Publication Search

Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Salah satunya yaitu konfllik di Uyghur. Uyghur merupakan kelompok etnis minoritas yang sebagian besar beragama Islam, dan terutama berbasis diwilayah Xinjiang, di barat laut China. Berdasarkan sejarahnya, konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Dimana Etnis Uyghur muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Universitas Muhammadiyah Surakarta melihat perlunya advokasi hak-hak etnis Uyghur di Xinjiang dan negara-negara suaka. Advokasi dan edukasi ini bertujuan untuk menambah kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam membela etnis Uyghur. Kegiatan ini diikuti oleh 117 peserta dari berbagai kalangan usia dari Indonesia dan India. Peserta memiliki antusiasme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya dialog atau interaksi berupa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan ini menyimpulkan pentingnya peran semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk berperan aktif dan mendukung terwujudnya keadilan bagi etnis Uyghur.

Kematangan mahasiswa dan sarjana di Surabaya kurang tinggi. Beberapa siswa tidak dapat dan tidak dapat menerima perbedaan politik atau mengekspresikan kemauan politik mereka dengan baik. Mereka terkadang mengkomunikasikan niat politik mereka dengan mengambil tindakan anarkis. Pada saat yang sama, hal ini akan membahayakan persatuan negara kita, karena pelajar adalah bagian dari masa depan negara kita. Mengenai situasi ini, perlu dilakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang memiliki kematangan politik yang memadai. Masalah pendidikan demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan solusi yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan tindakan politik yang santun. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, politik dan demokrasi, hal ini benar adanya, karena semua warga negara berada di bidang hukum. Punya posisi yang sama pemerintah. Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat membantu siswa memperoleh kedewasaan politik dan demokrasi. Oleh karena itu demokrasi merupakan informasi terpenting dalam negara dan kehidupan bernegara, serta merupakan upaya untuk menjaga keadilan.

Law enforcement within the TNI is carried out jointly in a military criminal justice system, which involves several elements, including: Investigators, Ankum, Prosecutors and Papera. Papera/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by TNI regulations. The desire and hope of a Papera/unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. The aim of this research is to show that superiors who have the right to punish (Ankum)/unit commanders have the obligation to guide soldiers in determining their careers according to the competencies required by regulations within the TNI. The desire and hope of a unit commander is for the subordinates/soldiers under him to do their best for the progress of the TNI organization he leads, but in fact, for some reason, there are some Soldiers who violate the laws and regulations, by committing criminal acts. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that in the ongoing legal process, superiors who have the right to punish (Ankum) and Papera have 2 (two) paths in an effort to defend their service members from being punished or dishonorably dismissed (fired) due to considerations of military interests. with several considerations such as the TNI soldier having abilities that are really needed by the unit, the TNI soldier being assessed for good behavior on a daily basis or other considerations, so that Ankum can try through these 2 (two) paths, namely providing recommendations to be retained as a TNI soldier and submitting efforts law according to statutory regulations.