Publication Search

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.

PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yaitu kapal penump PT.PELNI menitik beratkan kepada pelayanan terhadap kepuasan penumpang, Pelayanan penumpang  dapat  didefenisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan penumpang dan dalam bentuk barang dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitan disi adalah untuk mengetahui kinerja jasa pelayanan serta mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa Pelayanan terhadap  PT.  PELNI.  Rancangan  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari aspek kualitas  pelayanan, sikap pegawai PT. PELNI terhadap penumpang dan, secara umum kinerja pelayanan yang belum memuaskan, masih memerlukan  beberapa  pembenahan  agar  bisa  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada seluruh pengguna jasa PT. PELNI. Kedua, berdasarkan penilaian penumpang terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak PT. PELNI masih kurangnya tempat penjualan tiket dan tempat loket tiket, sehingga menimbulkan antrian panjang yang menimbulkan penumpang saling rebutan untuk segera bisa masuk ke dalam kapal KM. Kelimutu. Ketiga keamanan terhadap penumpang yang masih menyebabkan keresahan dan kerugian pada penumpang terhadap masih adanya pencaloan atau tiket palsu, bentrokan antar penumpang. Artinya sebagian besar penumpang menginginkan perbaikan pada tiga indikator tersebut dan harus menjadi prioritas dalam peningkatan pelayananannya oleh pihak PT. PELNI pada masa akan datang dalam memberikan layanan.

Recently, the need for cellular telecommunication services in Indonesia refers to a very large number. This customer growth rate must be balanced with infrastructure development. PT. Telkomsel carries out scheduled maintenance or maintenance activities on BTS devices. Based on these problems, the research carried out by the author aims to find out and understand the repair or repair procedures on computerized BTS devices at PT. Telkomsel, Karawang. The result of the research is that it is known that the application of a computerized system at PT. Telekomunikasi Selular GraPaRi Karawang helps the process of repairing BTS devices in meeting information needs. To monitor damage to BTS equipment, it is done by means of an alarm monitoring system using the iManager u2000 software.

Pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat pengaruh globalisasi  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Mengglobalnya Covid-19 telah membawa dampak pada kehidupan masyarakat, dunia usaha swasta, dan pemerintahan. Dampak pandemi Covid-19, khususnya bagi Birokrasi Pemda berupa munculnya permasalahan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan dan perilaku aparatur birokrasi. Namun di samping itu juga terdapat tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul pasca pandemi. Dalam konteks tersebut, penanganan pandemi akan dapat diatasi dengan baik jika didukung oleh adanya good governance dan bikrokasi digital. Pendekatan reformasi kelembagaan dan perilaku birokrasi Pemda akan menjadi baik. Pendekatan reformasi kelembagaan Pemda baik perbaikan bentuk dan misi organisasi, regulasi (kebijakan), prosedur, metode, maupun mekanisme kerja pelayanan publik akan menjadikan birokrasi Pemda mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pandemi. Adapun   reformasi   melalui   perbaikan   perilaku   aparatur   birokrasi   (ASN)   baik   melalui pendidikan dan latihan, kebijakan renumerasi, pengembangan karier ataupun lainnya akan menjadikan birokrasi Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan publik pasca pandemic Covid-19 dengan baik.

Motivasi dan moral individu kayawan sangat memengaruhi kualitas perilakunya. Dalam kehidupan organisasi, perilaku individu tersebut berperan dalam membentuk perilaku kelompok dan perilaku organisasi dalam upaya mencapai tujuan. Untuk mengambil langkah perbaikan organisasi, pimpinan perlu mengetahui tingkat kualitas moral dan motivasi kerja karyawannya. Untuk keperluan ini, Herzberg telah membuat alat ukurnya berupa  76 pernyataan sederhana yang mudah dijawab oleh pendapat karyawan, yaitu setuju atau tidak setuju pada semua pernyataan itu. Ke 76 pernyataan itu dibagi ke dalam 2 grup, 27 pernyataan terkait moral, dan 49 sisanya untuk motivasi. Hasil jawaban  diolah menjadi nilai angka prosentase, yang kemudian dialihan menjadi bentuk skala kualitas motivasi, yaitu sangat baik, baik, cukup, kuraang, dan tidak baik. Kualifikasi ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil langkah perbaikan organisasi dalam mencapai sukses untuk kesejahteraan karyawan.