Publication Search

This study aims to analyze the governance of health service policies in improving the quality of public services in Semarang City. Health services are one of the essential sectors in public service delivery that require policies which are effective, transparent, and responsive to community needs. This research employs a qualitative approach with a descriptive method to understand the processes of policy formulation, implementation, and coordination among actors in the governance of health service policies. Data were collected through literature review, policy documentation, and analysis of health service delivery practices at the local government level. The results indicate that the governance of health service policies in Semarang City has undergone several improvement efforts through the strengthening of regulations, enhanced inter-agency coordination, and the utilization of health service innovations. However, several challenges remain, such as limited resources, inequality in service access, and the need to improve the quality of human resources in the health sector. Therefore, strengthening policy governance that is more collaborative, accountable, and community-oriented is necessary to sustainably improve the quality of health services. This study is expected to contribute to the development of public policy, particularly in the field of regional health service delivery.

Gender mainstreaming (PUG) is a development strategy that integrates gender equality as a key principle in planning and budgeting. The city of Semarang has adopted this approach in various policy documents; however, its implementation still faces significant challenges. This study aims to evaluate the achievement of the seven prerequisites for PUG according to the guidelines from the Ministry of PPPA, including commitment, policies, institutional frameworks, resources, sex-disaggregated data, gender analysis tools (GAP and GBS), and community participation. The research utilizes a descriptive qualitative approach, employing in-depth interviews, document studies, and questionnaires. Key informants include local government organizations (OPDs) and civil society representatives. Data analysis is carried out using Miles & Huberman's interactive model with thematic analysis. The findings show that normative prerequisites such as policies and institutional frameworks are in place, but implementation remains weak, particularly in the use of sex-disaggregated data and the application of GAP-GBS. Supporting factors for success include leadership commitment from specific OPDs and the existence of cross-sector coordination forums, while the main obstacles are limited human resource capacity and insufficient gender-responsive budget allocation. This study reinforces the relevance of policy implementation theory in bridging the gap between normative frameworks and operational practices. Recommendations include ongoing training, mainstreaming sex-disaggregated data, and technical regulations that all OPDs must follow to enhance the effectiveness of PUG.

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peranserta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun  elektif  (berdasarkan  hasil  pemilihan)  pada  tingkat  pemerintahan  lokal  dan nasional. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,  Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Organisasi-organisasi intrernasional yang  berkecimpung dalam  urusan perempuan di  dunia  politik.  Salah  satu  organisasi adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah menjadi perintis upaya menggali informasi komparatif tentang perempuan yang terjun di dunia politik. Meskipun banyak tempat jumlah mereka sangat kecil, sesungguhnya para anggota parlemen perempuan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak yang nyata. Perlu ada upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menuju strategi-strategi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat keputusan di parlemen. Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan menuju kekuasaan politik. Negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.

Pembelajaran etika tata karma dimulai dari usia dini dengan cara yang mudah dikenalkan di tempat umum dimana masyarakat berkumpul baik dilingkunan RT ,sekolah sampai tempat tempat hiburan. Untuk mencapai tempat tersebut diperlukan  jasa angkutan atau tranportasi.Tranportasi bisa mengunakan milik pribadi atau tranportasi umum. Salah satunya tranportasi umum  yang ada di Semarang adalah Bus Rapid Transit ( BRT) Semarang. Di angkutan ini tempat berkumpulnya segala lapisan masyarakat yang menggunakan kendaran untuk mencapai tujuannya. didalam kendaraan ini ada suatu etikan dalam pergaualan yang harus ditaati dan dilaksanakan masyarakat untuk menjaga hubungan baik dan santun didalam masyarakat supaya tidak terjadi keteganan baik ditinjau dari masalah sosial maupun perbedadaan agama ,budaya yang berkambang di Indonesia. Etika tatakrama selalu dijaga oleh penupang maupun krun penyelengara BRT SEMARANG sehingan mengajarankan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang santun seling membentuh  baik hubungan antar sesame .juga mendidik generasi muda menjadi tranpil cekatan kreatip dan suka menolang  dan menghormati yang tua dan menyajai yang muda .Membisakan kerjasama yang baik antar penupan ,teluransi antran agama dan mencitain sesame manusia sehinga dari sini bisa ditanamkan cita Negara dan merasa memiliki Negara sehing membentuk generasi yang santun dan cinta tanah air.Disamping itu peraturan pemerintah dalam menyikapi keadaan sekaran BRT  Semarang berpegangan pada prinsip  aman bertranportasi umum di Semarang dalam upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar Negara tetap bisa berupaya menjalankan fungsidan aturan /etika  di New Normal ini.

Pembangunan desa wisata berbasis   unggulan desa dan   talenta sosial budaya   telah ditetapkan menjadi   kebijakan strategis dalam   percepatan pembangunan desa dan mengatasi permasalahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Empat desa di Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara mempunyai ungulan yang tidak terdapat di kawasan lain. Unggulan desa-desa tersebut adalah alam kepulauan, potensi wisata alam dan wisata bahari serta kekayaan laut Karimunjawa. Dari sisi tradisi dan potensi sosial budaya adalah beragam suku bangsa yang memiliki keunggulan budaya baik yang bersifat benda (bangunan rumah, lingkungan tempat tinggal) dan tak benda (mata pencaharian, tradisi, pencak silat, rebana, dongeng, tata karma, perilaku dan upacara tradisi masing-masing suku sangat kaya menjadi potensi wisayta budaya. Membangun kelembagaan BUMDEs, Pokdarwis dan sarana-prasarana pendukung bagi pengembangan lingkungan desa wisata. Hambatan dan tantangan pengembangan desa wisata diselesaikan dengan pengembangan kelembagaan menjadi komitmen dari perangkat daerah Kabupaten Jepara dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.