Publication Search

This study aims to analyze Article 445 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023, which regulates the criminal act of eloping with a young woman. The provision is considered to be in tension with the social and cultural realities of Indonesian society, particularly the people of Lombok who practice the merariq tradition. Merariq is an ancestral customary practice within marriage rituals involving the consensual elopement of the prospective bride as an integral part of the marriage process. This research uses Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which examines three main components of law: (1) the substance of law—normative provisions contained in legislation; (2) the structure of law institutions and law enforcement agencies; and (3) the legal culture values, attitudes, and behavior of society toward law. This study is a normative legal research that treats law as norms, principles, doctrines, and rules. The primary legal material is Article 445 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The findings indicate that, from the perspective of legal substance, the article remains ambiguous. Its formulation potentially conflicts with Indonesia’s legal culture, which in practice prioritizes familial and traditional mechanisms for resolving private conflicts. Based on these findings, this study recommends a reformulation of the legal substance to make it more responsive to the socio-cultural context. The reformulation should be grounded in the principles of ultimum remedium and restorative justice, providing space for customary law and local culture as legitimate mechanisms to resolve private disputes. This approach is expected to reduce the disproportionate use of imprisonment and position criminal sanctions as a last resort in law enforcement.

Merariq merupakan suatu bentuk perkawinan unik yang ada di masyarakat suku sasak. Secara umum, perkawinan itu terjadi karena adanya interaksi yang di lakukan antar individu yang satu dengan lainnya. Perkawinan ini di katakan unik karena tata cara atau peroses perkawinana adat suku sasak ini berbeda dengan tata cara perkawinan adat lain yang ada di perovensi Nusa tenggara Barat. Keunikan perkawinan adat sasak ini terlihat dari perosesnya yang dimana bila kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melakukan ikatan perkawinan pihak laki-laki melarikan perempuan ke rumah kerabatnya untuk di sembunyikan beberapa hari sebelum penyelesaian adat di tuntaskan. Peroses melarikan si gadis ini dalam istilah sasak di sebut merariq/melaiq. Penelitian di lakukan di desa Gerantung dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang di lakukan secara sistematis.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum pidana terhadap adat merariq bagi masyarakat kelurahan Gerantung tidaklah bertentangan dengan adat yang ada bahkan dalam perkatiknya masyarakat menerapkan akan tindakan pidana jika melanggar atuaran adat dan negara, salah satunya Pasal 330 dan 332 terhadap adat merariq.