Publication Search

Bangunan masjid adalah aset yang berharga bagi umat Islam. Segala fungsi dan manfaat ada pada bangunan masjid mulai dari aspek propan hingga yang bersifat transenden. Namun saat ini keberadaannya masih banyak yang kurang diperhatikan oleh para pengguna atau pengelolanya baik eksterior bangunan maupun interior beserta perabot yang ada di dalamnya. Tulisan ini disusun dalam rangka memberikan rambu-rambu dalam tata kelola interior masjid. Riset dilakukan dengan metode analisis konten dari berbagai sumber tertulis dan media online. Pembahasan disusun dengan cara mendekatkan permasalahan berbagai teori dan rumusan praktis dalam desain interior khususnya dalam hal pengelolaan bangunan publik.

Sampah merupakan persoalan yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak besar bagi produksi sampah. Produksi sampah tidak sebanding dengan pengelolaan sampah, dan  luas  lahan  yang  terbatas.  Kota  Semarang  mengelola  sampah  dengan  sistem  sanitary landfill yang  mampu menghasilkan   gas  metana  dari sisa sampah menghasilkan listrik  dan biogas.  Meskipun  sudah  menggunakan  sanitary  landfill  namun  masih  belum  mencukupi. Jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum mencukupi. Pemerinath Kota Semarang telah pula melakukan pengaturan dengan menerbitkan Perda 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan khususnya pasal 17 Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian   ini  dilakukan   dengan   metote   deskriptif   kualitatif,   yang   pengumpulan   datanya dilakukan dengan observasi, dan wawancara mendalam didukung data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa   Pemerintah Kota Semarang sudah melaksanakan amanat sebagaimana pasal 17, namun belum optimal, karena produksi sampah yang terus bertambah, belum  sepenuhnya  didudkung  oleh  sarana  prasarana  yang  makin  baik,  kualitas  SDM  yang belum memenuhi dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Pelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil    studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan  pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten  Bintan  diketahui  capaian  kinerja  yang  cukup  baik,  kelembagaan  telah  ditetapkan  dan    penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.