Publication Search

Digital transformation has transformed the tourism promotion landscape through social media, travel marketplaces, and user-experience-based content. Visual, interactive, and rapidly disseminating digital information shapes destination images and influences traveler decisions. However, the lack of digital promotion standards allows for misleading promotional practices, visual manipulation, false testimonials, and exaggerated claims that have the potential to harm tourism consumers. This study aims to analyze the synchronization between the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Tourism Law in overseeing digital tourism promotion. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a literature review of academic documents and related news. The research findings show that while both laws share the same goal of ensuring accurate and non-misleading information, neither provides specific technical standards for digital promotion. The ITE Law is general and does not specifically regulate tourism promotion, while the Tourism Law was drafted before social media became a primary tool for destination marketing. This has resulted in regulatory gaps and fragmented authority between the Ministry of Communication and Informatics, the Ministry of Tourism and Creative Economy, BPKN, and BPSK. This research recommends the establishment of derivative regulations related to digital promotion, ethical content standards, advertising transparency, and an integrated cross-agency oversight mechanism to protect tourism consumers in the digital space.

The advancement of digital technology has revolutionized the way tourism destinations are promoted, particularly by local communities. This article presents the results of a community service program conducted by graduate students of the Master of Communication Science at Universitas Paramadina, Cikarang Campus, focusing on optimizing tourism promotion through digital marketing in Kampoeng Kita Setu, Bekasi Regency. The program aimed to empower local Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) through a series of activities such as seminars, workshops, the launch of a digital tourism map, digital content creation training, and the signing of an Implementation Agreement. The primary objective was to enhance the capacity of Pokdarwis in utilizing social media as an effective and sustainable promotional tool. Collaboration among community members, academics, and local government emerged as a key factor in developing community-based tourism. The program outcomes indicate a significant improvement in digital literacy among Pokdarwis members and a growing commitment to independently and professionally manage destination promotion.

Sampang regency, located on Madura Island, is one of the districts that has abundant natural resources. There are various kinds of tourism potential in Sampang Regency. Tourism Management in Sampang Regency requires integrated and structured planning in order to improve the quality of existing tourism. One form of tourism planning in accordance with Article 8 paragraph (1) of Law No. 10 of 2009 on tourism, namely with the Master Plan of Tourism Development (RIPPARKAB), but until now the Sampang Regency government has not passed local regulations governing RIPPARKAB. The method used in this study is empirical juridical method, where this study was conducted by examining the actual circumstances or real circumstances that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed. The results showed that, Sampang Regency government efforts in the process of Tourism Development is to establish a decree of the Regent who set an area into a tourist spot. In addition, the Sampang Regency government has also drafted and will soon pass a regional regulation on RIPPARKAB as a guideline and implementation of Article 8 paragraph (1) of Law No. 10 of 2009 on tourism.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau dan ambruknya perekonomian sektor pariwisata akibat pandemi covid-19 tahun 2020-2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam mengembangkan kepariwisataan agar kunjungan wisatawan meningkat di era pandemi covid-19 tahun 2020-2021 dan faktor pendukung pengembangan tersebut. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah konsep pengembangan oleh Geoff Mulgan (2009: 05) ada lima tahapan, yaitu: tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana data deskriptif jawaban dari informan penelitian dan dianalisa oleh peneliti. Informan diambil dengan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pengembangan kepariwisataan di era pandemi covid-19 tahun 2020-2021 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021 sebanyak 94,96% dan peningkatan lama tinggal wisman sebanyak 65,64% dari kelumpuhan sektor pariwisata di era pandemi covid-19 tahun 2020    

The development of a village information system must be done because it is mandated by Law no. 6 of 2014 concerning villages, especially article 86. In article 86 point (2), it states that "the government and regional governments are obliged to develop a village information system and rural area development," and in point (3), "the village information system as referred to in paragraph (2) includes facilities hardware and software, networks, and human data sources”. Brawijaya University's strategic community service team developed an information system in Sumberbrantas village, Batu City, in the form of websites and applications, as well as capacity building. The methods used are survey, observation, brainstorming, youth involvement, data collection, creating website & application, training, and launching as well as socialization. The purpose of making the Sumberbrantas.id website and application is an information system, service, product marketing place, information delivery, government activities and villagers, as well as supporting the development of tourism in Sumberbrantas village. This community service activities take place in Sumberbrantas from June to October 2022.   Keywords: Information system, Sumberbrantas Village, Website & Application  

Perkembangan desa Plesungan dalam hal kepariwisataan, seni, dan budaya mendorong peningkatan sarana prasarana, pemberdayaan sumber daya manusia, dan explorasi sumber daya alam. Bidang kepariwisataan berupa sendang plesungan berkembang dengan baik seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung sehingga meningkatkan income bagi desa plesungan. Dalam bidang seni dan budaya, beragamnya pertunjukan seni, berupa festifal sendang plesungan, padepokan lemah putih, reog, dan studio plesungan merupakan bentuk pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal dan wujud regenerasi bagi generasi muda setempat. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan, seni dan budaya desa Plesungan bermanfaat untuk melestarikan eksistensi potensi lokal dan meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan meluas ke wisatawan mancanegara. Eksplorasi sumber daya alam untuk memperluas area kepariwisataan merupakan hal yang penting untuk mengembangkan potensi desa yang bermuara pada pemanfaatan secara optimal sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Plesungan.Peranan sumber daya manusia dalam pengembangan potensi desa Plesungan tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat kreatif, inovatif, dan memiliki nilai promotif. Penggunaan bahasa yang santun, sopan, dan menggunakan tata nilai yang baik merupakan aktifitas yang bernilai promotif untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di desa Plesungan. Kecakapan berbahasa daerah dan bahasa Indonesia menunjukkan sikap cinta tanah air dan melestarikan budaya lokal, namun ketrampilan berbahasa mancanegara, khususnya bahasa Inggris juga merupakan hal yang perlu diwujudkan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Mewujudkan sumber daya manusia yang cakap dan terampil dalam berbahasa Inggris memerlukan langkah-langkah konkret, diantaranya adalah analisa kebutuhan bahasa Inggris untuk mengidentifikasi ragam bahasa Inggris yang diperlukan untuk menunjang kepariwisataan desa Plesungan. Respon positif dari masyarakat tentang kebutuhan bahasa Inggris wisatawan mancanegara perlu ditingkatkan sebagai upaya memfasilitasi kunjungan mereka.Hasil pengabdian ini adalah (1) diperolehnya ragam bahasa Inggris yang diperlukan bagi pelaku usaha wisata desa Plesungan, yaitu Pengenalan diri (Introducing myself); bertanya dan memberikan informasi (asking and giving information); menawarkan produk/cinderamata khas desa (offering local souvenirs), memberikan saran (giving suggestion); dan mengundang (invitation); (2) profil warga Plesungan bahwa 75% warga termasuk kategori usia produktif sehingga diharapkan dapat mengembangkan potensi kepariwisataan dan seni budaya lokal; dan (3) optimalisasi promosi desa berbasis digital melalui media sosial diperlukan baik dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.