Publication Search

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk deret waktu (time series) periode 2010–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program EViews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sedangkan TPT berpengaruh positif namun tidak signifikan. Secara simultan, IPM dan TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dapat menjadi salah satu strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Urban poverty remains a complex social problem that affects various community groups, including scavengers who work within the informal sector. This study aims to analyze the survival strategies of scavengers in Tangerang City and reflect on their experiences from a Christian theological perspective. The research uses a qualitative approach through literature study and descriptive analysis of relevant social phenomena. The findings show that scavengers develop several survival strategies, including utilizing family and community networks, working persistently, selecting strategic collection areas, managing limited income, and adapting to uncertain environmental and economic conditions. Nevertheless, scavengers continue to face social marginalization, economic vulnerability, occupational risks, limited access to health services, and inadequate social protection. From a Christian theological perspective, this reality calls for a response grounded in love, justice, human dignity, and concern for marginalized communities. Therefore, churches, local communities, and wider society are expected to participate actively in empowering scavengers through holistic, inclusive, and contextual approaches that strengthen welfare, social recognition, and sustainable livelihoods.

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

Latar belakang penelitian ini berakar pada fenomena kemajuan yang tidak merata di antara indikator pembangunan di Sumatera Utara, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun diklasifikasikan dalam kategori “tinggi”, belum secara konsisten berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh IMB, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda menggunakan data deret waktu dari tahun 2010 hingga 2025 yang bersumber dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, IPM, kemiskinan, dan pengangguran secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, IMB memiliki pengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa investasi dalam kualitas modal manusia meningkatkan produktivitas ekonomi. Sebaliknya, baik tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang menyiratkan bahwa peningkatan variabel-variabel ini cenderung menghambat ekspansi ekonomi. Lebih lanjut, variabel independen yang dimasukkan dalam model ini menjelaskan 49,49% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan proporsi sisanya dijelaskan oleh faktor eksternal di luar cakupan penelitian ini. Hasil ini menyoroti pentingnya penerapan kebijakan yang menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan tuntutan pasar tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran terdidik.

This study aims to analyze the spatial pattern of poverty in Gorontalo Province in 2024 using global and local spatial autocorrelation approaches. The data used are the percentages of the poor population in each regency/municipality, obtained from the BPS. The analyses include descriptive statistical analysis, the Moran's Index test for global spatial autocorrelation, and the Local Indicators of Spatial Association (LISA) for local autocorrelation. The results show that poverty in Gorontalo Province tends to be unevenly distributed and exhibits a significant spatial pattern. The Moran's Index indicates positive spatial autocorrelation, where areas with high poverty levels tend to be adjacent to other areas with similarly high poverty levels. The LISA results identify Bone Bolango Regency as a High-Low area, meaning it has a high poverty rate but is surrounded by areas with low poverty rates. These findings highlight the importance of spatial approaches in formulating more targeted poverty alleviation policies.

Poverty remains a fundamental problem rooted in Indonesia's socio-economic structure, despite various mitigation schemes implemented by the government. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has enormous sharia-based public financial resources, where zakat should be positioned as a strategic means of wealth distribution. However, in reality, this instrument is often not optimally realised in national macroeconomic policy. This study aims to analyse Monzer Kahf's Islamic economic thinking on zakat and its relevance to poverty alleviation efforts in Indonesia. The research method used is qualitative with a library research approach through a systematic literature review of Monzer Kahf's fundamental works and various studies related to national zakat management, which are analysed descriptively and analytically to connect the theoretical framework with the socio-religious dynamics in Indonesia.  

This study examines the effectiveness of zakat distribution during the leadership of Umar bin Abdul Aziz and its relevance to poverty alleviation models in Indonesia. Structural poverty remains a persistent challenge in Indonesia’s economic development, requiring systematic and sustainable solutions. Within Islamic economic thought, zakat functions not only as a religious obligation but also as a fiscal instrument capable of promoting social welfare and economic independence. This research employs a qualitative approach through historical and literature study methods, analyzing classical Islamic governance practices alongside contemporary zakat management in Indonesia. The findings reveal that the success of zakat distribution under Umar bin Abdul Aziz was supported by centralized governance, strong institutional reform of Baitul Mal, strict supervision, and integrity-based leadership, resulting in effective wealth redistribution and significant poverty reduction. The study further finds that productive zakat distribution, institutional integration, regulatory reinforcement, and digital transparency are crucial elements for enhancing the performance of zakat institutions in Indonesia. The implications suggest that strengthening governance, accountability, and productive empowerment programs can transform zakat into a strategic socio-economic policy instrument capable of addressing structural poverty in a sustainable manner.

This study aims to determine the effect of corruption and external debt on poverty in Indonesia during the period 2003–2022, both simultaneously and partially. The data used in this study are secondary data obtained from the World Bank (WB) and Transparency International (TI). The analysis was conducted using the multiple linear regression method with the assistance of EViews 13 software. The results show that, simultaneously, corruption and external debt variables influence the level of poverty in Indonesia. Partially, both variables have a negative and significant effect on poverty during the study period. This means that the lower the level of corruption and the better the management of external debt, the lower the poverty rate in Indonesia tends to be. Overall, the findings indicate that reducing the level of corruption and improving external debt management are important steps in poverty alleviation efforts in Indonesia.

This study aims to analyze the influence of economic growth, population, and education on poverty in Sidoarjo Regency during the period 2014–2023, motivated by the persistently high poverty rate despite the region experiencing rapid economic growth and industrial development. Using secondary data from BPS and analyzed quantitatively through multiple linear regression with the assistance of SPSS, this study found that the three variables simultaneously have a significant effect on poverty, while partially, education is the most effective factor in reducing poverty compared to economic growth and population, which have a negative but not significant effect. These findings highlight the importance of equitable distribution and improvement in the quality of education as a primary strategy for poverty alleviation, as well as the need for more inclusive economic policies. Further research is recommended to include other variables such as income inequality, unemployment, and the quality of infrastructure to make the analysis of poverty determinants more comprehensive

This research aims to: 1) examine the development of the Human Development Index (HDI), Labor Force Participation Rate (LFPR), population size, economic growth, and the poverty gap index in the regencies/cities of Jambi Province from 2020 to 2024; and 2) analyze the influence of the Human Development Index, Labor Force Participation Rate, population size, and economic growth on the poverty gap index in the regencies/cities of Jambi Province. The research method employed is descriptive quantitative. The analytical tool used is Panel Data Regression through the Fixed Effect Model (FEM) approach, processed with EViews 12 software. The results show that the Human Development Index, population size, and economic growth have a significant influence on the poverty gap index in the regencies/cities of Jambi Province during the 2020-2024 period. Conversely, the LFPR does not have a significant effect on the poverty gap index in the region during the same period. These findings imply the importance of strengthening human resource quality through HDI improvement and more inclusive economic growth policies in Jambi Province. Furthermore, the government needs to evaluate the quality of available employment, as the high Labor Force Participation Rate (LFPR) has not yet been able to significantly reduce the depth of poverty.

Extreme poverty represents a complex, multidimensional challenge in development that demands cohesive policy integration among various governmental tiers. The Indonesian government has established goals to expedite the eradication of extreme poverty via diverse national frameworks and initiatives, yet their success hinges on the extent of alignment between central and regional policies in areas such as strategic planning, financial allocation, and program execution. This research seeks to examine the patterns of policy alignment between central and local authorities, pinpoint the obstacles encountered during execution, and develop recommendations for enhancing collaborative efforts in tackling extreme poverty. Employing a qualitative descriptive methodology, data collection involved reviewing policy documents and development plans, complemented by discussions with relevant stakeholders at the regional level. The outcomes reveal that efforts toward policy synchronization have been made by merging national and local planning frameworks and initiatives, although persistent issues persist, such as inconsistencies in poverty statistics, jurisdictional overlaps among sectors, and inadequate inter-institutional cooperation. These insights imply that effective reduction of extreme poverty necessitates reinforced strategies for policy alignment, unified data platforms, and the adoption of cross-level and cross-sector partnership models to guarantee that measures are precisely directed, enduring, and impactful in diminishing the population affected by extreme poverty.

This study examines the influence of income inequality and poverty on the prevalence of stunting in ten provinces across Sumatra Island during the 2016–2024 period. Using a panel dataset of 90 observations and applying a Fixed Effect Model, the results indicate that both income inequality—measured by the Gini Ratio—and poverty have a positive and significant effect on stunting. The Gini Ratio shows a coefficient of 1.46 (p = 0.0002), while poverty records a coefficient of 6.28 (p = 0.0140), jointly explaining 52% of the variation in stunting prevalence. Spatial analysis further supports these findings, with Moran’s I values exceeding 0.40, suggesting strong spatial autocorrelation and clustering of high-stunting regions. High-risk clusters—Aceh, Jambi, and Bengkulu—are characterized by Gini Ratios above 0.33 and poverty levels exceeding 12%, reinforcing the existence of an intergenerational poverty–stunting trap, particularly influenced by urban–rural disparities (rural 53.3% vs urban 34.9%). The study highlights that specific nutrition interventions such as supplementary feeding, micronutrient programs, and breastfeeding promotion are insufficient without accompanying structural reforms addressing economic inequality. Therefore, multisectoral convergence strategies are required, including expanded conditional cash transfers, progressive local taxation reforms, nutrition-focused social assistance, and universal basic infrastructure to accelerate stunting reduction toward the 14.2% target by 2029.

Income inequality and poverty continue to be major challenges in Indonesia's industrial areas, especially in DKI Jakarta, West Java, and Banten, although minimum wage policies continue to be developed as a form of protection for low-income workers. These policies theoretically serve as an instrument for income redistribution and improvement of labor welfare, but their effectiveness in reducing inequality and reducing poverty rates is still questionable, especially in areas with highly industrialized economic structures. This study aims to analyze the influence of income inequality, poverty rate, economic growth, and unemployment rate on the dynamics of the provincial minimum wage in the 2016–2023 period. The study used secondary data obtained from the Central Statistics Agency and analyzed using panel data regression to obtain a comprehensive empirical picture of the factors determining the minimum wage. The test results show that the Fixed Effect Model is the most suitable model for capturing variations between provinces and between times. Key findings reveal that poverty levels and economic growth have a significant influence on changes in the minimum wage, while income inequality and unemployment rates have no significant influence. The conclusion of the study emphasizes that the minimum wage policy is not effective enough in reducing income inequality and reducing poverty without the expansion of the formal sector, improving the quality of the workforce, and distributing economic growth more evenly between industrial areas.

The purpose of this study is to investigate the factors that lead to poverty in different Indonesian regions between 2018 up to 2024. The Gross Regional Domestic Product per capita, the Human Development Index, and the Open Unemployment Rate are the independent factors used in this study, whereas poverty levels are the dependent variable. The Central Statistics Agency provided secondary data that was used in a quantitative manner. Using EViews 12 software, panel regression techniques were used to process the data. The study's conclusions show that, at a significance level of less than 0.05, economic and human development factors simultaneously significantly affect poverty rates across Indonesian regions. The coefficient of determination indicates that the variables in the model can account for the majority of the variations in poverty levels. These findings demonstrate how important a region's economic status and level of human development are to efforts to reduce poverty. It is anticipated that this research will help the government develop more effective and long-lasting methods for reducing poverty.

Poverty is still a major problem in regional economic development in Jambi Province, although economic growth has been relatively stable in recent years. This condition shows that economic growth has not been fully followed by an equitable distribution of development results. This study aims to analyze the influence of economic growth and income inequality on the poverty rate in Jambi Province. The research uses a quantitative approach with district/city panel data for the 2015–2024 period sourced from the Central Statistics Agency. The analysis was carried out using the panel data regression method to test the relationship between economic growth variables, income inequality, and poverty levels. The results of the study show that economic growth measured through the growth rate of Gross Regional Domestic Product (GDP) has a negative effect on the poverty rate, meaning that increasing economic growth can reduce the number of poor people. On the other hand, income inequality measured by the Gini Ratio has a positive effect on poverty levels, which means that the higher the income inequality, the greater the poverty rate. These findings indicate that poverty reduction strategies not only require sustainable economic growth, but must also be accompanied by income equity policies so that the benefits of development can be felt more inclusively by all levels of society.

This study examines the strategic role of Islamic banking in expanding financial inclusion and alleviating poverty in Indonesia. Using a qualitative literature review methodology, this research analyzes academic literature, regulations, and official reports to identify the contributions, challenges, and optimization strategies of Islamic banking. Findings indicate that Islamic banking provides financing alternatives aligned with Islamic values through products such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, enabling low-income communities to access capital without interest burdens. The management of Islamic social funds including zakat, infaq, sadaqah, and waqf strengthens social capital for micro-enterprise empowerment. However, significant barriers exist, including low Islamic financial literacy, limited access in remote areas, and suboptimal regulations. This study recommends enhancing financial literacy, developing technology-based inclusive products, strengthening supportive regulations, and fostering multi-stakeholder collaboration to optimize the role of Islamic banking as an instrument for inclusive and equitable economic development in Indonesia. The research contributes to the theoretical understanding of Islamic banking's potential in addressing financial exclusion and poverty while providing practical insights for policymakers and banking institutions.

This study aims to analyze the effect of inflation, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and the Provincial Minimum Wage (PMW) on the poverty line in 10 provinces in Indonesia. The research employs a quantitative approach using panel data regression analysis. The data utilized in this study consist of panel data covering a 10-year period, from 2015 to 2024, obtained from the Provincial Offices of Statistics and Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS). To examine the relationship between variables across regions and over time, the fixed effect model is applied in the analysis. The results of the analysis indicate that inflation and GRDP do not have a statistically significant effect on the poverty line in the 10 provinces examined. These findings suggest that although inflation and GRDP are important macroeconomic indicators, their variations during the study period were not sufficient to directly influence changes in the poverty line across the provinces. In contrast, the Provincial Minimum Wage (PMW) is found to have a significant effect on the poverty line. This result implies that increases in the minimum wage play a crucial role in improving household purchasing power, which can contribute to reducing poverty levels. Overall, the findings highlight the importance of wage policy as an effective instrument for poverty alleviation at the provincial level. While broader economic growth and price stability remain important, policies related to minimum wage determination appear to have a more direct and measurable impact on poverty conditions. Therefore, policymakers are encouraged to consider wage policies alongside other macroeconomic strategies to achieve more effective poverty reduction outcomes.

Latar Belakang: Pendekatan kewirausahaan sosial yang diterapkan dalam proyek ini mencerminkan sinergi antara inovasi, kepedulian sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memberdayakan masyarakat lansia untuk menciptakan produk yang bermanfaat, kegiatan ini berkontribusi pada tercapainya beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti pengurangan limbah, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan komunitas. Tujuan: Mengurangi limbah plastik serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi lansia melalui pembuatan gantungan kunci berbahan dasar limbah plastik. Metode: Pemberdayaan Masyarakat ini melibatkan warga Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Budi Sejahtera” Martapura. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif berupa pelatihan partisipatif dengan tahapan pengumpulan bahan baku dari masyarakat, penyediaan peralatan, pembentukan tim kerja, serta pelatihan kewirausahaan yang meliputi edukasi kepada lansia mengenai pentingnya daur ulang sampah, proses pemilahan, pembersihan, pemotongan, pencampuran resin, pencetakan, hingga finishing produk gantungan kunci. Hasil: Adanya peningkatan keterampilan dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai, serta terbukanya peluang ekonomi melalui penjualan produk. Dari sisi sosial, kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan kepercayaan diri lansia, sementara dari sisi lingkungan, berkontribusi nyata dalam pengurangan sampah plastik dan pencemaran lingkungan. Kesimpulan: kegiatan sociopreneur ini membuktikan bahwa melalui pendekatan inovatif berbasis partisipasi, lansia dapat diberdayakan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, ramah lingkungan, sekaligus bernilai ekonomi.

This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the poverty rate in North Sumatra Province. The method used is multiple linear regression analysis using secondary data from 2004 to 2023. The results show that the DAU has a negative and significant effect on the poverty rate, meaning that the greater the DAU allocation, the lower the poverty rate in the province. Conversely, the DAK has a positive and significant effect on the poverty rate, indicating that an increase in DAK is actually followed by an increase in the poverty rate. Meanwhile, GRDP shows a negative effect on the poverty rate, but the effect is not significant. The coefficient of determination obtained shows that the DAU, DAK, and GRDP are able to explain variations in the poverty rate in North Sumatra Province. Simultaneously, the test results show that all three variables have a significant effect on the poverty rate. These findings suggest the importance of proper management of fund allocation and optimization of regional economic sectors to reduce poverty effectively.

The purpose of this study is to evaluate income inequality and poverty as key indicators of uneven economic development in North Sumatra Province in 2024. This study analyzed various secondary sources, including BPS reports, SINTA-indexed national journals, and regional economic policy publications. The results show that regencies in the west coast and mountainous regions of North Sumatra tend to be lagging behind, while urban areas such as Medan and Deli Serdang have the highest concentration of economic growth, meaning that income inequality remains at a moderate-high level. The finding that economic progress remains uneven is reinforced by the fact that the poverty rate remains higher than the national average. From the results of this study, not only economic factors influence inequality and poverty, but also structural factors such as infrastructure access, human labor quality, and regional fiscal inequality. Therefore, more inclusive and integrated policies are needed to address inequality and improve welfare across all provinces.