Publication Search

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Ketidaksesuaian kualitas pada proses assembly sepatu kulit kerap memicu siklus rework berulang yang menguras sumber daya waktu maupun biaya produksi secara signifikan. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengendalian cacat yang diterapkan pada Product D-01 di Lini C PT XYZ, dengan menggunakan DMAIC sebagai kerangka perbaikan utama serta Pareto, P-Chart, Fishbone Diagram, 5 Whys, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), dan Cost of Quality (COQ) sebagai alat pendukung. Data primer bersumber dari catatan produksi internal perusahaan, pengamatan lapangan, dan wawancara terstruktur bersama pengawas produksi dan staf quality control. Pengukuran baseline menunjukkan bahwa Lini C menyumbang volume cacat paling tinggi di antara seluruh lini yang ada, dengan Product D-01 mencatat 10.487 pair cacat dari total output 80.387 pair, sehingga menghasilkan defect rate sebesar 13,05%. Distribusi Pareto mengidentifikasi wrinkle, incorrect colour, dan not straight sebagai tiga kategori cacat paling kritis. Penilaian FMEA menetapkan Risk Priority Number tertinggi sebesar 245 pada perilaku operator yang terburu-buru selama proses lasting dan brushing. Tindakan korektif mencakup pemasangan SOP visual, implementasi checklist QC pra-shift, verifikasi kondisi mesin secara rutin, dan penyediaan sampel referensi warna serta bentuk yang terstandar. Pemantauan selama dua periode berikutnya mengkonfirmasi penurunan defect rate secara bertahap menjadi 12,80% dan kemudian 11,65%, disertai penurunan estimasi biaya kegagalan internal dari Rp 2,36 juta menjadi Rp 1,86 juta per periode.

This study aims to synthesize empirical and theoretical literature on the Planning–Organizing–Actuating–Controlling (POAC) framework in public sector management, identify asymmetries among its functions, and propose a reconfiguration of POAC that is relevant to digital and collaborative governance. The study employs an integrative literature review by examining classical management literature, peer-reviewed journals, government regulations, and official governance indicators. Data were analyzed thematically based on the four POAC functions and synthesized across themes, using Indonesia during the 2021–2025 period as the empirical context. The findings reveal that planning and organizing functions have developed relatively well, while actuating and especially controlling remain persistent weaknesses. This condition is reflected in improvements in several formal governance indicators, including the Electronic-Based Government System (SPBE) Index, Indonesia’s ranking in the E-Government Development Index (EGDI), Unqualified Audit Opinions (WTP), and public service compliance ratings. However, during the same period, the Corruption Perceptions Index (CPI) declined. These findings indicate a gap between administrative achievements and substantive outcomes, consistent with the concept of means–ends decoupling in neo-institutional theory. The study contributes by bridging classical management theory with contemporary governance paradigms and proposing a Data-driven, Networked, Adaptive, and Participatory (DNAP) model of POAC. Practically, the results highlight the need to strengthen controlling functions and adaptive leadership to foster more effective, transparent, and outcome-oriented public governance.

Meningkatnya kasus bullying yang terjadi di sekolah saat ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem pendidikan saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berita tentang ramainya kasus bullying di sekolah. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya bullying. Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) Mengetahui penerapan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia Jimbaran; 2) Bentuk pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia Jimbaran; 3) Bagaimana pengelolaan pendidikan karakter dalam pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia Jimbaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara dan observasi, dan sekunder yang didapatkan dari dokumentasi yang berasal dari MTs Insan Mulia. Hasil dari penelitian; 1) Pelaksanaan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia dilakukan dengan menerapkan beberapa nilai seperti nilai agama, kejujuran, keadilan, kebijaksanaan yang diintergrasikan ke dalam kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakulikuler; 2) Bentuk pencegahan praktik bullying di MTs Insan Mulia berupa tata tertib/peraturan, konseling behavior, diberikan pemahaman dan pengetahuan, dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua; 3) Pengelolaan pendidikan karakter di MTs Insan Mulia dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

The low literacy rate and limited infrastructure continue to be ongoing issues in the city of Palangka Raya. As an effort to improve the literacy value of the community, especially in the narrower social sphere. Therefore, in this case, the establishment of libraries at the Village or Subdistrict Government level is very much needed. As a step to regulate the management and organization of libraries from the city level to the sub-district level, the Palangka Raya City Government has enacted Regional Regulation No. 9 of 2019 concerning Library Management. This Community Service Program focuses on improving community literacy, particularly for students of SD Negeri 1 Kereng Bangkirai, conducted in the village of Kereng Bangkirai. Thru this activity, it is expected that there will be an increase in community visits to the "Harati" Library in the village of Kereng Bangkirai and that it will enhance interest and awareness of literacy, especially among the students of SD Negeri 1 Kereng Bangkirai. Thus, this Community Service activity can run and have a maximum impact.

Daun prasman (Euphatorium triplinerve Vahl) merupakan tanaman herbal yang diketahui mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berpotensi memberikan aktivitas biologis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC₅₀ dan mengklasifikasikan tingkat toksisitas ekstrak metanol daun prasman menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva Artemia salina Leach. Ekstrak diperoleh melalui metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Uji toksisitas dilakukan pada konsentrasi 10, 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 ppm dengan masing-masing perlakuan diamati selama 24 jam. Data kematian larva dihitung dalam bentuk persentase mortalitas dan dianalisis menggunakan metode probit untuk menentukan nilai LC₅₀. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak, yaitu 0% (10 ppm), 2,94% (100 ppm), 7,69% (500 ppm), 31,81% (1.000 ppm), 52,38% (5.000 ppm), dan 80,95% (10.000 ppm). Analisis probit menunjukkan bahwa nilai LC₅₀ ekstrak metanol daun prasman berada pada rentang 1.000–10.000 mg/L lebih tepatnya 2.103 ppm. Berdasarkan klasifikasi toksisitas, ekstrak metanol daun prasman termasuk dalam kategori sedikit beracun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun prasman memiliki aktivitas toksik terhadap larva Artemia salina serta berpotensi menjadi sumber senyawa bioaktif yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian farmakologi dan toksikologi lanjutan.

Batang prasman (Eupatorium triplinerve. Vahl) merupakan salah satu tanaman yang mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder yang berpotensi memiliki aktivitas biologis, sehingga perlu dilakukan pengujian toksisitas sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat keamanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai LC₅₀ dan kategori toksisitas ekstrak etanol batang prasman terhadap larva udang (Artemia salina Leach) menggunakan metode analisis probit. Penelitian dilakukan secara eksperimental laboratorik dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Ekstrak etanol batang prasman diuji pada konsentrasi 100, 500, 1.000, 5.000, dan 10.000 ppm. Parameter yang diamati adalah jumlah kematian larva setelah 24 jam perlakuan. Data mortalitas dihitung dalam bentuk persentase kematian, kemudian dianalisis menggunakan metode probit untuk menentukan nilai LC₅₀. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian larva meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak, yaitu sebesar 25%, 35%, 50%, 75%, dan 85%. Hasil analisis probit menunjukkan nilai LC₅₀ ekstrak etanol batang prasman sebesar 846 mg/L. Berdasarkan klasifikasi toksisitas, nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat atau racun sedang. Dengan demikian, ekstrak etanol batang prasman (Euphatorium triplinerve Vahl) memiliki aktivitas toksik terhadap larva Artemia salina Leach dan termasuk dalam kategori toksisitas sedang

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli yang cacat hukum, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum prosedur pembuatan Akta Jual Beli dan kriteria cacat hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut, serta bentuk tanggung jawab PPAT atas akta yang cacat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, prosedur pembuatan Akta Jual Beli diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan kehadiran para pihak secara bersamaan, minimal dua saksi, pembacaan akta, dan penjelasan isinya oleh PPAT. Akta dikategorikan cacat hukum apabila mengandung cacat lahiriah, formal, atau materiil. Kedua, Mahkamah Agung menyatakan Akta Jual Beli Nomor 66/2014 batal demi hukum karena para pihak tidak hadir bersamaan, akta tidak dibacakan, penandatanganan dilakukan di luar kantor PPAT, dan syarat kesepakatan tidak terpenuhi karena penggugat hanya menandatangani blangko kosong. Ketiga, tanggung jawab PPAT bersifat kumulatif: perdata berupa ganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata); administratif berupa sanksi hingga pemberhentian (Pasal 10 PP Nomor 37 Tahun 1998); dan pidana berdasarkan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

Perundungan di sekolah menengah pertama sering kali tidak muncul sebagai agresi verbal yang terang-terangan, melainkan tersembunyi dalam candaan yang telah menjadi norma di kalangan remaja. Bentuk dominan yang ditemukan adalah ejekan yang melibatkan nama orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan di balik penggunaan ejekan nama orang tua sebagai candaan dalam interaksi remaja, serta memaknainya sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam bullying verbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Bimbingan dan Konseling serta peserta didik, observasi langsung terhadap interaksi siswa di sekolah, dan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaku memandang ejekan nama orang tua sebagai humor dan sarana membangun kedekatan sosial, namun korban mengalami dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, sedih, takut, dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Fenomena ini diperkuat oleh dinamika kelompok sebaya, agresi relasional, serta normalisasi bahasa yang dilegitimasi melalui respons lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa ejekan nama orang tua adalah manifestasi kekerasan simbolik yang dinormalisasi dalam budaya pergaulan remaja, namun kerap luput dari perhatian institusional, sehingga memerlukan perhatian mendalam dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Daun kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman lokal yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta berpotensi mendukung pemenuhan gizi anak apabila diolah dalam bentuk yang lebih diterima. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui inovasi pemanfaatan daun kelor (Moringa oleifera) berbasis data empiris masyarakat sebagai permen pendukung gizi anak. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tinelo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan sasaran ibu yang memiliki anak usia 5–12 tahun. Tahap awal dilakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan daun kelor dan tingkat penerimaan anak. Selanjutnya dilakukan kegiatan edukasi mengenai manfaat gizi daun kelor serta pendampingan pembuatan permen herbal kelor sebagai inovasi pengolahan pangan berbasis kearifan lokal. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi pra dan pasca kegiatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan penerimaan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu terhadap manfaat gizi daun kelor, dukungan terhadap inovasi pengolahan, penerimaan anak terhadap konsumsi kelor, partisipasi aktif masyarakat, serta minat untuk mengolah daun kelor secara mandiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis data empiris dan inovasi pangan lokal efektif dalam meningkatkan pemanfaatan daun kelor sebagai pendukung gizi anak.

Along with the times, computer technology is developing very rapidly. The increasingly rapid development of computer technology means that everyone is required to utilize computer technology in their daily lives. Utilization of technology is one of the implementation roles of scientific disciplines. The reason behind the formation of this research is so that in the future it will become a fun learning concept in the introduction of objects and shapes in children and the motor development of children. children are usually more interested in seeing pictorial text, or pictures that contain lots of color. The Viola Jones method itself was chosen as the research completion algorithm. The Viola Jones method is usually used as a method in research that discusses the detection of objects, faces and others. The Viola Jones method was chosen because it has a high level of accuracy that can reach 100% probability.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

This study was motivated by the widespread use of Indonesian language that does not conform to standard linguistic rules in Instagram content created by adolescents aged 17–20 years. As a social media platform that emphasizes speed and self-expression, Instagram encourages users to employ slang, nonstandard abbreviations, code-mixing, and various other forms of language deviation. This study aims to analyze the forms of Indonesian language errors found in adolescents’ Instagram content and to identify the factors contributing to these errors. The research employed a descriptive qualitative approach using content analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 37 respondents and through an analysis of their language use habits on Instagram. The findings reveal that the most dominant forms of language errors include letter repetition to emphasize emotion (78.3%), nonstandard abbreviations (56.7%), code-mixing between Indonesian and foreign languages (45.9%), and the use of slang (45.9%). The main factors influencing the use of nonstandard language are the desire to appear relaxed and informal (86.5%), the need for fast and practical communication (67.6%), and the influence of peer groups and social media trends. Nevertheless, most respondents are aware that these habits may negatively affect their formal language skills. This study highlights the importance of digital language literacy to help adolescents use Indonesian appropriately according to different communication contexts.

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini membahas program UKPI Pengajaran yang dilaksanakan oleh UKPI UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, dampak, dan luaran dari program UKPI Pengajaran terhadap mahasiswa maupun siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UKPI Pengajaran memberikan dampak positif terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi, semangat belajar, kedisiplinan, serta keaktifan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa dalam bidang komunikasi, pengajaran, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Kehadiran siswa dalam kegiatan pengajaran mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Program UKPI Pengajaran merupakan bentuk implementasi pengabdian masyarakat yang tidak hanya membantu proses pendidikan di sekolah, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan karakter siswa maupun siswa secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat lingkungan.

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan psikososial anak. Tingginya kejadian bullying, baik secara fisik, verbal, maupun digital, menyebabkan siswa merasa tidak aman, mengalami kecemasan, serta penurunan interaksi sosial dan prestasi belajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bahaya bullying serta upaya pencegahannya. Metode  pengabdian  yang  dilakukan  berupa  pemberian  penyuluhan  kesehatan menggunakan participatory  action  research (PAR)  dengan  tema “Edukasi Kesehatan Tentang Bullying Pada Anak: “Berani Baik, Bukan Berani Membuli“. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa tentang bentuk, dampak, dan cara mencegah bullying, serta meningkatnya sikap empati dan keberanian untuk melaporkan kejadian bullying. Selain itu, siswa menjadi lebih mampu mengenali perilaku bullying dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kesimpulannya, kegiatan edukasi melalui pengabdian masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa terkait bullying, sehingga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan mental anak.

The shift in the international political order from a unipolar to a multipolar system has created increasingly complex global security dynamics and the potential for conflicts among states. This condition requires improving international political literacy among civil society, particularly Indonesian youth, so they can critically understand and respond to geopolitical transformations. In response to this urgency, this Community Service Program (PKM) aimed to enhance students’ global issue literacy through the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Goes To School (FGTS) 5.0 program themed Conflict & Military. The activity was conducted on April 6, 2026, involving 40 eleventh-grade students at SMA Negeri 97 Jakarta. The implementation method combined interactive lectures with popular culture references to make the material easier for teenagers to understand. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests in the form of multiple-choice quizzes. The material covered the concept of United States national interests, the Board of Peace (BoP) security initiative, Realism Theory, and the conflicts involving the United States, Israel, and Iran. The evaluation results showed that students had strong understanding of popular global issues but limited comprehension of technical aspects related to international institutions, such as the role of the International Atomic Energy Agency (IAEA). Therefore, future international political literacy programs should focus more on strategic and technical issues that are less familiar to the public.

In the field of education, cheating remains a critical issue of academic dishonesty. This phenomenon does not merely affect students' grades but also obstructs the development of core character values, including integrity, responsibility, and independence in the pursuit of knowledge. This article aims to analyze the factors influencing cheating behavior and evaluate various forms of intervention from the perspective of early detection of problematic behavior. This study employs a literature review method, examining 20 relevant scientific articles published between 2021 and 2026. The findings reveal that cheating behavior is influenced by internal factors such as self-efficacy, self-control, self-confidence, religiosity, and self-esteem as well as external factors, including peer conformity, parental pressure, the learning environment, and evaluation systems. Effective interventions include group counseling services, classical guidance, modifications to evaluation systems, and the utilization of Artificial Intelligence-based technology to detect potential academic fraud. Consequently, efforts to prevent cheating behavior require a multidimensional approach involving students, teachers, parents, and school policies to cultivate an academic culture of integrity.