Publication Search

71,387 articles from 644 journals · 2,111 citations tracked

Showing 1-8 of 8

Analytics

Ivan Aji Santoso

Jurnal Akta Notaris 2022 Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Iva Haya Fauziah

Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya 2022 Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Artikel dengan judul gaya bahasa Iklan dan berjualan tepung pati irut di pasar elektronik ini bertujuan untuk menerangkan dan membahas penempatan kalimat gaya bahasa dan beberapa jenis kata yang ada dalam deskripsi produk dan juga penamaan produk serta pada cara promosi produk tepung pati irut kepada konsumen. Artikel ini sekaligus bertujuan untuk memberitahu para penjual bagaimana menjadi penjual yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan konsumen, supaya konsumen dapat tertarik hanya karena gaya bahasa yang mudah difahami oleh mereka dan membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual di pasar elektronik tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi pada media elektronik biasanya bisa menjadi salah satu penyebab kesalah fahaman antara penjual dan pembeli, kemungkinan hal tersebut karena tidak adanya intonasi berbicara, dan hal ini bisa menyebabkan kerugian pada penjual karena konsumen bisa tidak jadi membeli produk tersebut.

Shalomita Agustina; Astri Astuti; Annisa Cahya Kusumawati; Siti Maulidur Rohma; Nur Aini +6 more

Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif 2022 Universitas Kristen Indonesia Toraja

In a country, the economic component largely determines the survival and progress of the country.  This study aims to determine the effect of exports on Indonesia's economic growth. This research uses a descriptive method, namely investigating the circumstances, conditions, or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of research reports. The initial stage before conducting further analysis requires testing the stationariness of the data. Economic developments in Indonesia's export sector in the 2018-2021 period decreased in December 2018 which reached US$ 14.18 billion or a decrease of 4.89 percent compared to exports in November 2018.  This research is expected to be a consideration for the government or authorities to take appropriate steps for the progress of the Indonesian economy.

Masliha Masliha; Sariah, Sariah

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi

Saat ini, kanker leher rahim menjadi kanker terbanyak pada wanita Indonesia yaitu sekitar 34% dari seluruh kanker pada perempuan dan sekarang 48 juta perempuan Indonesia berisiko mendapat kanker leher rahim. Salah satu cara untuk  meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan Pendidikan Kesehatan kepada masyarakat tentang kanker serviks dan dapat menganjurkan melakukan pemeriksaan IVA Test  sebagai tindakan skrining sedini mungkin. Tujuan PKM yaitu: Meningkatkan tingkat pengetahuan ibu tentang kanker serviks dan   membuka kesadaran diri perempuan untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Metode yang digunakan dengan melakukan penyuluhan Kesehatan pada sasaran sebanyak 33 ibu yang berusia 40 s.d 50 tahun.Hasil ; Meningkatnya pengetahuan tentang bahaya kanker serviks, tanda- tanda kanker serviks pada pasangan usia subur dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk  melakukan deteksi dini kanker serviks. Kesimpulan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Liraku Sehat (Lindungi Rahimku, Selamatkan Hari Tuaku)       Melalui  Penyuluhan dengan penggunaan Booklet Masayu Menampik (Mari Masyarakat Indramayu Mencegah Kanker Serviks).  

Santoso, Agustinus; Ivan Permana; Edwin Zusrony; Maya Utami Dewi

Jurnal Elektronika dan Komputer 2022 STEKOM PRESS

The behavior of changing the use of technology for business actors is very rapid. Information of system is form of data that has been processed through a certain model into information that can be used by the recipient in making decisions. Some MSME actors with a Data List of product images and detailed information on their products to be marketed to customers using laminated paper. Marketing information using the Website implements CMS with E-Catalog as an alternative solution. Reader and Viewers can view the Catalog privately or together. The treatment of the Plugin model with the CMS that has been embedded on the website is reliable because it is online. Several list images are displayed on WhatsApp Status and social media to introduce products to the public with the aim of increasing sales volume and selling in the market. This is an obstacle if one day people need pictures but do not have complete detailed information. High purchasing power is expected to be created from the spread of E-Catalog regarding products from MSMEs that have been installed on the E-Catalog website. Websites with online CMS can be opened on any device by requiring an internet connection, making it easier for marketing and complete information for consumers, customers and MSME business players.

Poliman Padang; Julia Ivana

Public Service And Governance Journal 2022 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Implementation of the Government's Strategy in Creating an Anti-Money Politics Village is a strategy carried out by the government, namely in the form of a Program to anticipate the practice of money politics or Money Politics in Elections. The aim of this research was to provide readers with an understanding of what strategies can be used to eradicate political money practices in a democracy. The research method that researchers use is descriptive research. The focus of the research is on what strategies or tactics are used by the government to eradicate the practice of money politics and what obstacles are experienced in implementing these strategies. The solution to this problem is encouragement for the government, community leaders and parents to launch this strategy.

Widyawati, Ivana Kusum; Prisusanti, Retno Dewi; Ikawati, Fita Rusdian

Bali Health Published Journal (BHPJ) 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan KESDAM IX/Udayana

Latar belakang : Setiap orang yang mempunyai komitmen dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan untuk jenis orang tertentu yang perlu diberi wewenang untuk melakukan pekerjaan kesehatan. Pada pembagian tugas pokok masih terdapat ketidakseimbangan karena seluruh petugas yang tidak memandang dari lulusan apapun melakukan tugas rangkap. Metode : Metode yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan jumlah tenaga berdasarkan kebutuhan adalah WISN dan ABK-Kes ini metode terbaru yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan SDMK fasilitas kesehatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dari perhitungan dengan menggunakan metode WISN dan ABK-Kes yaitu mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang mana lebih efisien untuk digunakan di suatu fasilitas kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi deskriptif. Subjek penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja pada Instalasi Rekam Medis. Hasil : Hasil penelitian adalah pada RS Bhirawa Bhakti ada 10 tenaga kerja yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Rekam Medis dibagian depan yang bertugas melayani pasien dan rekam medis bagian belakang yang bertugas mengkoding dan indexing. Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian, solusi yang diusulkan adalah diharapkan RS Bhirawa Bhakti menambah jumlah tenaga kerja rekam medis sesuai dengan hasil perhitungan ABK-Kes karena lebih terstandar dan ideal.

Paiman Eliaezer Nadeak; Zito Yonatan Sinaga; Jessica Evi Margaretha Simanjuntak; Julia Ivanna

Public Service And Governance Journal 2022 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

The implementation of direct pilkada was not without problems. The regional head elections which have been held so far have had quite a lot of internal challenges. This research is qualitative research, the determination of informants purposively is also based on subjective reasons which have limited funds, time in conducting this research. The research results show that generally the elite and the public already know that the election Regional Heads and Deputy Regional Heads will be elected directly by the community. There must be in-depth socialization from the government, in this case the KPUD regarding the implementation of the Pilkada as well as the role of elites and existing political parties.