Publication Search

Pada era globalisasi saat ini dengan mudahnya kita dapat menemukan berbagai macam teknologi, dari yang sederhana sampai dengan yang tercanggih. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini membantu mempermudah pekerjaan. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan,dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama, contohnya ; membuat surat pengantar KTP, SKCK, mengurus Surat Kematian, dan membuat Surat ijin usaha, karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu peusahaan dalam mencapai tujuanya Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB bahkan urusan pernikahan atau perceraian bemuara di kantor ini.

Pada era globalisasi saat ini dengan mudahnya kita dapat menemukan berbagai macam teknologi, dari yang sederhana sampai dengan yang tercanggih. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini membantu mempermudah pekerjaan. Dengan adanya komputer sebagai alat pengolah data, maka semua bidang dalam suatu perusahaan ataupun instansi dapat dikomputerisasikan,dalam hal ini bidang-bidang yang dianggap penting dan utama, contohnya ; membuat surat pengantar KTP, SKCK, mengurus Surat Kematian, dan membuat Surat ijin usaha, karena hal ini dapat mendukung keberhasilan suatu peusahaan dalam mencapai tujuanya Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari pengurusan KTP, PBB, IMB bahkan urusan pernikahan atau perceraian bemuara di kantor ini.

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, karena tanpa sumber daya manusia suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan berbagai aspek penting, seperti pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaruh  pelayanan  prima, profesionalisme dan budaya kerja secara bersama-sama pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel penelitian tetapi meneliti fakta-fakta yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan prima berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diktahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizian terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elekronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman  modal  ternyata  didukung  melalui  promosi,  menumbuhkan iklim  berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana  sebuah fasilitas umum (publik) dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat umum. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Klinik HC Pedurungan sebagai salah satu contoh untuk pengembangan informasi teknologi sistem, sehingga antrian di rumah sakit akan menjadi jauh lebih pendek, dengan kehadiran Klinik HC Pedurungan sangat  memberikan pelayanan kesehatan prima kepada pasien, Lantaran di klinik tersebut tersedia dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan pelayanan obat serta laboratorium. Sehingga prajurit dan keluarganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kualitas pelayanan publik di Indonesia terutama di bidang kesehatan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun masih banyak kabar yang menyebutkan bahwa masyarakat masih saja belum merasa puas atas pelayanan publik di bidang kesehatan yang diberikan oleh salah satu instansi kesehatan di Indonesia. Pelayanan ini dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan kesehatan banyak asumsi yang menyebutkan bahwa mereka merasa kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima terutama di klinik-klinik kesehatan.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi prioritas utama yang dipenuhi oleh pemerintah pada saat ini. Aparatur pemberi pelayanan, dalam melaksanaan pelayanan publik harus menyikapinya sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan publik. Dimana pelayanan yang diberikan harus maksimal dan memuaskan masyarakat. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat dan tingkat kesesuaian yang diberikan dengan indikator yang acuan adalah persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kewajaran biaya, kesesuaian produk, kompetensi petugas, kesopanan petugas, sarana dan prasarana, layanan pengaduan. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi adalah nilai 3,32 dan jika dikonversikan adalah  83,09 dengan predikat B (Baik) dan tingkat kesesuaian yang rendah dan belum dilaksanakan dengan baik adalah indikator indikator kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.  Kata kunci: ; ;   

This study aims to examine the effect of the e-system of taxation, tax incentives, taxvsanctions, and service quality on individual taxpayer compliance in paying taxes. This research was conducted on individual self-employed taxpayers registered at KPP Pratama Jepara. This research is a quantitative research using primary data sources with distribution via google form link. The population in this study were all takxpayers who are independent workers who are registered at KPP Pratama Jepara. The data analysis technique used multiple linear regression analysis wich was processed in the SPSS version 24 program. The result showed that the e-system of taxation, tax incentives, tax sanctions, and service quality had a significant positive effect on taxpayer compliance.

Taxes are people’s contributions for the state treasury which are used for the construction of facilities either at the central or regional governments. This research purpose to knowing is the taxpayer awareness, understanding of taxpayers, and public services of tax authorities on taxpayer compliance in the Karangayar area. The type of data used in this study is primary data, data collection used by questionnaire. The sample in this study amounted to 100 taxpayer respondents, whose sample collection used accidental sampling method. The data analysis method used in this study is multiple linear regression test. The results of this study indicate that awareness taxpayer, taxpayer understanding, and the taxpayer services have a significant effect on taxpayer compliance.