Publication Search

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diktahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizian terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elekronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman  modal  ternyata  didukung  melalui  promosi,  menumbuhkan iklim  berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

Penerapan Good Corporate Governance menjadi tantangan yang harus di realisasikan oleh semua entitas bisnis, baik swasta, BUMN, maupun BUMD. Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance menjadi kunci dari ketahanan ekonomi negara. Sejarah telah membuktikan bahwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 merupakan bukti empiris dari buruknya good corporate governance di Indonesia khususnya dan Kawasan Asia pada umumnya. Implementasi good corporate governance secara konsisten, disamping akan memberikan kontribusi postitf terhadap pertumbuhan perusahaan, juga berkontribusi terhadap perekonomian negara dan kepastian perlindungan konsumen. Keberadaan konsumen menjadi salah satu pilar penerapan good corporate governance, karenanya harus mendapatkan perlindungan secara maksimal. Melalui UU No. 8 tahun 1999, negara hadir dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu, partisipasi perlindungan konsumen juga terbuka untuk elemen masyarakat. Dengan terbukanya kran partisipasi perlindungan konsumen, pelanggan air minum juga terdorong untuk membentuk organisasi. Forum Komunikasi Pelanggan hadir menjadi bagian upaya perlindungan konsumen (pelanggan) air minum yang memiliki tugas pokok perlindungan dan pemberdayaan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi tugas Forum Komunikasi Pelanggan dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Dari hasil penelitian, disamping secara aktual terdapat relevansi antara tugas Forum Komunikasi Pelanggan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, juga terdapat kontribusi positif terhadap perusahaan.

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis relevansi reformasi birokasi dalam penyelenggaraan pelayanan public. Ruang lingkup administrasi publik termasuk semua ranah dan aktivitas pada yurisdiksi kebijakan publik. Administrasi publik yang makin berkembang sejak masa reformasi ditandai oleh perubahan pola pikir dari pola pikir sentralisasi menjadi pelibatan swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Administrasi publik sangat berpengaruh pada tingkat implementasi kebijakan karena administrasi publik berguna untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik. Pencapaian penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas, ditandai dengan reformasi birokrasi. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penggunakan data sekunder. Beberapa sumber Pustaka dan teori menjadi pusat perhatian penting dalam analisis data sekunder. Hasil studi literatur, ditemukan bahwa salah satu ranah penting dalam administrasi publik adalah pelayanan publik. Meskipun belum sepenuhnya tercapai, namun kualitas elayanan public menjadi inti dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi menjadi jalan terbaik untuk memperbaiki kualitas pelaynan public.