Publication Search

Global trade has long been promoted as a driver of economic growth and international cooperation. The World Trade Organization (WTO), established to ensure fairness and stability in global trade, plays a central role in shaping trade relations among nations. However, concerns persist regarding its impact on developing countries. This study aims to examine how WTO policies influence economic inequality and structural dependency in developing economies. Using a qualitative research approach, this article integrates legal and economic perspectives to analyze relevant literature and assess the WTO's institutional mechanisms. The findings reveal that, although the WTO seeks to promote equitable trade, its policies tend to favor developed countries through liberalization and intellectual property regimes that restrict policy flexibility in developing nations. These mechanisms reinforce technological dependency, reduce competitiveness, and perpetuate unequal participation in global markets. The study concludes that without institutional reform, the WTO framework will continue to sustain global trade imbalances. This article proposes alternative solutions, including enhancing regional and South–South trade cooperation, promoting fair technology transfer, and reforming the WTO's decision-making structures. These measures could foster a more inclusive and balanced trading system that supports sustainable development in the Global South.

International trade disputes are one of the main challenges in global economic relations. The role of the World Trade Organization (WTO) as a multilateral institution is crucial in providing a fair and efficient dispute settlement mechanism. This article discusses the process of resolving international trade disputes through the WTO, as well as its role and contribution in maintaining stability and fairness in global trade. With a structured dispute settlement mechanism in place, the WTO acts as a guardian of the rules in international trade, preventing larger conflicts and ensuring legal certainty for world trade actors.

The implementation of the Trade Facilitation Agreement (TFA) adopted by the World Trade Organization (WTO) since 2017 aims to reduce administrative barriers in international trade and improve the efficiency of the export-import process. By ratifying the TFA through Law No. 17/2017, Indonesia is expected to optimize trade and customs procedures, speed up the movement of goods, and reduce trade costs, which in turn supports economic growth and exports. The TFA includes simplification, modernization, and harmonization of export-import procedures, which are expected to provide significant benefits, especially for developing countries such as Indonesia. This research aims to analyze the implementation of trade facilitation in Indonesia. The research method used is normative legal research, which examines legal data sourced from literature (secondary legal materials). The implementation of this agreement has shown positive impacts, including reduced trade costs and increased export access, especially for small and medium enterprises. The Indonesian government, through the ratification of the TFA, aims to facilitate global trade by increasing transparency and efficiency in the export-import mechanism.  

The World Trade Organization, hereinafter referred to as the WTO, is an international organization part of the Economic and Social Council as an important component in international trade. In carrying out international trade activities, a legal instrument is needed to ensure the sustainability of trade and facilitate the resolution of disputes that will be experienced by the international community. The trade dispute between Indonesia and Brazil was caused by Indonesia's policy of stopping chicken meat imports from Brazil since 2009, causing Brazil to suffer huge losses because it could not export chicken meat to Indonesia. From the chicken meat import policy in Indonesia, Brazil demanded that Indonesia had carried out trade protection which violated various WTO rules. Indonesia's defeat in the DSB-WTO Panel was due to the many Indonesian policies that violated the WTO agreement and the inability of Indonesian representative diplomacy to resolve the dispute.

The aim of this research is to find out how the European Union's complaint against Indonesia regarding the ban on nickel exports at the World Trade Organization (WTO) occurred. The biggest problem with this is the degradation of nickel in nature. Solving this problem requires nickel empowerment. This can be avoided by stopping shipments abroad, which will help anticipate the current depletion of nickel supplies. Therefore, the Indonesian government must hurry to increase nickel supplies, with activities aimed at increasing the added value of nickel in the country's natural resources.  

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.