Publication Search

72,574 articles from 669 journals · 2,111 citations tracked

Showing 1-20 of 36

Analytics

Hardianta, Rbg Widhi Nugraha Agus Gembong; Wijaya, Michelle

Jurnal Silih Asuh : Teologi dan Misi 2026 LPPM - STT Kadesi Bogor

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

Sri Firgita Ayu; Chaterine Cristianne Linggi; Raema Rosdiana Lisu; Sindi Paliling

Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik 2026 Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Poverty remains a multidimensional crisis requiring holistic interventions that integrate spiritual and economic dimensions. This study aims to analyze forms of spiritual support in pastoral counseling for the poor and identify mechanisms through which such support contributes to the sustainability of economic empowerment programs. Using a qualitative approach with systematic literature review, data were collected from academic journals, theological texts, and previous research published between 2006-2025, analyzed through thematic content analysis. The findings reveal five integrated forms of spiritual support: spiritual-theological support for restoring meaning and hope, transformative psychosocial accompaniment integrating counseling techniques with faith values, communal empowerment based on Christian values creating sustainable support ecosystems, practical life skills guidance and economic capacity development, and advocacy facilitating access to structural resources. These forms contribute to sustainability through five mechanisms: mindset transformation from helplessness to self-agency, strengthening resilience and adaptive capacity, forming social networks and social capital, integrating Christian values in work ethics, and establishing continuous mentoring systems with participatory evaluation. This study confirms that spiritual support is an essential element determining the long-term success of economic empowerment programs for the poor.

Nunsio Handrian Meylano; Maria Fatmawati; Maria Gresemelia Barbara; Lusia Elisabeth Nona Verni; Odiliana Leda Muda +3 more

Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana 2025 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Kemiskinan ekstrem masih menjadi permasalahan serius di wilayah pesisir, khususnya pada masyarakat nelayan di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan ekstrem serta mengkaji upaya penanganannya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nusa Nipa. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung dan wawancara dengan perangkat desa, tenaga kesehatan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Desa Darat Pantai bersifat struktural dan multidimensi, dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan nelayan, keterbatasan aset produksi, ketergantungan pada pemilik modal, serta minimnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Program KKN berfokus pada pendataan valid masyarakat miskin ekstrem (P3KE), perbaikan ketepatan sasaran bantuan sosial, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan solusi bersama. Penelitian ini merekomendasikan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala, penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan infrastruktur dasar sebagai langkah berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

Pangesti, Mey Tri Widya; Ardianto, Brian; Pungkasanti, Prind Triajeng

Dinamik 2025 Universitas Stikubank

Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, terutama di perkotaan. Data BPS Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan rasio ketimpangan di perkotaan sebesar 0.392 dan di pedesaan 0.364, yang disebabkan oleh pembangunan wilayah yang belum merata. Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, dengan "Pembangunan Kewilayahan" sebagai agenda ke-6 dari 8 agenda pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dengan tantangan pembangunan yang beragam. Untuk mencapai keadilan pembangunan, daerah tertinggal perlu diprioritaskan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi daerah prioritas pembangunan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Entropy untuk pembobotan kriteria dan TOPSIS (Technique for Order by Similarity to Ideal Solution)  untuk penentuan prioritas. Kriteria yang digunakan meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Gini Ratio (rasio ketimpangan ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang, Wonosobo, dan Banjarnegara merupakan daerah prioritas pembangunan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Periyadi Periyadi; Abdul Kadir. MS; Junaidi Junaidi; Noorlaily Maulida; Dewi Ariefahnoor +2 more

Jurnal Pelayanan Masyarakat 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Science continues to advance over time. This development has led to the birth of various new technologies that mark the progress of the times. Currently, technology has entered the digital era, where almost all areas of life are beginning to utilize these advances to increase work efficiency and effectiveness. In Indonesia, digital transformation has also penetrated various sectors, including education. This change presents a significant opportunity for the world of education to expand access, improve the quality of learning, and encourage innovation in teaching methods. As an entity closely linked to human culture and civilization, education has undergone significant changes in the era of globalization. The use of digital technologies, such as online learning, learning management systems (LMS), and interactive media, has become an integral part of the educational process. This not only facilitates the delivery of material but also opens up more flexible and inclusive learning opportunities for various levels of society. However, behind these opportunities, challenges also arise, such as disparities in technology access, low digital literacy in some communities, and the need to adapt curricula and teaching methods to be relevant to current developments. Therefore, the success of educational transformation in the digital era depends not only on the availability of technology but also on the readiness of human resources, including educators and students, to optimize its use. Therefore, the development of digital science and technology has become a driving force for global educational change. Education is required to adapt quickly and accurately to produce a generation that is not only academically intelligent.

Hidayati, Risky Nur; Bian Avrilibel, Yolanya; Aisyah Siswandi, Alfina; Warda Fauzia, Aisya

Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis zakat fitrah dari sudut pandang fiqih Islam, dengan menitikberatkan pada tiga pokok bahasan: kewajiban, waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka, yang merujuk pada literatur klasik (kutub al-turats) maupun kontemporer dalam fiqih Islam dari berbagai mazhab. Temuan menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban individu (fardhu ‘ain) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk pembersihan diri serta solidaritas sosial. Waktu pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus, dimulai sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum salat Idulfitri, dengan waktu terbaiknya adalah malam hingga pagi hari sebelum salat dilaksanakan. Dalam distribusinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik), terutama fakir dan miskin, dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kebiasaan masyarakat setempat, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dalam bentuk uang. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman fiqih yang mendalam agar zakat fitrah dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana keadilan sosial dan penyucian jiwa dalam kehidupan masyarakat.

Zenab S. Tadu; Roy Hasiru; Agil Bahsoan

Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan 2025 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

This studyaims to examine the economic activities of low-income communities and identify factors that influence these activities in Tamaila Utara Village,Tolangohula Sub-district,Gorontalo Regency. The study employed a qualitative method using a systematic approach. Data collection techniques included observation, interview, and source triangulation.Data analysis involved data reduction followed by drawing conclusions. The findings indicate that most low-income residents in Tamaila Utara rely on agriculture, particularly corn farming, as their primary livelihood. Farming activities are supported by family members due to limited financial capacity to hire labor, and the tools used are still very simple or traditional. For crop distribution,the community depends on local traders who offer prices significantly lower than market rates, due to limited transportation access to larger markets. In terms of consumption,residents can only meet their basic needs, with low nutritional intake due to minimal income. Other challenges to improving the local economy include water scarcity during the dry season, low educational attainment among farmers,lack of government-provided training, and unpredictable weather and environmental conditions. Therefore,government support is urgently needed,such as irrigation development, agricultural training, and the provision of modern tools or technology to enhance community welfare in the future.

Abib Novriyanto; Syamsul Hilal

Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES) 2025 STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

The Zakat Aware Community Movement is an initiative to raise Muslims' awareness of the importance of zakat as a religious obligation and socio-economic instrument. The goal is to encourage people to pay zakat, both zakat mal and fitrah, correctly and on target to help the poor and reduce poverty and social inequality. Zakat not only has spiritual value, but also a strategic role in welfare distribution. Awareness of zakat is expected to counter consumptive behavior or hedonism, which in Islam is known as israf (excessive) and tabdzir (wasteful). The concept of “mâl” (wealth) in Islam is everything that can be legally owned and utilized, such as houses, money, gold, and others. Blessed wealth is wealth that is obtained lawfully, benefits others, and is used to get closer to Allah. Islam also pays great attention to poverty, which is described through the terms fakir and miskin. For this reason, zakat as the third pillar of Islam has a major role in overcoming it. For those who are reluctant to pay zakat, Islam recognizes the punishment of ta'zir - a punishment imposed by the ruler to safeguard the public interest. Finally, zakat that is paid consciously and sincerely can bring blessings to wealth, strengthen social solidarity, and strengthen the economic resilience of the people.

Adelia Gusfira; Hasanatun Fitri; Ahmad Wahyudi zein

Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara 2025 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Energy subsidy policy has become one of the key strategies of the Indonesian government in its efforts to improve public welfare, particularly for low-income groups. By subsidizing fuel (BBM), 3-kg LPG, and electricity tariffs, the government aims to stabilize energy prices to make them more affordable for the poor. However, the effectiveness of this policy in achieving social welfare goals remains debatable, especially regarding the accuracy of subsidy distribution. This study aims to analyze the impact of energy subsidies on the welfare of poor households in Indonesia using both qualitative and quantitative approaches based on secondary data from BPS, the Ministry of Finance, and reports from international institutions such as the World Bank and the IMF. The analysis shows that although energy subsidies provide direct benefits by reducing the household expenses of the poor, a significant portion of the subsidies is actually enjoyed by middle- and high-income households. This unequal distribution reduces the effectiveness of subsidies as a tool for promoting welfare equity. Therefore, reform of energy subsidy policies is needed to improve targeting accuracy, such as by converting subsidies into direct cash transfers based on social data. These findings offer important implications for the formulation of more efficient and equitable fiscal and social protection policies in the future.

Situmeang, Diva Angel; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Purba, Novridah Reanti; Hutajulu, Tivani Angelina; Harita, Riskamawati +2 more

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alba, A. and Kurniawan, R. (2019) ‘Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miksin “Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”’, UNIMAL Press, 1, pp. 1–128. Alviyah, E.N. et al. (2023) ‘Beasiswa KIP-K: Apakah Beasiswa Dapat Menjadi Motivasi Belajar Mahasiswa?’, Journal of Creative Student Research, 1(2), Asyahbuddin, A. (2022) ‘Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia’, ICODEV: Indonesian Community Development Journal, 3(1), Elia, A. and Dkk (2023) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif. Ilhami, M.W. et al. (2024) ‘Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(9), pp. 462–469. Available at: https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129. Khaliq, M.N. (2024) ‘E-ISSN : 2792-0876 Demokrasi dan Kebijakan Publik dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tabungan Penyelenggaraan Perumahan Rakyat’,          5(1),    pp 113–128.            Available        at: https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1307. Kurniati, I.D. et al. (2015) ‘Buku Ajar’. Lamangida,  T.  (2015)  ‘Pengaruh  Program  Bantuan  Langsung  Sementara Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Trisusanti Lamangida Program Studi Administrasi Publik , Universitas Muhammadiyah Gorontalo’, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 1(2), pp. 193–202. Martins, E.K. and Toletina, N.T. (2024) ‘Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia’, Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik,        11(1),  Pra-sejahtera, K. et al. (2025) ‘Pemanfaatan Dana KIPK untuk Mendukung Pendidikan Mahasiswa dari’. Rivai, A.B. (2017) ‘Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua’, CosmoGo 1(2) p.266. Available        at: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11838. Suryani, A.S. (2018) ‘Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten’, Jurnal Aspirasi, 9(1), pp. 35–63. Available at: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v9i1.99

Reza Ardianto; Jalaludin Muhammad Akbar; Risky Al Ahli; Desi Rahmawati; Akbar Nur Azmi +1 more

Nusantara Mengabdi Kepada Negeri 2024 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

The right to legal aid is a fundamental entitlement of every citizen, aimed at ensuring access to justice, safeguarding human rights, and providing equal opportunities for legal assistance, particularly for those who face economic challenges. In democratic legal systems, legal aid serves as a crucial mechanism to uphold equality before the law and prevent injustices caused by unequal access to legal resources. The state is responsible for guaranteeing that legal aid is available to its citizens, whether through the provision of qualified lawyers or accessible legal aid institutions, to support individuals throughout legal proceedings, both in criminal and civil cases. Legal aid extends beyond the economically disadvantaged, also covering vulnerable groups such as women, children, persons with disabilities, and other marginalized minorities who are often excluded from the judicial process. In this sense, legal aid plays an essential role in ensuring that every citizen’s rights are protected and that legal proceedings are fair and just. Furthermore, in order to ensure that everyone, regardless of social or economic background, receives equitable and unbiased treatment in legal proceedings, the right to legal assistance is essential to bolstering the rule of law.

Ali Ad Dhar; Muhammad Khotami Alfarisi; Mutiara Liza; Julia Barus

Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora 2024 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Protection and recognition of human rights is the responsibility of the state as a consequence of its status as a country of law. Every individual, including the poor who face legal problems, has the right to receive equal treatment before the law. Access to justice is a fundamental right of every citizen, but the poor often face various obstacles in obtaining legal aid. Legal aid for the poor is guaranteed by the constitution, but its implementation still faces various obstacles. The purpose of writing this journal is to enrich the literature related to the implementation and optimization of legal aid for the poor based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This study uses a literature study approach by reviewing primary and secondary legal materials and analyzing them through various theories, doctrines, and legal principles. The results of this study are expected to contribute to increasing access to justice for the poor in Indonesia.

Muhammad Rafly; Darjat Saripurna; Kristina Anastasia

Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi 2024 Asosiasi Riset Teknik Elektro dan Informatika Indonesia

Dinas Sosial (Dinsos) mewajibkan ruamh tangga miskin mengikuti persyaratan yang ditetapkan pada Dinsos Kota Binjai. Adapun ketetapan tersebut adalah rumah tangga yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Dinsos dan memenuhi syarat. Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) sering kali tidak tepat sasaran, menyebabkan ketidakmampuan program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan. Masalah ini dapat berasal dari beberapa faktor yang kompleks. Pertama, proses identifikasi dan verifikasi penerima PKH kurang akurat atau rentan terhadap penyalahgunaan atau manipulasi (Kemensos, 2021). Agar tujuan ini dapat berhasil, maka dibutuhkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk pembobotan dan pengurutan setiap komponen yang ada, mulai dari yang paling tinggi hingga rendah yaitu Multi Factor Evaluation Process (MFEP). Multi Factor Evaluation Process (MFEP) merupakan metode perangkingan yang banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan. MFEP merupakan teknik pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria atau faktor yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot dengan pertimbangan tingkat kepentingan yang tepat dengan membandingkan kriteria lainnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penerima, pendapatan rumah tangga, anak sekolah, luas rumah, jenis dinding rumah, penyandang disabilitas, sumber air dan jumlah tanggungan. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan dibangunnya sistem pendukung ini, dapat membantu Dinas Sosial Kota Binjai dalam menentukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta penggunaan metode MFEP dalam sistem pendukung keputusan penerimaan PKH meningkatkan akurasi dalam menentukan calon penerima yang layak. Metode ini mampu mengolah berbagai kriteria yang telah ditetapkan, sehingga hasil keputusan lebih objektif dan adil dibandingkan dengan penilaian manual.

Karmilah Karmilah; Askari Zakariah; Novita Novita

Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah 2024 Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Zakat is one of the main pillars of Islam, required of Muslims who possess wealth exceeding the nisab threshold. Beyond its religious obligation, zakat also serves as a strategic tool for poverty alleviation and socioeconomic enhancement. The primary objective of zakat is to purify the wealth and soul of the muzakki (zakat giver) and to assist the mustahik (zakat recipients) in meeting their basic needs. In Indonesia, with its large Muslim population, the potential for zakat is significant, yet its impact on poverty reduction remains limited. Optimal zakat management is essential to ensure targeted distribution. Zakat includes eight categories of recipients: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, and ibn sabil. Through a productive approach, zakat can provide business capital and training to mustahik, enhancing their economic self-sufficiency and reducing social inequality. This study employs a library research method and a qualitative approach to explore the role of zakat in improving community welfare. The findings indicate that effective zakat management, especially in the form of productive zakat, can strengthen social solidarity and promote economic empowerment. Zakat functions not only as wealth redistribution but also as a holistic empowerment tool, contributing to achieving more equitable and comprehensive societal welfare.  

La Samudia Dalili; Priyatna Prasetyawati

WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 2024 Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

This study aims to analyze: 1) the implementation of the Poor Family Community Empowerment Program in Donggala Regency; and 2) factors that affect the Implementation of the Poor Family Community Empowerment Assistance Program in Donggala Regency. This study uses a qualitative type of research. The population in this study is 10,748 people from poor families in Biromaru, Marawola and Tanantovea Districts who received PPMKM assistance according to 2005 data. The determination of the sample in this study uses purposive sampling where 94 people are used as samples in this study. The data analysis used is a qualitative analysis using a frequency table. The results of the study show that program communication, program implementation resources, program implementation disposition and program implementation bureaucratic structure are very decisive for the implementation of the Poor Family Community Empowerment Assistance Program in improving the welfare of poor families. Meanwhile, the dominant factor influencing the Poor Family Community Empowerment program is the role of the local government as a policy maker so that in general in this study it is stated that the implementation of policies has a significant effect on the implementation of PPMKM in improving the welfare of poor families in Donggala Regency.  

Rizal Firmansyah; Nanda Eka Prasetya; Vella Septia Renanda; Khomarudin Gilang Ramadhan; Arief Rachman Hakim

Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2024 International Forum of Researchers and Lecturers

Access to justice is a fundamental right of every citizen, yet the poor often face barriers in obtaining legal aid. This study aims to analyze the implementation and effectiveness of free legal aid in the jurisdiction of the Gresik District Court. This study uses a mixed methods approach, with data collection methods including interviews, surveys, observations, and document studies. The results show that most of the poor in Gresik do not understand the procedures and requirements for obtaining free legal aid. In addition, the effectiveness of free legal aid is also influenced by factors such as service quality, availability of information, and coordination between institutions. This study provides recommendations to improve the effectiveness of free legal aid, including through increased socialization, simplification of procedures, improvement of service quality, and strengthening coordination between relevant institutions. This study is expected to contribute to improving access to justice for the poor in Indonesia.

Aini Hutagalung; Eva Mailsari; Niken Rahmanti; Lubi Nugraha

Jurnal Elektronika dan Komputer 2024 STEKOM PRESS

Bantuan Pangan Penting Contoh Program Non Tunai (BPNT) adalah program subsidi pangan sebagai wujud upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras. Setiap keluarga akan menerima Rp. 110.000,-/bulan titik penyalurannya. Peneliti mengambil fokus di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan. Kenyataannya, implementasi kebijakan BPNT tidak selalu mempertimbangkan kebijakan yang full on procedure karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Penting Contoh Non Tunai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, data diambil dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam (triangulasi) dan terus menerus hingga jenuh. Hasil penelitian ini adalah faktor penentu pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) yang kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima bantuan bantuan pangan krusial Contoh Non Tunai (BPNT), jumlah rumah tangga penerima manfaat sasaran beras.

Nia Eka Safitri; Indah Murti

Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

The implementation of direct cash assistance from this research took place in Sidotopo Wetan Village, Surabaya. Most of the people have incomes below the income standard. This research uses descriptive qualitative research methods by describing a situation that occurs directly in the field. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, and presenting data from previous research. The results of the research show that the implementation of the direct cash assistance policy in Sidotopo Wetan Subdistrict has been implemented quite well and in accordance with the procedures for receiving assistance, although there are still several obstacles to social conflict, such as the wrong target recipients of aid and the community's ineffectiveness in utilizing the direct cash assistance money provided by the government.

Maskudi; Karsiati; Bahri, Saiful; Arwani, Mokhamad

Jurnal Suara Pengabdian 45 2024 LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

This community service program aims to empower productive economic businesses for poor communities in Mranggen District. Through various activities, this program focuses on identifying problems faced by economically disadvantaged community groups. The approach implemented includes training, guidance and mentoring in order to develop entrepreneurial skills, as well as identifying relevant business opportunities in the region. Apart from that, this program also seeks to improve existing business management so that it is more efficient and has a positive impact on increasing family income. With this approach, this community service program aims to make a real contribution to reducing poverty levels and improving the welfare of the community in Mranggen District, as well as encouraging sustainable economic development in the region.

Aldira Ananda; Yenni Samri Nasution

Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi 2023 Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Poverty is a condition in which a person or region is unable to improve quality of life or standard of living. Binjai cities are mentioned in a good category in the presentation of poverty compared to other cities in northern Sumatra. This study aims to find out the application of the standards of the poor society in the Central Statistical Authority (BPS) of Binjai City, using qualitative descriptive methods. The research finds that the concept used is that poverty is seen as an inability on the economic side to meet the food base not food measured on the expenditure side, and the concept is confined only to indicators of the poverty line, the presentation of the poor, the depth index of poverty, the index of misery.And there are two types of poverty data: micropoverty data and macro-poverty data.