Publication Search

Anemia masih menjadi problematika gizi utama pada remaja putri di Indonesia yang berdampak buruk terhadap performa akademik serta kesehatan reproduksi jangka panjang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi terkait pencegahan anemia melalui intervensi edukasi sadar gizi di SMAN 1 Sampang. Metode yang diterapkan berbasis pendekatan partisipatif interaktif, meliputi ceramah, pemanfaatan media visual (leaflet dan poster), simulasi penyusunan menu sehat kaya zat besi, serta kuis edukatif. Evaluasi program diukur secara kuantitatif melalui instrumen pre-test dan post-test, serta secara kualitatif melalui observasi keaktifan peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai definisi, dampak, dan pencegahan anemia, serta perubahan sikap positif terhadap pola konsumsi seimbang dan kepatuhan sarapan. Kesimpulannya, edukasi gizi yang terstruktur dan interaktif terbukti efektif dalam membangun kesadaran kesehatan remaja, sehingga dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Logo merupakan identitas visual yang memiliki peran penting dalam membangun citra dan meningkatkan daya saing suatu usaha, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki logo yang menarik dan representatif, seperti yang terjadi pada UMKM Maira Produksi di Kota Bima. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam merancang logo usaha sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran produk. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi dan praktik langsung pembuatan desain logo. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari di rumah pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep dasar desain logo serta berhasil membuat logo yang sesuai dengan karakteristik produk masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaku usaha dalam mengembangkan identitas produk. Dengan demikian, pelatihan pembuatan logo ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas branding, daya tarik produk, dan daya saing UMKM di pasar.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mendorong pentingnya kemampuan personal branding bagi generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah atas. Personal branding menjadi salah satu strategi yang dapat membantu individu membangun citra diri positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri menghadapi dunia pendidikan maupun karier di masa depan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya personal branding melalui workshop interaktif di SMA Negeri 1 Batujaya. Kegiatan melibatkan 12 siswa yang terdiri atas duta siswa dan perwakilan aktif sekolah. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, praktik sederhana, dan refleksi bersama. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipatif dan umpan balik peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme tinggi serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya membangun citra diri positif dan penggunaan media sosial secara lebih strategis dalam mendukung pengembangan diri. Pendekatan partisipatif melalui workshop interaktif dinilai efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini membahas program UKPI Pengajaran yang dilaksanakan oleh UKPI UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai bentuk pengabdian masyarakat berbasis pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan, dampak, dan luaran dari program UKPI Pengajaran terhadap mahasiswa maupun siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program UKPI Pengajaran memberikan dampak positif terhadap siswa dalam meningkatkan motivasi, semangat belajar, kedisiplinan, serta keaktifan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, program ini juga memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa dalam bidang komunikasi, pengajaran, kepemimpinan, kerja sama tim, dan kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar. Kehadiran siswa dalam kegiatan pengajaran mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Program UKPI Pengajaran merupakan bentuk implementasi pengabdian masyarakat yang tidak hanya membantu proses pendidikan di sekolah, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual, sosial, dan karakter siswa maupun siswa secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat lingkungan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri. Namun, proses pembelajaran akuntansi di beberapa SMK di Kabupaten Karawang masih didominasi metode konvensional yang berpusat pada guru dan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berbasis pemecahan masalah sesuai kebutuhan dunia kerja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru akuntansi melalui pembelajaran berbasis Design Thinking. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan partisipatif yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan evaluasi kegiatan. Pelatihan memperkenalkan tahapan Design Thinking yang terdiri atas empathize, define, ideate, prototype, dan test. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, pre-test dan post-test, serta penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang dihasilkan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran akuntansi yang inovatif. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konsep Design Thinking, kemampuan menyusun perangkat pembelajaran kontekstual, serta motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hasil post-test menunjukkan rata-rata pemahaman guru mencapai 75,88 dan lebih dari 80% peserta mampu menjawab dengan benar tahapan Design Thinking. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa Design Thinking dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru serta mendukung pengembangan pembelajaran akuntansi yang kontekstual, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

This study aims to analyze the implementation of the Bravo PUPR Online attendance system in improving the work discipline of Civil Servants (ASN) at the National Road Implementation Center of East Nusa Tenggara. The research focuses on punctuality of attendance, consistency in fulfilling working hours, task completion, compliance with attendance procedures, alignment between recorded data and actual conditions, and acceptance of consequences for violations. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, documentation, and interviews with leaders, system operators, and ASN as direct users. The results indicate that the implementation of the Bravo PUPR Online attendance system has improved administrative order in attendance and increased ASN awareness of time discipline. However, work discipline has not been fully optimal, as several issues remain, such as inconsistent attendance, suboptimal fulfillment of working hours, and discrepancies between attendance data and actual field conditions. In addition, technical constraints such as internet connectivity and GPS accuracy, as well as behavioral factors like negligence and lack of supervision, also affect system effectiveness. In terms of compliance, the Bravo system integrated with e-HRM is considered effective in detecting violations and enforcing strict consequences, ranging from warnings to administrative sanctions. This demonstrates that the attendance system functions not only as a recording tool but also as an instrument for monitoring discipline.

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pengurus dan anggota Poktan Kelana Indah Desa Taddan dalam memahami serta menerapkan perencanaan keuangan yang efektif dan efisien guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu Tahap 1 melakukan survei dan diskusi dengan mitra, Tahap 2 pelaksanaan program kegiatan kepada mitra, dan Tahap 3 evaluasi program kegiatan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran yang tepat. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan keilmuan dan keterampilan dalam pemahaman keuangan di masa depan bagi Pengurus dan anggota Poktan Kelana Indah Desa Taddan. Setelah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), para peserta menjadi lebih memahami dan menyadari pentingnya peran Poktan Kelana Indah Desa Taddan dalam melakukan perencanaan keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan para peserta dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber keuangannya secara optimal.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membantu guru menguasai teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, khususnya Canva, untuk menciptakan media animasi yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa; mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pelaksanaan sosialisasi ini mendukung implementasi program MBKM dan IKU terutama pada aspek Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat artinya mempertemukan mahasiswa, dosen, dan masyarakat (guru) dalam kegiatan yang saling memberdayakan, seperti sosialisasi pembuatan media animasi, serta Mahasiswa dapat terlibat aktif dalam pengembangan pendidikan di SD Negeri 096140 Parhundalian. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi pembuatan media animasi menggunakan Canva adalah metode partisipatif, yang melibatkan guru secara aktif melalui pelatihan. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang Media Pembelajaran animasi menggunakan canva dalam meningkatkan kompetensi pedagogik, peserta juga antusias selama kegiatan dan langsung menerapkan media pembelajaran simulasi untuk mata pelajaran yang diampu.

Pembelajaran di Sekolah Dasar saat ini masih didominasi metode konvensional berpusat pada guru yang kurang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kondisi ini menyebabkan rendahnya keterlibatan aktif dan kemampuan berpikir kreatif siswa sebagai kompetensi abad ke-21. Selain itu, mitra guru menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap konsep Contextual Teaching and Learning (CTL), kurangnya variasi strategi, serta ketiadaan perangkat pembelajaran sistematis. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan mensosialisasikan model CTL guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan kompetensi guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi analisis kebutuhan, sosialisasi konsep, pendampingan penyusunan Modul Ajar, praktik simulasi kelas, serta evaluasi bersama pihak sekolah. Target luaran meliputi peningkatan pemahaman guru, tersedianya Modul Ajar berbasis CTL yang aplikatif, dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat. Sosialisasi model CTL menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas profesional guru untuk menciptakan suasana belajar yang bermakna. Implementasi CTL diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menstimulasi potensi berpikir kreatif siswa secara optimal guna menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif signifikan bagi pengembangan kompetensi pendidik dan peserta didik di sekolah dasar mitra secara luas serta berkelanjutan melalui integrasi kolaborasi akademik yang kuat.

Advances in information and communication technology have encouraged governments to integrate digital systems into public service delivery through e-government initiatives. In Riau Province, the Riau application at the Soeman H.S. Library exemplifies this implementation. This study examines how the Riau application enhances the effectiveness and efficiency of public services within the library. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. Findings show that the application provides convenient online access to library information and services. However, challenges remain, including limited financial resources, dependence on external parties, and insufficient feature development to meet user needs fully. These findings underscore the importance of strengthening institutional capacity, improving infrastructure, and formulating strategic plans to sustain digital library services. In line with Indonesia’s 1945 Constitution, regional governments possess autonomy to manage local affairs, aiming to improve public welfare through enhanced services, community empowerment, and civic participation while promoting regional competitiveness with attention to equity and democratic values. Following Presidential Instruction No. 3 of 2003, digital governance transformation is necessary to reduce bureaucratic barriers, integrate workflows, and support inter-institutional collaboration.

Village institutions play an important role in supporting participatory and sustainable rural development. The Village Law No. 6 of 2014 recognizes village autonomy and emphasizes the importance of community participation through Village Community Institutions (Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD). However, the implementation of these institutions in practice has not always functioned effectively. This study aims to analyze the role of village community institutions in supporting village development and to identify the factors that influence their effectiveness in Oematamboli Village, Lobalain District, Rote Ndao Regency. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and field observations involving village government officials, community institution administrators, and community leaders, while secondary data were obtained from documents and relevant regulations. The results indicate that the functions of LKD, including the Community Empowerment Institution (LPM), Neighborhood Associations (RT), and Community Associations (RW), have not been implemented optimally in supporting village development. This condition is reflected in the limited participation of LKD in development planning, weak absorption of community aspirations, and low community participation in development activities. Several factors influencing this condition include limited human resource capacity, inadequate infrastructure, low community participation, and limited development funding. Therefore, strengthening institutional capacity, improving coordination, and increasing community participation are necessary to enhance the effectiveness of village development.

In this study, advocates are guaranteed legal protection to implement the right to defence in criminal cases.   to learn how criminal advocates are protected if they enforce the law.   The privilege of immunity shields advocates from civil or criminal litigation for good faith work inside and outside the court.   This study uses normative juridical research, which examines current laws and regulations.   Analysis of relevant legislation is needed for this research.   According to the study, Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates does not adequately describe advocates' immunity rights.   Lack of clear explanations of protection types, rights constraints, and good faith between advocates and other parties may lead to power abuses.   More extensive norms that are in keeping with other articles of the law are needed to apply advocates' immunity rights proportionately, guaranteeing freedom in performing their profession while maintaining society's and justice's legal interests.

This study aims to analyze the obstacles to the implementation of civil judgment execution and efforts to resolve them in judicial practice in Indonesia. The research method used is normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach. The data used is secondary data obtained through literature study, which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of civil judgment execution still faces various obstacles, which include legal, technical, and non-legal obstacles. Legal obstacles include legal efforts used to delay execution, technical obstacles related to the unclear object of the dispute and limited facilities, while non-legal obstacles include resistance from the losing party and the public. These conditions indicate ineffectiveness in the implementation of civil procedural law, resulting in the failure to achieve legal certainty, justice, and benefit. Efforts to resolve obstacles are carried out through improving regulations, increasing the professionalism of judicial officials, utilizing technology, and a non-litigation approach. Thus, legal reform and strengthening of judicial institutions are needed so that the implementation of civil judgment execution can run more effectively and provide optimal legal protection.

This research aims to analyze the effectiveness of the implementation of the staple food assistance program in Tapadaka Satu Village, Dumoga Tenggara Sub-district, Bolaang Mongondow Regency, Sulawesi Utara Province. The main sub-focus of this research includes five aspects of effectiveness measurement proposed by Sutrisno (2018), namely: (1) program understanding, (2) target accuracy, (3) timeliness, (4) achievement of objectives, and (5) real change. This research employs a qualitative, descriptive research approach. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of the staple food assistance program in Tapadaka Satu Village has not been fully effective. In terms of program understanding, socialization has been conducted by the Social Affairs Office and village government, but some beneficiary families still do not fully understand the program’s mechanisms, rights, and obligations. In target accuracy, discrepancies in beneficiary data persist due to changing socio-economic conditions and the suboptimal updating of DTSEN data. In timeliness, assistance distribution generally follows the mechanism, but delays in fund disbursement still occur. In achieving objectives, the program helps reduce beneficiary families’ food expenditure burden, although delays affect results. Lastly, real change remains limited, short-term, and has not significantly improved community welfare.

This study is grounded in the observation that the implementation of an efficient, simple, and low-cost judicial process in civil cases remains ineffective, particularly in relation to mediation as a dispute resolution mechanism. Although mediation has been incorporated into judicial proceedings with the aim of expediting case resolution, simplifying procedural stages, and reducing litigation costs for the parties, these objectives have not been fully realized in practice. This research seeks to examine the extent to which mediation in civil litigation effectively contributes to the realization of an efficient, straightforward, and affordable justice system. In addition, it aims to identify the factors that influence both the success and failure of the mediation process. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches. The research is conducted through a literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the implementation of mediation in civil courts has not yet reached an optimal level. This is reflected in the relatively low success rate of dispute resolution through mediation, as well as the tendency for mediation to be treated merely as a procedural formality. Several contributing factors include the lack of good faith from the parties, limited time allocated for mediation, and the suboptimal role of mediators.

Bureaucratic reform in Indonesia has encouraged the strengthening of civil service management oriented toward performance through the policy of appointing Government Employees with Work Agreements (PPPK) in order to improve the effectiveness of public organizations. This study aims to analyze the performance of PPPK in supporting the implementation of tasks at the Environmental Agency of Jambi City by using Mangkunegara’s performance theory as the analytical framework. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The results show that the performance of PPPK is generally in the good category and contributes positively to organizational effectiveness. This is reflected in the aspects of work quality, work quantity, and responsibility as explained in Mangkunegara’s performance theory. The alignment between job placement and competence, increased work motivation due to employment status certainty, and organizational support through training and coaching are the main factors supporting performance optimization. However, there are still constraints, particularly the suboptimal understanding of main duties and functions, thus requiring strengthened organizational communication and continuous capacity development. This study confirms that competency-based management and systematic development of PPPK play an important role in improving the effectiveness of task implementation in the public sector.

This study examines the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Maron Village, Kediri Regency, using four criteria for resolving land-related conflicts. PTSL is an initiative launched by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) as a manifestation of the government’s commitment to providing legal certainty and protection to the community regarding their land. The objective of this study is to analyze the implementation of the PTSL program in Maron Village, Kediri Regency, based on four dimensions of land accuracy. This study employs a descriptive qualitative method to delve deeper into the implementation of the Complete Systematic Land Registration in Maron Village. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Complete Systematic Land Registration program in Maron Village faces several challenges. This program was analyzed based on the four dimensions of accuracy proposed by Richard Matland, namely policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. Regarding the target accuracy indicator, the program did not meet its objectives because of the community’s limited knowledge regarding legal data and other constraints, which resulted in some community members not participating in the program.  

This study aims to analyze the investigation process involving children as perpetrators of trafficking in persons at the Women and Children Protection Unit (PPA) of Bukittinggi Police Resort and to assess the forms of legal protection provided at each stage of the examination. This research applies an empirical juridical approach by combining literature review and field research through interviews with investigators and related parties. The findings indicate that the investigation process has been conducted in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, while upholding the principle of the best interests of the child. Legal protection is implemented through legal assistance, closed hearings, limited detention periods, and coordination with relevant institutions to support the child’s recovery and rehabilitation. However, several obstacles remain, including the limited number of investigators, restricted investigation timeframes, and difficulties in presenting witnesses. This study concludes that legal protection for children involved as perpetrators of trafficking in persons has been carried out in line with normative regulations, yet it requires strengthened institutional capacity and inter-agency coordination to ensure more effective implementation.

This study aims to systematically analyze the implementation of formative and summative assessments in Grade IV Islamic Religious Education (PAI) at SDN 2 Konda within the framework of the Merdeka Curriculum. The research employs a qualitative approach with a case study design to obtain an in-depth and contextual understanding of classroom assessment practices. Data were collected through classroom observations, in-depth interviews with teachers, the principal, and parents, as well as an analysis of curriculum documents and various assessment instruments used throughout the learning process. The data were analyzed using thematic coding techniques supported by NVivo software, guided by the Formative Summative Continuum framework to examine the alignment and integration between both assessment types. The findings indicate that teachers have regularly implemented formative assessment through digital quizzes, direct observation, reflective discussions, and continuous feedback, which have increased student participation and strengthened competency mastery. Meanwhile, summative assessment was conducted at the end of the semester through written tests and project-based assignments; however, it still primarily emphasizes cognitive aspects and has not fully integrated formative assessment evidence. The study also identifies limitations in the use of multidimensional rubrics, continuous portfolio management, and meaningful parental involvement in the overall evaluation process.

The shoe manufacturing industry demands a planned, integrated, and consistent production system in maintaining product quality. One of the crucial stages is the gluing process between the outsole (rubber) and the midsole (phylon), which determines the adhesive strength, comfort, and durability of the shoe. This study aims to analyze the implementation of internship activities in a series of gluing processes in the Stockfit Department of PT X. The research method uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through direct observation, involvement in production activities, and systematic field recording during the internship period. The analysis was carried out by linking the field findings with the operations management theory of Heizer and Render, the Crosby concept of quality management, and the principles of continuous improvement from Deming and Imai. The results of the study show that the gluing process has been systematically arranged, starting from material adjustment, primary application, the use of two types of glue, the rubber cutting process, to the final pasting. However, problems were found such as dependency between processes, inconsistency in glue thickness, as well as the influence of machine conditions and operator skills. These problems have the potential to reduce production efficiency and the quality of the final product. Therefore, it is necessary to strengthen process control and apply the principle of continuous improvement to improve overall production performance.