Publication Search

Musi Rawas Utara Regency is categorized as an underdeveloped, frontier, and outermost (3T) region that still faces serious challenges in human development, particularly within the education dimension. Although the Human Development Index (HDI) indicates an upward trend, the School Enrollment Rate (SER) and the mean years of schooling at the secondary education level remain relatively low and lag behind other regions. This condition is influenced by limited access to secondary education, household economic vulnerability, and disparities in the quality and distribution of educators in remote areas. This policy paper aims to analyze secondary education issues as a primary obstacle to increasing the HDI of Musi Rawas Utara Regency and to formulate effective and sustainable policy alternatives. The method used is a qualitative descriptive analysis through a literature study, utilizing data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regional planning documents, as well as relevant national regulations and policies. The analysis was conducted using a SWOT approach to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the regional education policy. The results of the study show that improving the HDI requires integrated, affirmative, and region-based education policies. Three main policy alternatives recommended include expanding and equalizing access to secondary education, strengthening educational assistance and social protection for vulnerable families, and sustainably distributing and improving teacher quality. The implementation of these policies is expected to increase the SER, extend the mean years of schooling, and strengthen the quality of human resources as a foundation for sustainable development in Musi Rawas Utara Regency.

Iin Triyanti. Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Rambutan bersifat partisipatif, dimana Camat Rambutan tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan melakukan koordinasi atau sharing kepada bawahan, mulai dari sekretaris, camat, camat dan staf, sehingga gaya kepemimpinan seperti itu dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai merasa dilibatkan dan dihargai. Bukan hanya sebagai suruhan. Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yaitu meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Dan peran Camat dalam hal ini sebagai pemimpin adalah memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam peningkatan kinerja pegawai adalah adanya sistem koordinasi yang baik antara atasan kepada staf dan sesama staf, sehingga tidak terjadi salah pengertian. Faktor penghambat adalah kualitas pegawai dilihat dari jenjang pendidikan yang masih belum strata satu (S1).

Salah satu hal yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari bagaimana proses pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses terjadinya peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka waktu yang cukup panjang (Sadono Sukirno, 1996). Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses dalam usaha-usaha dalam peningkatan taraf hidup suatu penduduk suatu negara yang sering diukur dengan jumlah pendapatan riil perkapita. Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, sumber daya alam, potensi manusia atau masyarakatnya, ilmu pengetahuan (pendidikan) dan teknologi, akumulasi modal, tenaga manajerial dan organisasi produksi, politik dan pemerintahan, dan sosial budaya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menganalisa dan mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat partisipasi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau pada tahun 2016-2020. Observasi yang dilakukan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. Kemudian data dianalisa menggunakan teknik analisa regresi linear sederhana yang dibantu dengan aplikasi SPSS.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.