lowest among four evaluated local governments. Three critical areas were identified: (1) non-compliance with service completion time standards, (2) unofficial administrative burdens including out-of-office form purchases, contravening the principle of proportionality, and (3) low public trust levels reflecting accountability deficits. This study contributes by elaborating the legal dimensions of AUPB as a more structured maladministration evaluation framework compared to prior studies focused primarily on public service management dimensions.

This study analyzes normative conflicts in the evolution of local government regulations from Law No. 22 of 1999 to Law No. 23 of 2014, along with the changes following the Job Creation Law. The research background is grounded in the phenomenon of policy pendulum swings, which indicate a shift from radical decentralization toward structured centralization, as well as the disruptions caused by the omnibus law approach. The research aims to identify and classify vertical and horizontal normative conflicts and formulate recommendations for regulatory harmonization. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, employing Hans Kelsen’s theory of antinomy as an analytical tool. The research findings identified two main forms of normative conflict: first, a vertical conflict between Law No. 22/1999, which advocates for the broadest possible autonomy, and Law No. 23/2014, which strengthens central control through the concepts of absolute affairs and NSPK, creating a paradox of centralization within decentralization. Second, a horizontal conflict following the Job Creation Law, which centralizes regional licensing authority through the OSS system and revives Article 251 regarding the annulment of regional regulations that have been declared unconstitutional by the Constitutional Court. The implications of this research recommend revising problematic articles and strengthening the role of regions within a just decentralization system.

This study analyzes normative conflicts in the evolution of local government regulations from Law No. 22 of 1999 to Law No. 23 of 2014, along with the changes following the Job Creation Law. The research background is grounded in the phenomenon of policy pendulum swings, which indicate a shift from radical decentralization toward structured centralization, as well as the disruptions caused by the omnibus law approach. The research aims to identify and classify vertical and horizontal normative conflicts and formulate recommendations for regulatory harmonization. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, employing Hans Kelsen’s theory of antinomy as an analytical tool. The research findings identified two main forms of normative conflict: first, a vertical conflict between Law No. 22/1999, which advocates for the broadest possible autonomy, and Law No. 23/2014, which strengthens central control through the concepts of absolute affairs and NSPK, creating a paradox of centralization within decentralization. Second, a horizontal conflict following the Job Creation Law, which centralizes regional licensing authority through the OSS system and revives Article 251 regarding the annulment of regional regulations that have been declared unconstitutional by the Constitutional Court. The implications of this research recommend revising problematic articles and strengthening the role of regions within a just decentralization system.

Bureaucratic rigidity is a form of public administration pathology that remains a serious problem in Indonesian governance. The bureaucracy's rigid, hierarchical nature, slow decision-making, and resistance to change are major obstacles to the government's digital transformation process. Amidst the demands of the digital era, which prioritizes speed, transparency, and efficiency, an unadaptive bureaucracy actually slows down innovation in public services and erodes public trust in the government. This study aims to analyze bureaucratic rigidity as a disease in public administration and its impact on the implementation of digital transformation in Indonesia. The method used is a qualitative approach with a literature review. The results indicate that bureaucratic rigidity is caused by a conservative organizational culture, complicated regulations, and low human resource capacity to adapt to technology. Furthermore, a lack of system integration and weak transformational leadership exacerbate these conditions. Digital transformation is not merely a technological issue, but a paradigm shift in governance. Therefore, comprehensive bureaucratic reform is needed, including simplifying procedures, strengthening the digital competency of civil servants, and shifting the work culture to be more flexible and innovative. Thus, an adaptive and responsive bureaucracy can be realized as the foundation of an effective digital government that is oriented towards public services.

The abuse of authority by public officials within Indonesia’s governmental administration has become an increasingly urgent issue to address. Such misconduct undermines the fundamental principles of good governance  including transparency, accountability, and justice which are essential for ensuring efficient and effective government operations. This study aims to conduct an in-depth analysis of the forms of abuse of authority by public officials, the factors influencing such behavior, and its impact on the effectiveness of governance and public trust. The research employs a normative approach with a prescriptive legal method, analyzing legislation related to the abuse of authority as well as a case-based approach to explore the implementation of authority by public officials in governmental practice.The findings indicate that abuse of authority may occur in various forms, such as exceeding the limits of granted power, conflating different authorities, or acting arbitrarily for personal or group interests  all of which contradict the principle of legality governing governmental actions. Moreover, such practices negatively affect the quality of public services and tarnish the image of governmental institutions. The study also finds that although Law No. 30 of 2014 on Government Administration provides a clear legal framework, its implementation remains hindered by weak internal and external oversight systems. Therefore, this research recommends strengthening more effective supervision mechanisms, enhancing transparency in administrative decision-making processes, and involving the public in monitoring efforts to ensure that public officials exercise their authority in accordance with established objectives in pursuit of a clean and just government.

This study was conducted to analyze the role of customary institutions in the government system in Karampuang, as well as to analyze the challenges faced by customary institutions in Karampuang. This study emphasizes the strategic role of customary institutions in the preservation of culture and management of natural resources of indigenous communities in Karampuang. The research method used is a qualitative method through a literature review to collect and analyze information related to the role of customary institutions in the Karampuang customary village. Sources used include the collection of literature such as books, journals, articles, and related documents. The results of the study are expected to provide insight related to the strategic role of customary institutions in the government system. The results of this study indicate that customary institutions in Karampuang play a dual role as pillars of culture and as important institutions in the local government structure, maintaining a balance between cultural values ​​and government administration. However, these customary institutions face many challenges, including legal recognition that must be fought for officially, the threat of confiscation of living space that threatens the sovereignty of customary territories, and the need to strengthen institutional capacity to develop amidst social dynamics and the pressures of modernization.

This study examines the legality of on-street parking levy practices in Kupang City from a constitutional law perspective, with a primary focus on the application of the legality principle. The background of this research stems from a significant discrepancy between the legal norms established in statutory regulations and the empirical administrative practices occurring in the field. Identified issues include the collection of levies without official tickets, the lack of clarity regarding the identity and legal status of collection officers, and the inconsistent and non-transparent application of parking tariffs. This research employs a normative-empirical legal method by applying statutory, conceptual, and empirical approaches through limited field observations. The findings indicate that although the Kupang City Government formally possesses the attribution of authority to collect parking levies, the implementation frequently deviates from the established legal procedures. Such deviant practices potentially constitute ultra vires actions and violate the principle of due process of law in government administration. This study concludes that the substantive legality of parking levies in Kupang City has not been fully realized, thereby undermining legal certainty and public trust in the legitimacy of local governance. The implications of this research emphasize the imperative for comprehensive reform of the supervision system and stricter enforcement of administrative procedures to ensure the rule of law at the local level.

Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.

This study aims to examine the role of the Village Government in enforcing customary law sanctions of Wake Uru Sorong Tada and to analyze the effectiveness of its implementation in Heo Puat Village, Hewokloang District, Sikka Regency. Wake Uru Sorong Tada is a form of customary law that functions as a traditional prohibition to regulate and protect community ownership of agricultural products and commodities. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants such as the village head, Village Consultative Body members, traditional leaders, and community members. Data analysis was conducted using the interactive model proposed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Heo Puat Village Government plays an active role as a facilitator, mediator, and guarantor in enforcing customary sanctions in accordance with Village Regulation Number 2 of 2009. The village government does not directly determine the sanctions but collaborates closely with customary institutions in resolving violations. The enforcement of Wake Uru Sorong Tada customary law sanctions is considered effective in maintaining social order, security, and a sense of safety in property ownership among community members. The strict and binding nature of customary sanctions has significantly increased legal awareness and minimized social conflicts within the village.

State institutions play a primary role in governing and exercising power within a country. Indonesia, as a unitary state with a republican system, regulates the state's institutional structure through the 1945 Constitution, which serves as the supreme legal basis and guideline for state administration. The function of state institutions is to ensure that all aspects of government are implemented in accordance with the principles of law, justice, and public welfare. The state is not only considered a legal entity but also a social entity with specific functions and logic. The state's objectives are directed at balancing government power and citizen rights and accommodating the interests of individuals and the wider community. Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia's institutional system underwent significant changes with the establishment of independent institutions that strengthen democracy, transparency, and accountability. Understanding the state's foundations, the requirements for formation, the form and system of government, and the relationships between institutions is crucial for maintaining Indonesia's constitutional order. Furthermore, public respect for state symbols and institutions contributes to strengthening unity and political stability, and realizing the ideals of a sovereign and prosperous nation.

The implementation of Electronic-Based Government Systems (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) represents a strategic instrument of public administration reform aimed at improving service quality, efficiency, and governance through digital transformation. However, empirical evidence across countries indicates that the effectiveness of digital government initiatives is frequently constrained by persistent competency gaps among public sector personnel. This study conducts a thematic literature review to systematically identify, classify, and synthesize scholarly findings on competency gaps affecting SPBE and digital government implementation within the field of public administration. Drawing on peer-reviewed international literature published over the last decade and indexed in Scopus, Web of Science, and DOAJ, the review applies a narrative–synthetic approach supported by thematic analysis. The findings reveal four dominant dimensions of competency gaps: technical–digital competencies, managerial and digital leadership competencies, cross-sectoral collaborative competencies, and adaptive learning competencies. These gaps are shaped by interacting individual, organizational, and systemic factors, including misaligned human resource management practices, fragmented bureaucratic structures, and limited capacity-building mechanisms. Using Competency-Based Human Resource Management (CBHRM) as the primary analytical lens, and reinforced by Digital Government Theory, Digital Era Governance, and Capacity Building Theory, this study demonstrates that competency gaps are structural rather than merely individual deficiencies. The article contributes theoretically by integrating human resource and digital governance perspectives into a unified analytical framework, and practically by offering policy-relevant insights for strengthening public sector capacity and enhancing the sustainability of SPBE implementation.

This research aimed to analyze the role of the secretariat in maximizing office administrative service funtions within the secretariat division of the departement of trade, industry, and cooperatives and SMEs of sikka regency. This research used a qualitative approach with data colletion techniques including interviews, observations, and document studies. The key informant in this research was the head of the secretariat division. Data analysis was conducted interactively through the stages of data colletion, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result showed that the secretriat has carried out office administrative functions systematically and in a structured manner, covering routine, technical, analytical, interpersonal, and managerial functions. The management of correspondence and archives has been implemented following the established procedures, although it remained largely manual and faced challenges such as delays in letter numbering and limited supporting facilities. The utilization of information technology through the srikandi application has proven to improve work efficiency, however, it still requires enhanced human resource competencies and stronger technological infrastructure support. In terms of analysis and reporting, the secretariat played an important role in preparing administrativereports and providing accurate data to support managerial decision-making. Furthermore, the secretariat also held a strategic role in fostering coordination, communication, and harmonious working relationships within the organization.