Publication Search

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan instrumen utama pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan publik. Kualitasnya tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tetapi juga oleh nilai etika yang dipegang aparatur pemerintah. Penelitian ini menganalisis penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Medan serta kesesuaiannya dengan karakteristik kualitatif LKPD, yang diintegrasikan dengan nilai etika Kristiani. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menganalisis data keuangan tahun anggaran 2022–2024. Hasil menunjukkan PAD tumbuh konsisten dari Rp2,23 triliun (2022) menjadi Rp2,44 triliun (2023) dan mencapai Rp2,77 triliun (2024), total realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,29 triliun (2024) dengan capaian 87,84 persen dari target anggaran, surplus APBD Rp36,57 miliar, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Nilai kejujuran berkorelasi dengan karakteristik keandalan dan relevansi LKPD, sementara nilai tanggung jawab berkorelasi dengan keterbandingan dan kemudahan dipahami. Penguatan kapasitas SDM, SPIP, dan internalisasi nilai etika di tingkat SKPD/OPD tetap menjadi kebutuhan mendesak.

Online maps applications have become an essential tool for modern society in finding the fastest and most efficient routes. However, these applications often fail to detect current road conditions such as flooding, demonstrations, accidents, or public events, causing users to get stuck in problematic routes. This study aims to develop a prototype of a community-based road condition reporting system, visualized through a web-based digital map. The system allows users to directly report road conditions by providing photo evidence, descriptions, and event categories. It is also equipped with features for designing event routes such as carnivals and suggesting alternative paths based on community reports. The development process was carried out using a simulation-based approach with scenario testing that reflects real field conditions, without involving direct user data. The implementation results show that all core features work properly. The technologies used include Leaflet.js, OpenStreetMap, and the Nominatim geolocation API. This research produces an adaptive community-based GIS model that can be further developed as an intelligent navigation solution at the city scale

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai faktor moderasi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, penelitian kuantitatif ini mengumpulkan 31 responden dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah Kota Medan. Data yang digunakan berasal dari data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner. Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), yang dibantu oleh SmartPLS, digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi SIPD tidak dapat mengontrol hubungan antara penggunaan SAP dan kualitas laporan keuangan. Studi ini meningkatkan penelitian teori institusional, terutama tentang bagaimana tekanan regulasi dan normatif membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dengan menerapkan standar akuntansi. Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan konsistensi penerapan SAP dan mengoptimalkan SIPD melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi. Penelitian ini terbatas pada jumlah sampel yang relatif kecil serta ruang lingkup yang hanya mencakup OPD di satu daerah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas.

Penelitian ini menguji indikasi kecurangan pelaporan keuangan pada entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024 dengan mengadopsi kerangka Fraud Heptagon. Target keuangan, frekuensi rapat komite audit, opini audit, masa jabatan serta rangkap jabatan direktur utama, pelatihan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dan remunerasi dewan direksi digunakan sebagai proksi variabel penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif asosiatif terhadap 45 sampel observasi dengan analisis regresi logistik, hasil empiris merepresentasikan bahwa seluruh variabel independen tersebut tidak memengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas eksplanatori model Heptagon ketika diterapkan pada konteks BUMN yang berkarakteristik kelembagaan, regulasi, dan pengelolaan publik yang spesifik. Hal ini menyebabkan hubungan kausal yang diasumsikan dalam konseptualisasi awal model tersebut tidak sepenuhnya terkonfirmasi secara empiris. Secara teoretis, hasil ini menekankan pentingnya memahami perilaku kecurangan secara kontekstual, sementara secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya evaluasi terintegrasi antara indikator keuangan dan mekanisme tata kelola dalam upaya deteksi dini kecurangan pelaporan keuangan pada entitas negara.

This study aims to design and develop an Android-based public infrastructure damage reporting application on Lepat Island, South Bangka Regency, as an effort to support the Smart Island concept. The background of this study is the continued use of a manual reporting system that causes delays in handling and a lack of transparency. The method used is Agile which includes the stages of system design, implementation, testing and periodic evaluation. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and literature studies. The results of the study are an Android-based application that allows the public to report infrastructure damage with features to upload photos, descriptions, and GPS-based locations. In addition, the application provides report history and status monitoring features to increase transparency. The implementation results show that the use of mobile technology can improve service efficiency, speed up the reporting process, and increase community participation. This application is expected to support the implementation of Smart Governance and Smart Island in the region.

Digital transformation in the tax sector is a strategy of the Direktorat Jendral Pajak (DJP) to improve the quality of service and taxpayer compliance. One form of this transformation is the implementation of the Coretax system as an integrated tax administration system that replaces the DJP Online system. This system change poses adaptation challenges for taxpayers, particularly in reporting Annual Tax Returns, which has the potential to affect the accuracy of tax payments. This study aims to analyze the optimization of the transition of Annual Tax Return reporting through the Coretax system on the accuracy of individual taxpayer payments at the North Sidoarjo Tax Office (KPP Pratama). The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques such as observation of the Annual Tax Return reporting assistance process, documentation, and interviews with three taxpayers. The results show that the Coretax system is able to improve the accuracy of tax filing through data integration and automatic validation, thereby encouraging the accuracy of the amount and timeliness of tax payments. However, technical system constraints and limitations in taxpayer digital literacy were still encountered during the transition period. Assistance from tax officers and tax volunteers proved to be instrumental in helping taxpayers adapt to the Coretax system. This study concludes that optimizing the transition of the Coretax system requires a combination of system improvements and strengthening taxpayer education to achieve sustainable accuracy of tax payments.

Religious institutions such as mosques are part of non-profit public sector entities that manage public funds and therefore require accountable and transparent financial reporting standards. ISAK 335 is the applicable standard governing the presentation of financial statements for non-profit-oriented entities in Indonesia. This study aims to analyze the conformity of financial management practices in three mosques in Tanah Datar Regency, West Sumatra, namely Baiturrahman Mosque Sungayang, Nurul Huda Mosque Simpuruik, and Al-Amin Mosque Dobok Batusangkar, with the provisions of ISAK 335. The approach used in this research is a descriptive qualitative approach with data collection conducted through interviews and observations. The results of the study indicate that the three mosques have not implemented ISAK 335 in the preparation of their financial statements. Financial management practices are still limited to recording cash receipts and cash disbursements without the classification of net assets, statements of financial position, statements of activities, or notes to financial statements standardized in accordance with ISAK 335. The main inhibiting factors include limited human resources in the field of accounting, lack of standard dissemination, and minimal regulatory pressure. This study recommends the need for continuous training, technical assistance, and stronger regulations for mosque financial managers so that mosque financial statements can be prepared and presented in accordance with the applicable standards for non-profit organizations, namely ISAK 335.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akuntansi keberlanjutan dalam mengoptimalkan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) serta memperkuat transparansi korporasi. Mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan keberlanjutan PT Unilever Indonesia Tbk, hasil penelitian mengungkap bahwa akuntansi keberlanjutan secara signifikan meningkatkan performa ESG pada dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola, sekaligus mempertajam transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan stakeholders. Meskipun demikian, tantangan utama meliputi kurangnya standar pelaporan yang seragam dan kesulitan pengukuran data non-keuangan. Secara keseluruhan, akuntansi keberlanjutan menjadi instrumen strategis untuk mendukung peningkatan kinerja ESG dan keberlanjutan bisnis berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya dengan Pearson Product Moment dan Cronbach’s Alpha. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,624 dan R² sebesar 0,488. Artinya, sebesar 48,8% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh efektivitas e-Filing. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah dan satu variabel bebas, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup area yang lebih luas dan variabel yang lebih beragam. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan harus mempertimbangkan faktor psikologis pengguna, seperti persepsi kemudahan dan manfaat sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur perpajakan digital dan dapat menjadi masukan strategis bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan melalui optimalisasi layanan digital.

Penelitian ini menganalisis praktik akuntansi keberlanjutan pada Arif Barbershop, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana barbershop menerapkan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) dalam operasional sehari-hari. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan menunjukkan bahwa Arif Barbershop telah menerapkan praktik lingkungan dasar seperti pengelolaan limbah rambut melalui kantong plastik ke tempat pembuangan sampah, serta efisiensi energi dengan mematikan peralatan listrik setelah jam operasional. Dari aspek sosial, barbershop menjaga kepuasan pelanggan melalui konsistensi kualitas layanan dan sistem bagi hasil (60:40) kepada karyawan. Praktik tata kelola, meskipun bersifat informal, mencakup pencatatan keuangan sederhana menggunakan buku biasa. Namun demikian, barbershop belum memiliki izin usaha formal dan belum menerapkan kerangka akuntansi keberlanjutan yang terstandar. Penelitian ini menyoroti bahwa UMKM dapat mempraktikkan akuntansi keberlanjutan secara intuitif, dan menyarankan perlunya program pelatihan serta alat pelaporan yang disederhanakan.

This internship report aims to analyze the process of recording and reporting daily teller transactions at the Savings and Loan Cooperative (Koperasi Simpan Pinjam/KSP) Kopdit Tuke Jung. The study focuses on the role of tellers in recording daily financial transactions and preparing transaction reports as the basis for the presentation of cooperative financial statements. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation conducted during the internship period. The results of the analysis indicate that daily transaction recording at KSP Kopdit Tuke Jung has been carried out in a computerized manner using the Sikopdit application. Tellers record transactions based on transaction evidence, recap daily transactions, and prepare reports that are then submitted to the bookkeeping department and management. This process is in accordance with the accounting cycle theory, although there are still obstacles such as the potential for data input errors and system disruptions. Therefore, it is necessary to improve teller accuracy and optimize the accounting information system so that the process of recording and reporting daily transactions can run more effectively and accurately.

Bullying in the school environment is a social health problem that has a massive impact on children’s physical, mental, and social well-being. As the primary educational environment, schools need to implement a structured, safe, and child-friendly bullying reporting system. Objective: This conceptual study aims to design the implementation of a bullying reporting system based on school health administration using the functional management approach: planning, organizing, actuating, and controlling (POAC). The methods and components of the reporting system are designed through the four POAC pillars, namely the establishment of an Anti-Bullying Team, the preparation of Standard Operating Procedures (SOPs), the provision of child-friendly reporting media both physical and digital through the School Health Unit (UKS), and the development of monitoring and evaluation mechanisms (controlling). School health administration is used as an initial screening tool to identify indications of victim trauma discreetly and safely. The implementation of this POAC-based system is expected to improve the early detection of bullying cases, accelerate case handling responses, and eliminate stigma and fear of reporting among children. Conclusion: The integration of health administration and POAC management has proven to be a strong framework for creating a safe, inclusive school environment that strongly supports students’ mental health recovery.

This study aims to evaluate the effectiveness of supervision conducted by the Sikka District Health Office regarding the financial accountability reporting compliance of JKN Capitation Funds at Community Health Centers, with a primary focus on understanding the implemented supervisory models and identifying factors that inhibit the effectiveness of oversight and reporting compliance. The research methodology employed is descriptive qualitative, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews with key informants, direct observation, and document analysis of accountability reports. The findings reveal that the supervisory mechanisms established by the Health Office through quarterly evaluations and data reconciliation have operated systematically to minimize recording errors; however, the overall effectiveness is still hindered by low compliance at the Health Centers level regarding reporting timeliness. This non-compliance leads to obstructed comprehensive oversight, the risk of delayed capitation fund disbursements for subsequent periods, and an increased potential for audit findings by regulatory bodies. Consequently, this study suggests the necessity of enhancing supervisory capacity at the Health Centers level and strengthening preventive guidance functions by the District Health Office to ensure better financial accountability.

This study aims to analyze the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq, and Sadaqah at BAZNAS Tegal Regency and to assess its level of compliance with the applicable standards. This research is motivated by the importance of transparency and accountability in the management of zakat funds as a form of responsibility to the public and stakeholders. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation studies of the institution’s financial statements. The results indicate that BAZNAS Tegal Regency has prepared its financial statements in accordance with the components required by PSAK 109, including the statement of financial position, statement of changes in funds, statement of changes in managed assets, statement of cash flows, and notes to the financial statements. In terms of distribution, presentation, and disclosure, the implementation of the standard has complied both formally and substantively. However, in the aspects of recognition and measurement, the implementation is not yet fully comprehensive, as there has been no realization of non-cash asset receipts and no impairment testing has been applied to non-cash assets. Overall, the implementation of PSAK 109 has been administratively well executed, but further strengthening is required in technical and procedural aspects to ensure more optimal, consistent, and comprehensive application in accordance with sharia accounting principles.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting bagi usaha jasa persewaan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Toko Akasa Teknik sebagai usaha persewaan mesin vacuum cleaner masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan data penyewaan, transaksi, dan pelaporan yang dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi persewaan berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara terpusat. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model Waterfall yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan arsitektur Model–View–Controller (MVC) dan basis data MySQL. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses penyewaan, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dan memantau status sewa. Dengan demikian, sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta mendukung daya saing Toko Akasa Teknik di era digital.

The legal counseling activity on the technical aspects of preventing and reporting Ilegal online lending in Ngawen Village, Muntilan District, was motivated by the increasing number of Ilegal online lending cases that harm the community due to low legal and digital literacy. Rural communities often become victims because they do not understand the differences between legal and Ilegal loans and are unaware of the proper reporting mechanisms. This activity aims to provide residents with legal understanding regarding online lending regulations, improve digital literacy so that the community can identify Ilegal applications, and train residents to be courageous and capable of reporting Ilegal online lending practices to the relevant authorities. The implementation methods included socialization through interactive lectures, distribution of handout materials, and question-and-answer sessions. The activity was attended by 15 residents of Ngawen Village and featured two presenters from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. The results showed an increase in participants’ understanding of the characteristics of Ilegal online lending, its socio-economic impacts, and the reporting procedures to the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), and the police. Participants also gained a better understanding of the importance of protecting personal data and verifying the legality of financial applications before using them. In conclusion, this counseling activity successfully enhanced the community’s legal awareness and digital literacy, fostering a more vigilant and legally empowered society capable of protecting itself from Ilegal online lending practices in the digital era.

The legal counseling activity on the technical aspects of preventing and reporting Ilegal online lending in Ngawen Village, Muntilan District, was motivated by the increasing number of Ilegal online lending cases that harm the community due to low legal and digital literacy. Rural communities often become victims because they do not understand the differences between legal and Ilegal loans and are unaware of the proper reporting mechanisms. This activity aims to provide residents with legal understanding regarding online lending regulations, improve digital literacy so that the community can identify Ilegal applications, and train residents to be courageous and capable of reporting Ilegal online lending practices to the relevant authorities. The implementation methods included socialization through interactive lectures, distribution of handout materials, and question-and-answer sessions. The activity was attended by 15 residents of Ngawen Village and featured two presenters from the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Magelang. The results showed an increase in participants’ understanding of the characteristics of Ilegal online lending, its socio-economic impacts, and the reporting procedures to the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo), and the police. Participants also gained a better understanding of the importance of protecting personal data and verifying the legality of financial applications before using them. In conclusion, this counseling activity successfully enhanced the community’s legal awareness and digital literacy, fostering a more vigilant and legally empowered society capable of protecting itself from Ilegal online lending practices in the digital era.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) digital berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh penjual E-Commerce. Penelitian ini menerapkan kerangka kuantitatif menggunakan metode survei terhadap 119 penjual E-Commerce yang telah mengimplementasikan SIA digital. Data dikumpulkan melalui kuesioner, pengolahan data selanjutnya dilakukan melalui prosedur regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja SIA digital memberikan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap standar laporan keuangan. Hasil ini menegaskan bahwa adopsi mekanisme akuntansi digital yang berfungsi dengan baik mampu meningkatkan relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan keterbandingan keluaran pelaporan keuangan. Dengan demikian, pemanfaatan SIA digital secara optimal memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bagi penjual E-Commerce.

This study examines the implementation of the Coretax system in preparing electronic withholding tax slips (e-Bupot) and submitting Monthly Income Tax Article 21 (PPh 21) Returns at PT RSA. Coretax, launched by the Directorate General of Taxes (DGT) and officially implemented on January 1, 2025, is part of the government’s effort to modernize tax administration and improve taxpayer compliance. The research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were obtained through interviews with personnel responsible for PPh 21 administration, direct observation of e-Bupot preparation and monthly tax return filing through Coretax, and documentation review of tax reports and withholding slips. The analysis compares PT RSA’s practices with applicable tax regulations and identifies technical challenges during system use. The results show that PT RSA has complied with prevailing regulations, including the application of the Average Effective Rate (TER) and the utilization of Coretax for tax administration. However, technical constraints remain, particularly unstable internet connections and slow Coretax server performance during peak reporting periods, leading to data entry delays and upload failures. Therefore, improvements in system stability and performance are needed to support timely reporting and optimal tax compliance.