Publication Search

54,413 articles from 425 journals · 1,457 citations tracked

Showing 1-20 of 26

Analytics

Achmad Rizky Airlangga; Faiq Muhammad Zufar; Syahputra Aditya Kusrin Surbakti

Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The authority of the Religious Courts in Indonesia has undergone substantial transformation since the enactment of the 1974 Marriage Law, which serves as a foundational milestone in harmonizing the national legal system on family matters. Prior to this legislation, the jurisdiction of the Religious Courts was limited and influenced by legal dualism among customary law, Islamic law, and Western civil law inherited from the colonial period. This article examines how the Marriage Law initiated a shift in the structure and legitimacy of the Religious Courts and how their jurisdictional expansion reached a more comprehensive form through Law No. 7 of 1989 on Religious Courts and its subsequent amendments under Law No. 3 of 2006 and Law No. 50 of 2009. Using a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, academic literature, and Islamic legal doctrines. The findings show that the Marriage Law provided the initial legal foundation for strengthening the Religious Courts' authority in handling family disputes, which was later expanded significantly to include inheritance, wills, grants, endowments (wakaf), alms (zakat), charitable donations (infaq and sadaqah), and Islamic economic matters during the legal reform era. This transformation not only reinforced the institutional structure of the Religious Courts but also improved access to justice for Muslim communities and supported the integration of Islamic law into Indonesia’s national legal framework. Therefore, the development of the Religious Courts’ authority after the Marriage Law reflects the dynamic modernization of the legal system and the harmonization between religious values and the rule of law in Indonesia.

Yulies Tiena Masriani; Junaidi

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Aktivitas ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan transaksi antara entitas ekonomi, yang terkadang menyebabkan sengketa. Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa muncul karena perselisihan antara pelaku ekonomi yang berbisnis berdasarkan hukum ekonomi syariah terkait hak atau kepentingan. Sengketa ini bisa diputus dengan instrumen hukum yang berbagai, baik litigasi di pengadilan agama maupun metode non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di pengadilan agama bertujuan agar terjaminlah keadilan dan keteguhan hukum sesuai prinsip syariah. Namun, dengan semakin meningkatnya tuntutan keadilan, penyelesaian sengketa melalui pengadilan relatif lama dan kurang efektif, maka alternatif penyelesaian di luar pengadilan semakin relevan. Negosiasi sebagai salah satu proses tawar-menawar dalam sengketa ekonomi syariah sangat memfokuskan pada persiapan dan komunikasi efektif kedua belah pihak. Salah satu penyebab sengketa ekonomi pada ekonomi syariah adalah wanprestasi dalam transaksi jual beli, terutama transaksi tanah. Oleh karena itu, regulasi ekonomi syariah yang mengatur prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban sangatlah perlu untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan regulasi ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, khususnya yang berhubungan dengan sengketa tanah, dengan mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang sesuai dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai relevansi dan penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, serta menyoroti pentingnya penyelesaian sengketa melalui metode yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Azzahra, Esi Anindya; Desrina , Rania Adriane; Aurellia , Khaila; Tarina, Dwi Desi Yayi

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam sengketa gadai syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian barang jaminan setelah pelunasan utang. Perkembangan industri gadai syariah di Indonesia yang sangat pesat menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Namun, di sisi lain, dinamika ini juga memunculkan tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi, kesalahan administrasi, atau kelalaian lembaga gadai dalam menjaga serta mengembalikan barang jaminan milik nasabah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1112/Pdt.G/2021/PA.Bjm, penelitian ini berupaya menganalisis bentuk tanggung jawab hukum lembaga gadai serta perlindungan yang seharusnya diterima oleh nasabah sebagai pihak yang dirugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum syariah, barang gadai (marhun) memiliki kedudukan hukum sebagai amanah yang wajib dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pihak penerima gadai (murtahin). Apabila lembaga gadai lalai dalam menjaga atau gagal mengembalikan barang tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan hak-hak konsumen. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, serta minimnya mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam transaksi gadai syariah dapat terwujud secara menyeluruh.

Siti Sahya Rauf; Zulfadli Zulfadli; Sugimin Sugimin

Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

This study discusses the status of marriage books as legal and administrative documents, as well as the mechanism for their disposal as State-Owned Goods (BMN) at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in Papua Province. The marriage book serves as valid evidence of marriage and plays an important role in population data management. As a document printed using the state budget (APBN), the marriage book is classified as BMN, and its management must comply with regulations. A qualitative approach with an empirical juridical method is used to examine the relationship between legal regulations and their implementation practices. Data were collected through interviews, observations, and literature studies with officials from the Islamic Guidance Division of the Ministry of Religious Affairs in Papua. The results indicate that the disposal of marriage books follows the Directorate General of Islamic Guidance Circular Letter No. 5 of 2024 and Ministry of Finance Regulation No. 83/PMK.06/2016. The disposal process is carried out in stages through administrative and physical mechanisms with principles of accountability and transparency. However, in Papua, the process of collecting unused marriage books has not yet reached the physical disposal stage. The disposal of marriage books is a strategic step in realizing good governance.

Hasyarania Hasyarania; Nurjihad Nurjihad

Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

Marriage is the only way to legalize the relationship between men and women in order to realize the happiness of family life. Marriage is also a complement to the religion of Muslims. However, because marriage basically unites two different individuals, it certainly does not rule out the possibility of differences of opinion and other problems. Divorce is the last resort for a marital relationship that can no longer be maintained, divorce can occur for several reasons, including because the couple has changed religions, as contained in the Compilation of Islamic Law Article 116 letter H. Divorce certainly causes a legal consequence, one of which is the effect on children. If the divorce occurs because the wife or a mother has changed, then how is the determination of custody of a child who has not been mumayyiz. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in determining child custody due to divorce because the couple changed religion in the decision Number 1515/Pdt.G/2015/PA.Smn. This research is a normative-empirical legal research, this research data uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. To complete the secondary data, interviews were also conducted with the judge at the Sleman Religious Court. Based on the results of the research and analysis that has been carried out, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case of determining child custody due to divorce caused by a couple converting (apostasy) at the Sleman Religious Court was given to the Applicant as his father in order to maintain the safety of his child's faith and the best interests for his child and for the sake of the child's future.

Suharyono Paputungan; Nurmin K. Martam; Ibrahim Ahmad; Robby Waluyo Amu; Yayan Hanapi

Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The urgency of marriage as an effort to elevate human dignity and sustain life and progeny is regulated in Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The state requires marriage registration to guarantee the validity and legal protection of the rights of married couples and their children. One important provision in this regulation is the determination of the minimum age for marriage, which is 19 years for both men and women. However, in practice, underage marriages, including unregistered marriages, still occur. This study uses a normative-empirical research method, combining written legal analysis with field data to examine the application of laws and regulations in community practice. The results show that underage marriages can be legalized by the Religious Court based on Minister of Religious Affairs Regulation Number 20 of 2019. This regulation provides legal certainty and protection of children's rights, but has also raised controversy regarding the potential legalization of early marriage. This regulation has had a significant impact on the practice of itsbat nikah anak kecil, especially at the Bulango Ulu Religious Affairs Office (KUA), by reducing unregistered marriages. However, challenges in verifying evidence, socio-cultural pressures, and the normalization of early marriage remain major obstacles that must be overcome through education and cross-sector collaboration.

Evelyn Hatiku; Syifa Hauna Nur Syahidah; Muhammad Oriza Pradana

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study examines the complex issue of citizenship in interfaith marriages within Indonesia’s legal and human rights framework. The problem arises from the absence of explicit provisions in national law regarding the civil registration and citizenship consequences of marriages between individuals of different religions. This legal ambiguity often results in unequal recognition, difficulties in registering children’s citizenship, and broader implications for the right to identity. The research aims to analyze how Indonesian marriage law, administrative population law, and judicial interpretations interact with international and constitutional human rights principles. Using a normative juridical method combined with case study analysis and doctrinal review, this study identifies legal inconsistencies between national regulations and the principle of non-discrimination guaranteed under human rights law. The findings indicate that judicial practices, such as post-SEMA No. 2 of 2023 rulings, show a gradual shift toward balancing legal certainty with human rights protection, although disparities persist across jurisdictions. The study concludes that reform is required to clarify the status of interfaith marriages and to protect the citizenship rights of all parties involved, including children. It recommends that legislators harmonize marriage and citizenship laws with constitutional mandates and human rights instruments to ensure equality before the law, legal certainty, and respect for individual freedoms.

Bunga Rahma; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

This study discusses the judge’s considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge’s rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.

Luthfiatul Zahra; Abdul Sani; Fauzianor Fauzianor

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

The development of Islamic banking in Indonesia has introduced the murabahah contract as one of the most dominant financing products. However, in practice, this contract often gives rise to legal disputes, particularly due to default by customers who fail to fulfill their payment obligations in accordance with the agreement. This study focuses on the Palangka Raya Religious Court Decision Number 1/Pdt.GS/2024/PA.PLK, which is noteworthy because, although the substance of the claim has a strong legal basis, it was deemed inadmissible due to a formal defect in the special power of attorney. The aim of this research is to analyze how substantive aspects related to default in murabahah contracts and procedural aspects concerning the mechanism of simplified lawsuits, as well as the validity of a special power of attorney, can affect dispute resolution.This article employs a qualitative method with a normative juridical approach, encompassing legislation, conceptual analysis, and case studies. Primary data were obtained from court decisions, while secondary data were drawn from legal regulations and literature studies. The study shows that substantively, the defendant was proven to be in default for failing to fulfill payment obligations under the murabahah contract, giving the plaintiff a strong legal basis to file a claim. However, procedurally, the lawsuit was inadmissible because the submitted special power of attorney did not meet formal requirements, rendering the plaintiff’s legal representative unauthorized to act on their behalf. The implications of these findings indicate that the success of resolving Islamic banking disputes is not solely determined by the strength of the claim’s substance, but also heavily depends on compliance with the applicable civil procedural laws. Therefore, fulfilling procedural requirements is a crucial factor in ensuring the effectiveness of dispute resolution in Islamic banking.

Kahar Muzakir

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

A ruling is a decision delivered by a judge in a trial, aimed at resolving a dispute or legal matter between the parties involved. There are various types of rulings, such as Declarative Rulings, Constitutive Rulings, Condemnatory Rulings, Contradictory Rulings, and Default Rulings. Each ruling has two kinds of authority: binding authority and executive authority, which refers to the power to enforce the ruling. Judges play a central role and have a significant responsibility in upholding the law and justice. Therefore, judges' professionalism must continually be improved to ensure that rulings are fair and in accordance with applicable regulations. Not only judges, but all members and staff of the Religious Courts are also required to enhance their professionalism in performing their duties. This is particularly important considering the expanded jurisdiction of Religious Courts in handling cases in the field of Islamic economics, which is still relatively new. As a result, the application of the concept of judicial rulings in Indonesia’s Religious Courts must continue to evolve to meet the public's expectations for justice based on the law.

Dharmasanti Rawidya Putri; Sigit Wibowo

Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study has two main objectives: first, to analyze the application of the principle of ultra petitum partium in talaq divorce cases based on the Decision of the Sleman Religious Court Number 1086/Pdt.G/2024/PA. Smn; Second, to examine the basis of judges' legal considerations in determining matters that are not explicitly requested, especially from the perspective of the protection of the rights of the wife. This study uses a normative juridical method with a case approach and a statute approach. The results of the study show that the provision of iddah maintenance by the judge based on the mediation agreement of the parties does not violate the principle of ultra petitum partium. However, the determination of mut'ah in the absence of an explicit request in the petitum has the potential to be contrary to this principle. However, the judge's actions can be justified through ex officio authority in order to protect the rights of the wife, in accordance with Article 158 of the Compilation of Islamic Law. These findings highlight the tension between procedural legal certainty and substantive justice in the religious justice system. This study recommends that judges explicitly state legal grounds when exercising ex officio authority, to ensure transparency and accountability in decisions.

Suaidi Suaidi

Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Happiness is the ultimate goal of every human aspiration. To achieve it to the fullest, humans strive to utilize all their potential. However, in practice, conflicts often arise between personal interests and the interests of others. The desire to realize all dreams becomes problematic when carried out without regard for moral values, especially in a household life built through the sacred bond of marriage. Many married couples fail to create domestic happiness due to uncontrolled ambition. This ambition, when not balanced with ethics and morals, has the potential to cause domestic conflict that results in the neglect of children's education in the family. A current widespread phenomenon shows that married couples spend more time outside the home for work reasons. This opens up opportunities for promiscuity in public spaces and reduces attention to family. If this phenomenon continues, serious problems in the family will become increasingly apparent. The rights and obligations of husband and wife are neglected, affection for children is diminished, and ultimately children feel more comfortable seeking environments outside the home. This condition becomes the entry point for negative speculation from society about married couples who are considered negligent in their household obligations. This research is expected to provide a significant contribution to understanding how families should function optimally. By placing religion as a foundation and making ethics and morals the foundation of social interactions, families can return to their true nature as the birthplace of quality generations with character, ethics, and spiritual values.  

Raihan Pranata

Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The high divorce rate of young couples in Medan City indicates a crisis in family resilience, especially in early marriage. This study aims to determine the divorce rate of young couples, identify the causal factors, and analyze strategies to reduce the divorce rate. The research approach used is qualitative with a case study at the Class I-A Religious Court of Medan. Data were collected through interviews, observations, and documentation of the court and community leaders. The results of the study indicate that economic factors, prolonged conflict, domestic violence (KDRT), and forced marriage are the dominant causes of the high divorce rate. Suggested solutions include increasing premarital education, religious counseling, and strengthening the role of the family in fostering household resilience.

Cecep Indra Purnama; Aniek Tyaswati Wiji Lestari

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dalam kasus perceraian, sebagaimana terjadi pada Putusan PA No. 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) bagaimana pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas harta bersama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, 2) bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya peralihan hak atas harta bersama tanpa persetujuan suami dalam kasus perceraian, dan 3) bagaimana implikasi hukum dari peralihan hak tanpa persetujuan suami dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 1990/Pdt.G/2023/PA.Pml. Data diperoleh dari sumber sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas harta bersama diatur dalam Pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Jika persetujuan tidak ada, pengalihan hak dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hak atas harta bersama setelah perceraian. Dalam kasus ini, pengadilan membatalkan tindakan istri yang mengalihkan hak tanpa persetujuan suami, mengembalikan status harta sebagai milik bersama, dan mewajibkan pihak ketiga yang menerima harta untuk mengembalikannya atau memberikan kompensasi.

Ainiyyah Lumula, Adelia Nurfatma; Rajak, Arafik; Moonti, Roy Marthen

Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

The rejection of isbat nikah applications in religious court practice, particularly in the context of polygamy, is a complex issue with far-reaching implications for the legal status of marriage, the rights of wives and children, and legal certainty. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in rejecting the application for isbat nikah polygamy at the Kwandang Religious Court and to examine the legal consequences arising from the rejection. This research uses an empirical juridical method with a case approach, which is analyzed based on primary data in the form of court decisions and interviews with judges and related parties, and secondary data in the form of legal literature, legislation, and relevant legal journals. The results show that the rejection of polygamous marriage isbat nikah applications is generally caused by the non-fulfillment of substantive requirements as stipulated in Pasal 4 and 5 of Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 concerning Marriage jo. Compilation of Islamic Law (KHI), such as the absence of permission from the first wife or the lack of proof of the reasons that allow polygamy. The legal consequences of this rejection include the formal non-recognition of the legal status of the second marriage, which has an impact on the non-fulfillment of the civil rights of the second wife and the children born, such as inheritance rights and citizenship status. This study recommends the need to strengthen legal education to the community as well as harmonization between state law and religious law to ensure the legal protection of women and children in the context of polygamy.

Yulies Tiena Masriani; Faisal Afda’u; Husnia Hilmi Wahyuni; Ridho Pakina

Jurnal Suara Pengabdian 45 2025 LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi kendala akses informasi dan pembiayaan. Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo oleh Fakultas Hukum Untag Semarang dan Kemenag bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pemahaman regulasi halal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Program  pengabdian masyarakat bertujuan mengetaui pelaksanaan sosialisasi sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang dan mengetahui sejauh mana pengaruh sosialisasi sertifikasi produk halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Karangrejo, Semarang.  Sosialisasi sertifikasi halal di Kelurahan Karangrejo berhasil meningkatkan pemahaman dan semangat pelaku UMKM dalam mengurus label halal sebagai nilai tambah produk dan strategi pemasaran. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan aplikatif, sehingga mendorong pelaku usaha mengambil langkah nyata. Kolaborasi antara Fakultas Hukum Untag, Kementerian Agama, dan UMKM Center memperkuat dampak kegiatan. Keberhasilan ini menciptakan kepercayaan konsumen dan membentuk ekosistem bisnis halal yang inklusif dan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain sebagai strategi pemberdayaan ekonomi lokal yang efektif.

Fauziah Lubis; Nur Aisah; Rifqi Althaaf Masaid; M. Farhan Damanik; Siti Nurul Latifah +1 more

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 2025 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

this journal is written to examine divorce cases which are complex social problems and often have psychological and economic impacts on families. In Indonesia, the Religious Court (PA) plays an important role in resolving divorce disputes. Over time (MA RI) has sought to improve the efficiency and transparency of judicial services through the implementation of a system that regulates the application of this electronic system in various cases, including divorce cases. This study is important to evaluate the extent to which the implementation of e-Court in resolving divorce cases in PA is in accordance with the PERMA, identify the obstacles faced, and provide recommendations for improving and optimizing the system. It is hoped that this study can contribute to improving services in the courts in handling divorce cases and supporting the realization of simple, fast, and low-cost access to justice.    

Sawaluddin Siregar; Indra Sakti; Uswatun Hasanah

Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Marriage is a sacred bond that is carried out by a woman and a man to become husband and wife. Basically every religion has its own proisions regarding marriage. In practice, especially in Indonesia, there are still many who practice interfaith marriages so that this practice has become a discussion that until now and in practice there are also many Muslims who still carry out interfaith marriages. This study aims to examine how the Islamic Law Compilation and Human Rights views the practice of interfaith marriage. The results of this study indicate that both according to the Islamic Law Compilation (KHI) and Human Rights (HAM) state that interfaith marriage is an act that is forbidden because it has violated God’s commands, every religion forbids its people to marry people of different religions. The prohibition on interfaith marriage has also been enshrined in the Marriage Law and also the Islamic Law Compilation, so that every citizen is obliged to follow the applicable legal rules. In human rights, the highest human right is divinity so that every people must obey God’s commands.  

Hidayani Syam; Ira Revia Restu; Liyoni Janika; Monica Ayudia

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Marriage is a sacred bond recognized by religion and the state. In the context of religion, marriage has a very important role in the life of a Muslim, including the Spiritual Foundation and Worship, Maintaining Pious and Pious Offspring. Marriage in Islam also aims to produce pious and pious offspring. Religion provides guidance on how to educate children with good religious and moral values. In the context of positive law, the state gives authority to the validity or invalidity of a marriage to each religion.Communication in the family is the process of exchanging information, feelings. Communication in the family is the process of exchanging information, feelings, and ideas between family members to create harmonious relationships, mutual understanding, and support each other. The Importance of Communication in the Family is very useful for avoiding conflict in the household. The importance of communication in the family is as follows: Building Harmonious Relationships Good communication strengthens the bonds between family members, creating an atmosphere full of love and mutual understanding.

Noor Izzati Amelia; Nur Najwa; Noor Halimah; Nor Harika

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Waqf is a significant instrument in Islamic teachings that functions not only as a form of worship but also plays a strategic role in enhancing the social and economic welfare of society. However, in practice, waqf often faces various legal challenges, such as the validity of the waqf declaration, the appointment of nazhir (waqf managers), and conflicts between heirs and beneficiaries. This study aims to provide a comprehensive understanding of the strategic position of waqf, analyze the root causes of legal issues that arise in its management, and evaluate the role of the Religious Courts in resolving waqf disputes fairly. The research method used is normative juridical, with a literature review approach focusing on Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and various relevant legal sources. The findings reveal that waqf disputes commonly involve issues of legality, asset exchange or sale, and the annulment of waqf declarations. The study also identifies disparities in judicial decisions, influenced by differences in the judges’ educational backgrounds and legal approaches. Therefore, there is a need to strengthen national jurisprudence as a reference in waqf-related cases, provide training for nazhir to enhance professionalism, improve the capacity of judges in Religious Courts, and promote legal education among the public. These efforts are expected to create a more just, consistent, and effective dispute resolution system, thereby supporting the productive and sustainable management of waqf assets.