Publication Search

Watershed management requires active community participation as a key actor in ensuring environmental sustainability. This study aims to analyze the forms, levels, and factors influencing community participation in the management of the Bone Bolango Watershed in Gorontalo Province. The method used is a descriptive qualitative approach supported by quantitative data from questionnaires distributed to 45 respondents. The results show that 75.6% of respondents are unaware of watershed programs, and only 24.4% have been involved in the planning stage. In the implementation stage, participation reaches 53.3%, mainly in reforestation and waste management activities. About 48.9% are aware of the evaluation process, but only 40% consider it transparent. Some community members (44.4%) perceive economic benefits, especially from planting productive trees. Educational activities are considered effective by 71.1% of respondents, although participation remains limited. The Bone Watershed Forum is viewed as strategic, yet community involvement needs to be strengthened. Enhancing local institutional capacity, transparency, and cross-sector collaboration is essential to improving sustainable community participation in watershed management.

Asas good water resources governance baru akan dapat tercapai apabila pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilakukan melalui suatu perencanaan yang utuh dan terpadu (hulu, tengah, hilir), menyeluruh (antar dan lintas sektor), berkelanjutan dan berbasis kelestarian lingkungannya, mencakup aspek teknis, aspek asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan, aspek tata kelola pemerintahan desentralisasi yang berlaku; dan aspek masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam pemanfaatan DAS serta aspek kontrol, transparansi, akuntabilitas hasil yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan pengelolaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pengumpulan data yang luas dan banyak mengenai pengelolaan DAS hasil Diskusi FGD Pemangku Kepentingan, sedang evaluasi kebijakan pengelolaan DAS dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan perlu dikuatkan melalui : (1) Meningkatkan hermonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan DAS; (2) Mewujudkan pembentukan Forum DAS dan komitmen bersama antar stakeholders; (3) Mewujudkan adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan DAS dan (4) Mewujudkan Pemahaman Bersama tentang Pengelolaan DAS.

Wilayah Sungai (WS) Toba Asahan terbagi menjadi dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Toba dan DAS Asahan. Luas DAS Toba mencapai 3.789,07 km2 atau 52,44% dari luas total WS Toba Asahan dan mempunyai 153 anak sungai dimana semuanya bermuara di Danau Toba. Sedangkan DAS Asahan terbagi menjadi tiga sub DAS, yaitu Sub DAS Asahan dengan Sungai Asahan sebagai sungai utarnanya dan rnempunyai 34 anak sungai, Sub DAS Silau dengan sungai utamanya adalah Sungai Silau dan mempunyai 38 anak sungai, serta Sub DAS Piasa dengan sungai Piasa sebagai sungai utama yang hanya mempunyai 1 anak sungai. Dengan potensi air permukaan yang melimpah, dapat dilakukan pengembangan pemanfaatan air untuk pembangkit tenaga listrik. Sebagai pelaksanaan master agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang, tahun 1976 didirikanlah PT. INALUM (Indonesia Asahan Aluminium) yang merupakan badan usaha untuk membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan. Bangunan sarana dan prasarana pengairan di DAS Asahan yang merupakan bagian dari pengembangan dan pengelolaan DAS Asahan adalah Bendungan Siruar, Bendungan Sigura-gura, dan Bendungan Tangga yang terletak di Paritohan, Kabupaten Toba Samosir. Ketiga bendungan tersebut dibangun melintang pada Sungai Asahan, dan dibangun antara tahun 1978-1983. Bendungan Siruar (regulating dam) terletak di Siruar, sekitar 14,5 km dari Danau Toba. Bendungan ini berfungsi mengatur kestabilan air yang keluar dari Danau Toba ke Sungai Asahan. Bendungan kedua terletak 9 km dari Bendungan Siruar, yaitu Bendungan Sigura-gura yang berfungsi untuk PLTA dengan kapasitas total 286 MW. Selanjutnya 4 km di sebelah hilir dari Bendungan Sigura-gura terdapat Bendungan Tangga. Bendungan tipe busur pertama di Indonesia ini berfungsi untuk PLTA dengan kapasitas total 223 MW. Pada tahun 2016, telah dilakukan Studi Morfologi Sungai Asahan Hulu oleh Perum Jasa Tirta I. Pada studi tersebut diperoleh kajian mendalam tentang laju erosi/sedimentasi, deposit dan material sedimen pada Sungai Asahan Hulu beserta anak-anak sungainya yang dapat mempengaruhi kapasitas tampung Sungai Asahan di Waduk Siruar. Dari hasil kajian tersebut, telah diperoleh program pengelolaan sumber daya air dalam jangka waktu lima tahun. Program tersebut telah direalisasikan dalam berbagai macam pekerjaan OP, mulai dari pembuatan dam penahan sedimen, pengerukan hingga konservasi penghijauan. Beberapa upaya tersebut telah merubah laju sedimentasi yang masuk ke Sungai Asahan meskipun perlu juga dikaji penambahan laju sedimentasi akibat pengaruh perubahan tata guna lahan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk hal tersebut di atas untuk program pengelolaan sumber daya air serta tolak ukur penanggulangan jangka pendek dan jangka panjang selanjutnya.