Publication Search

This article analyzes the legal status of golf course development, specifically Gunung Geulis Country Club (GGCC) in the Puncak-Bogor Area within Indonesia's spatial planning policy and Green Open Space (RTH) protection framework, while evaluating its ecological impacts from an environmental justice perspective. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches, this research identifies two core issues. First, golf course development occupies a legal grey area: it is recognized as private RTH under Article 29(2) of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, yet substantively fails to fulfill the ecological functions mandated by law due to its exclusivity and inaccessibility to the public. Second, from an environmental justice perspective, GGCC's development generates layered distributive, procedural, and corrective injustices: surrounding communities bear the burden of groundwater contamination, reduced spring discharge, increased surface runoff, and flood risk, while economic and recreational benefits are concentrated among a small number of high-fee members. Weak AMDAL instruments, minimal public participation, and inconsistent spatial monitoring in the Puncak-Bogor protected area exacerbate these conditions. This article recommends policy reforms including stricter private RTH definitions, strengthened participatory AMDAL processes, and consistent application of the polluter-pays principle.

Penelitian ini mengkaji transformasi jaringan perkotaan Kotabaru Yogyakarta melalui pendekatan tipomorfologis, dengan fokus pada ketahanan dan kemampuan beradaptasi elemen ruang di tengah perubahan perkotaan yang cepat. Awalnya dirancang berdasarkan konsep Garden City, Kotabaru telah mengalami transformasi signifikan, termasuk konversi zona perumahan menjadi penggunaan komersial, pengurangan ruang terbuka hijau, dan meningkatnya ketidakkonsistenan arsitektural. Menggunakan analisis spasial diachronis dari tahun 1925 hingga 2025, penelitian ini mengidentifikasi pergeseran morfologis kunci dan mengkategorikan elemen perkotaan menjadi tipe persisten, pendorong, dan patologis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun beberapa struktur permanen, seperti jaringan jalan radial dan bangunan kolonial, tetap ada, mereka tidak cukup untuk mempertahankan idealisme Garden City di hadapan komersialisasi, tekanan populasi, dan tuntutan infrastruktur. Degradasi ruang hijau—dari 45,3% pada tahun 1925 menjadi 24,61% pada tahun 2025—lebih lanjut menyoroti hilangnya keseimbangan ekologi dan spasial. Studi ini menyimpulkan bahwa ketahanan jaringan perkotaan memerlukan lebih dari sekadar keabadian fisik; ia membutuhkan penegakan kebijakan yang konsisten, perlindungan ekologi, dan intervensi desain yang sensitif terhadap konteks. Temuan ini berkontribusi pada strategi revitalisasi berkelanjutan distrik perkotaan warisan di bawah tekanan modernisasi.

Pemanfaatan lahan kosong di wilayah perdesaan sering kali belum optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka hijau dan konsep desain lanskap. Desa Suka Makmur, Kabupaten Pohuwato, merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan terbuka cukup luas namun berada dalam kondisi gersang dan belum tertata. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan lahan kosong melalui sosialisasi dan edukasi desain lanskap ruang terbuka hijau sebagai upaya awal pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah KKN-PAR (Participatory Action Research) dengan tahapan identifikasi awal, sosialisasi dan edukasi, serta evaluasi perubahan pemahaman masyarakat. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner pre-test dan post-test terhadap 24 responden. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat pada seluruh indikator yang diukur, meliputi fungsi ruang terbuka hijau, manfaat ekologis dan sosial, serta konsep dasar desain lanskap. Peningkatan pemahaman ini mengindikasikan terjadinya perubahan perilaku awal masyarakat pada aspek kognitif. Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi masyarakat efektif dalam membangun kesadaran lingkungan dan dapat menjadi landasan bagi pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan di wilayah perdesaan.

Green Open Space (GOS) is an essential element in urban spatial planning that functions to maintain air quality and ecosystem balance. This research aims to analyze the influence of GOS on the concentration levels of Carbon Dioxide (CO2​) in the urban area of Jayapura City. The study locations were focused on two areas with distinct characteristics: Jalan Sam Ratulangi, which has high vegetation coverage, and Jalan Percetakan, which is dominated by built-up areas and dense commercial activity. The methods used include spatial analysis utilizing Landsat 8 satellite imagery Band 4 (Red) and Band 5 (NIR) to calculate the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), a vegetation time series analysis from 2019–2024, and direct CO2​ concentration measurements taken at three different times (morning, noon, afternoon). The data was processed using ArcGIS with the Kriging Interpolation method to generate spatial distribution maps of CO2​ in both locations. The results show that Jalan Sam Ratulangi has a GOS area of 6.13 ha (94%), while Jalan Percetakan has only 2.95 ha (31%). This difference significantly impacts CO2​ levels, with an average concentration of 484 ppm at Sam Ratulangi, which is lower than Percetakan's average of 567 ppm. The highest CO2​​ value at Percetakan reached 649 ppm during the afternoon, whereas Sam Ratulangi recorded only 488 ppm. This study proves that the wider and healthier the GOS, the lower the CO2​​ concentration detected. These results demonstrate that vegetation plays a significant role in reducing carbon emissions in urban areas, supporting the crucial role of GOS in maintaining air quality and supporting sustainable urban development in Jayapura City.

Fenomena urbanisasi yang terjadi di berbagai kota di Indonesia telah mendorong pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang berlangsung sangat cepat. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya pembangunan di wilayah pinggiran kota, yang dikenal sebagai urban sprawl. Fenomena tersebut tidak hanya menyebabkan penggunaan lahan menjadi tidak teratur dan kurang optimal, tetapi juga mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif kuantitatif yang bersifat preskriptif dengan cara melibatkan teori compact city sebelum melakukan analisis tingkat kekompakan rencana eksisting kawasan melalui perhitungan terkait atribut – atribut compact city. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kekompakan kawasan Bukit Halimun berada dalam kategori cukup. Namun demikian, masih terdapat dua aspek penting yang perlu ditingkatkan, yaitu kepadatan penduduk yang masih tergolong rendah dan sistem transportasi umum yang tergolong buruk.

This research analyzes the enforcement of Sukabumi City Regional Regulation No. Law No. 1 of 2022 regarding the 2022–2042 Spatial Planning (RTRW) in the management of Green Open Space (RTH). By utilizing a qualitative approach, this research assesses the extent to which the regulations on green open space (RTH), particularly public RTH at 20% and private RTH at 10%, have been implemented. The findings show that the presence of public green open spaces is still far from the expected standard (5%), the existing law enforcement is inadequate, and community participation is still not optimal. Means include enhancing regulatory enforcement capabilities, strengthening cooperation among stakeholders (government, community, and private sector), and implementing a Monitoring and Evaluation system using geospatial technology.

In Indonesia, approximately 70 million people live in malaria-endemic areas, putting them at risk of transmitting the disease to others. Geographic information systems (GIS) are essential tools for mapping and visualizing spatial characteristics, as well as analyzing detailed information. GIS first developed in the late 1950s and has been used in various industries, such as oil and gas, telecommunications, as well as agriculture, forestry, and green open spaces (RTH). This study employed a narrative literature review method, synthesizing previously published information on GIS in green open spaces. The results showed that the classification of aerial imagery using GIS can be divided into two main classes: 'private green spaces' and 'others'. This study focused on finding a significant amount of urban green space in informal settlements, which cover more than 10% of the area. The increase in the number of informal settlements is directly proportional to the increase in private green space. The study also noted that poor communities have access to urban green spaces, which can improve their quality of life. Identification and management of green spaces in informal settlements can strengthen residents' self-confidence and reduce the gap between formal and informal areas in cities.

This study aims to compare the level of carbon monoxide (CO) air quality in Green Open Space (GOS) and Non-Green Open Space (NGOS) along the Abepura–Sentani main road in Jayapura City. The research was conducted in two locations: the Taman Makam Pahlawan Denzipur Waena (GOS) and the front area of Mega Waena (NGOS). CO levels were measured using a CO smart sensor over a period of one week, with measurements taken in the morning, noon, and afternoon at six sampling points. The findings indicate that CO concentrations are significantly lower in GOS areas compared to NGOS areas. The presence of vegetation in GOS helps reduce CO pollution by acting as a natural filter. These results highlight the importance of maintaining and developing green open spaces in urban areas as part of efforts to reduce air pollution and improve public health.

Green Open Space (GOS) plays a strategic role in modern urban planning, serving not only as an ecological element but also as a social, educational, and recreational space that supports the sustainability of urban life. Its presence is a vital necessity in addressing the challenges of urbanization and environmental degradation. This study examines and redesigns Taman Mandiri in Jayapura City as a sustainable urban park capable of accommodating various ecological and social functions. Field observations reveal that the existing condition of the park does not yet meet adequate public facility standards, such as the availability of interaction space, playgrounds, toilets, and parking areas. Through a sustainable landscape design approach, the park is directed to become an inclusive, efficient, and environmentally friendly green open space. The proposed design integrates the use of local vegetation, natural water management systems, and the enhancement of the park’s social functions. It is expected that this design can serve as a model for urban park development in tropical regions facing urbanization pressures and contribute to improving the quality of life in a sustainable manner.

This study analyzes the morphological form and development characteristics of the Petrosea City Park green open space in Mimika Regency, Central Papua. Using qualitative descriptive-analytical methods, this research examines road patterns, spatial configurations, and architectural elements as well as the physical, economic, and socio-cultural characteristics of park development. The results show that the park implements a radial pattern centered on a roundabout with clear hierarchical zoning, integrating Kamoro cultural landmarks through bronze statues. However, infrastructure limitations and underutilized economic potential indicate the need for integrated development to optimize the function of green open spaces in the context of mining cities in Eastern Indonesia.

Limited land in the urban area of Jayapura Regency is a major challenge in the provision of Green Open Space (RTH), even though the existence of RTH is very important to maintain ecological balance and the quality of the community's living environment. In this context, the Dosay Public Cemetery (TPU) has great potential to be optimized as an alternative green space that is multifunctional-ecological, social, and aesthetic. This study aims to assess community perceptions of the utilization of TPU Dosay as a green space, as well as to formulate a strategy for its sustainable development. The approach used was mixed methods, with data collection through a survey using a Likert scale to 35 respondents, open interviews with 9 key informants, as well as SWOT and AHP analysis. The results showed that most people support the development of TPU Dosay as a reflective green space that is comfortable and ecologically valuable. From the results of AHP analysis, policy and regulation aspects are the top priorities in the development strategy, followed by vegetation and accessibility aspects. Strategic recommendations include the preparation of adaptive vegetation zoning, strengthening the local policy framework, active involvement of indigenous communities, and cross-sector collaboration between local governments, academics and the private sector. With the right strategy, the development of TPU Dosay is expected to be an innovative solution in overcoming the shortage of green spaces in Jayapura Regency.

The rapid growth of the city in Pulubala Urban Village, Gorontalo City, has resulted in pressure on the environment and the use of green open space (RTH). This study aims to analyse the use of green spaces in the residential area of Pulubala Village, which is inhabited by various ethnic groups. The method applied was descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that RTH in Kelurahan Pulubala, covering an area of 0.50 Ha, consists of two categories, namely RTH Settlement Area and Smart Park. The benefits of RTH include play areas for children, social activities, and improved environmental quality. However, problems such as lack of space, poor condition, and environmental pollution threaten the sustainability of RTH. To optimise the utilisation of green spaces, better planning, increased public awareness, and the development of attractive facilities are needed. This research is expected to contribute to the preservation and development of green open spaces in urban areas.

Green Open Space (RTH) has an important role in creating a healthy urban environment and improving the welfare of the community. In DKI Jakarta, as the capital city of Indonesia which is densely populated and experiencing rapid urbanization, the management of green open space is becoming increasingly important. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Taman Maju Bersama program in managing green open space in South Jakarta and East Jakarta. The type of research that will be carried out in this study is qualitative research using the type of case study research. For data collection techniques in researching the effectiveness of the Taman Maju Bersama program in managing green open space in the South Jakarta and East Jakarta Regions, namely using observation, interviews and documentation. The results showed that the green space management program was effective in achieving several individual goals, such as increasing green area and community participation. However, there are significant challenges related to budget constraints, policy changes, and coordination among stakeholders that affect the overall effectiveness of the program. Although community satisfaction was relatively positive, especially with regard to the presence of green open spaces, there is a need to improve project management, community participation, and resource utilization. 

Green open space is one of the needs that cannot be ignored and is one of the elements of the city. The area of green open space in South Tangerang City has decreased because development continues to grow in each sub-district in South Tangerang City and the increase in population. Reduction of green open space caused by population density will automatically require building expansion. The purpose of this research is to find out and analyze the application of dynamic governance in the development of green open space in South Tangerang City. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This research uses theory with 3 indicators, think ahead, think again, and think across. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that in the think ahead indicator, it can be said that the South Tangerang City Environmental Service has applied forward thinking because it is able to identify environmental developments, understand their implications and identify strategies needed to take advantage of new opportunities and prevent potential threats. In the thinking again indicator, it can be said that the Environment Agency of South Tangerang City has not used this thinking to achieve the desired solution in increasing the quantity of green open space. Where the percentage of green open space quantity in South Tangerang City from year to year is very slow to increase. In the thinking across indicator, it can be said that the Environment Agency of South Tangerang City has not done “learning from other cities” such as analyzing and then innovating practices that have been successfully implemented in a city. However, the Environment Agency of South Tangerang City is still trying to optimize the development of green open space in South Tangerang City.

This study aims to evaluate the quality and function of Green Open Space (RTH) at RPTRA Taman Matoa, Jagakarsa. The background of this paper is the importance of RTH in urban planning as an open interaction space for the community. This research was conducted using normative and empirical research methods to collect data on the physical condition, utilization, and community perceptions of the RTH. This RTH functions as a place for recreation, sports, and social activities for the surrounding community. These findings indicate that good management of RTH can improve the quality of the urban environment and community welfare.

Urban farming is an innovative solution to the increasingly complex challenges of food security in urban areas. In the midst of limited green open space and narrowing vacant land due to urban development. Urban farming offers an effective approach to maintain sustainable food availability. farming, urban communities can optimize limited space into areas that produce a variety of agricultural products.The implementation of urban farming not only contributes to family food security, but also supports the creation of a greener and more sustainable urban environment. With a systematic approach and the support of various stakeholders, urban farming is proving to be a promising solution to address food security challenges in the modern era. The program also encourages healthy lifestyles and environmental awareness among urban communities.This community service program is a collaboration between UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Group 24 students and SD Negeri Kandang Panjang 10 students in implementing urban farming as a food security solution. This program aims to educate and introduce the concept of urban farming from an early age.

Public Green Open Space (RTH) is an essential element in urban spatial planning to support environmental sustainability. Through the process of photosynthesis, RTH helps absorb carbon dioxide (CO₂) produced by human activities, such as transportation and industry, thus contributing to climate change mitigation. This study aims to explore the role of RTH in absorbing CO₂ and the challenges faced in its management. The study was conducted using a systematic approach through literature analysis and case studies in several cities in Indonesia and around the world. The research results indicate that vegetation type, area size, and environmental conditions are the main factors affecting the carbon absorption capacity of RTH. Large trees have a significantly higher capacity to absorb CO₂ compared to shrubs and grass, with the ability to absorb up to 250.63 tons of CO₂ per year per tree. However, challenges such as limited RTH area, urbanization pressure, and lack of public awareness remain obstacles to optimal RTH management. The recommendations of this study include increasing the area and quality of RTH through data-based strategies, community participation in management, and the development of policies that support sustainability. With proper management, RTH can function as a climate change mitigation tool while improving the quality of life for urban communities.  

This study examines the issue of law enforcement related to the conversion of Green Open Spaces (GOS) in urban areas. Using a normative juridical research method with legislative and conceptual approaches, this research analyzes the implementation of Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, which mandates the availability of GOS at a minimum of 30% of the total urban area. The findings indicate that law enforcement in GOS conversion faces multiple challenges, including inconsistent regulatory implementation, budget constraints, weak inter-agency coordination, and obstacles in monitoring and enforcement. The pressures of urban facility development and population growth due to urbanization further complicate efforts to preserve GOS. Optimizing the role of local governments in GOS protection and management is carried out through the implementation of the Spatial and Regional Planning  involving various related agencies. The Ministry of Environment’s Adipura Program also plays a role in promoting enhanced environmental management performance by adhering to eight essential criteria within legal products related to environmental and ecosystem protection. This study recommends strengthening the GOS management system through improved inter-agency coordination, adequate budget provision, and the consistent application of firm sanctions.  

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan ruang terbuka hijau yang berpasir menjadi taman mini yang asri. Ruang terbuka hijau merupakan sebuah tempat terbuka di alam bebas yang berisi dengan tatanan tanaman hias, tanaman peneduh yang dapat memberikan kesejukan pagi pengunjung. Pengabdian ini menggunakan metode observasi dan wawancara ke beberapa aparatur desa dan masyarakat. Berkaitan dengan pengabdian ini memberikan hasil yang efektif terhadap estetika lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Namun dalam konteks menciptakan udara yang sejuk, pengabdian ini belum memberikan hasil yang maksimal sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk kedepannya.  

Salah satu aspek krusial dalam menilai kecukupan sebuah bangunan adalah daya dukung tapak. Studi ini mengkaji berbagai faktor seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Jumlah Lantai Bangunan (JLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian perancangan Gedung Radjawali Culture Center Semarang berdasarkan daya dukung tapak. Aplikasi hasil penelitian diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam persyaratan untuk mendapatkan legalisasi kelayakan bangunan yang sering terjadi pada proses pembangunan. Manfaat lainnya, kajian terhadap daya dukung tapak dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu tapak dalam menjamin kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, kenyamanan pengguna bangunan, serta menjaga keselarasan dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan evaluasi KDB, Gedung Radjawali Culture Center memenuhi persyaratan setempat sebesar 50%. Evaluasi terhadap KLB dan JLB juga menunjukkan bahwa gedung ini mematuhi peraturan dengan memiliki 4 lantai dari maksimal 7 lantai yang diizinkan. Namun demikian, evaluasi terhadap GSB menunjukkan bahwa bagian samping gedung tidak memenuhi persyaratan karena berhimpit dengan pagar bangunan sebelah. Evaluasi terhadap KDH dan RTHP menunjukkan bahwa penanaman tanaman perlu diperbanyak untuk memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan.