Publication Search

Malpractice has the potential to harm patients, change the perception of the public, especially patients, and ultimately lead to public demands for doctors to be held accountable for their actions because only certain acts can be punished.  One of the malpractice cases that has been examined, decided and heard at the Makassar District Court is decision number 441/Pid.Sus/2019/PN.Mks. In the verdict, the defendant is suspected of having committed malpractice Article 79 letter c of Junto Article 51 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code. One of the cases that attracted attention was a case involving dr. ES, a doctor who was proven to cause serious harm to patients due to negligence in providing informed consent. This study uses a qualitative approach with case studies to analyze legal decisions taken in malpractice cases. This malpractice case demonstrates the importance of the application of informed consent in any medical procedure, especially in aesthetic practices involving invasive procedures.

Dokter praktek merupakan pelayanan perorangan yang mampu menangani pasien secara komprehensif yaitu promotive, preventive, curative, rehabilitative dan palliative care. Pelayanan dokter praktek dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkulaitas. Salah satunya dengan pelayanan rekam medis elektronik untuk menghasilkan data dan informasi yang berkualitas. Salah satu dokter praktek yang memperhatikan kualitas pelayanan adalah Dr praktek Sriningsih. Isi dari rekam medis rawat jalan ini adalah nomor rekam medis pasien, nama, alamat, usia, pekerjaan, anamnesis diagnosis dan Tindakan. Formulir masih manual dan belum ada space tanda tangan pemberi asuhan. Implementasi rekam medis rawat jalan di Praktek Dokter melalui lima tahapan. Tahapan tersebut adalah penyusunan materi dan Customize Software, sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi

.Penyalahgunaan zat terkait aborsi adalah masalah utama dengan risiko kesehatan dan etika. Praktek ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak diatur dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang ketat. Fokus utama artikel ini adalah pada penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan sebagai alat aborsi. Artikel ini menyajikan ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba sebagai sarana aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia dan Islam memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai sarana untuk mengakhiri kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis tidak menggunakan satu sampel pun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penulis mengidentifikasi secara sistematis sumber-sumber yang terkait dengan objek. Setelah menerima data, penulis menganalisis data peraturan hukum yang diperoleh pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, penyalahgunaan zat dalam aborsi membawa hukuman yang berbeda untuk dokter, pelaku aborsi dan pelaku aborsi. Hukuman terberat menurut hukum pidana Indonesia adalah penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman Ta’zir menurut hukum pidana Islam

Latar belakang : Stunting merupakan suatu masalah gizi yang dihadapi oleh balita saat ini. Jika tinggi badan anak berdasarkan usia di bawah standar nasional (Z- Score <-2 SD), maka diklasifikasikan sebagai terhambat. Ibu yang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik akan memberi dampak positif kepada keadaan status gizi anaknya. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi keadaan status gizi. Pelayanan kesehatan primer perlu ditingkatkan pelayanannya, sebab pelayanan kesehatan primer memiliki peranan yang cukup signifikan yang dapat ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi anak agar terhindar dari kematian dini dan mutu fisik yang rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Pelayanan Kesehatan Primer Pada Kejadian Stunting” di wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Metode : Metode penelitian yang digunakan yaitu survey dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan data sekunder tahun 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 47 orang yang menggunakan instrumen penelitian lembar ekstrasi data dengan analisis SPSS 20. Hasil : Hasil penelitian ini didapatkan karakteristik responden yang memiliki balita stunting rata-rata berumur 30 tahun sebanyak 4 orang (6,4%), berpendidikan SMA sebanyak 29 orang (61,7%) dan bekerja swasta sebanyak 23 orang (48,9%). Berdasarkan analisis pelayanan kesehatan primer didapatkan bahwa sebagian besar responden berobat ke pelayanan kesehatan praktek bidan dan dokter sebanyak 33 orang (70,2%), jarak ke pelayanan kesehatan kategori jauh sebanyak 33 orang (70,2%), sebagian besar sudah mendapatkan penyuluhan IMD sebanyak 40 orang (85,1%), penyuluhan ASI Eksklusif sebanyak 35 orang (74,5%), penyuluhan MPASI sebanyak 39 orang (83%) dan penyuluhan KB sebanyak 38 orang (80,9%). Berdasarkan analisis gambaran pelayanan kesehatan primer didapatkan bahwa pelayanan kesehatan primer dalam kategori baik sebanyak 40 orang (85,1%). Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pelayanan kesehatan primer pada kejadian stunting di Wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dalam kategori baik yaitu banyak responden memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti berobat ke pelayanan kesehatan dan mendapatkan penyuluhan.