Publication Search

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan pengambilan teknik probability sampling yaitu simple random sampling menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang diperoleh dari responden dan wawancara kepada Plt. Sekretaris DPRD Kota Sibolga. Peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 3 x 10 orang =30 responden. Pengolahan data yang digunakan peneliti dalam mengolah data penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSS (Statistic Package for the Sosial Science) 26. Jumlah item pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden per variabel sebanyak 15 item pernyataan dan berdasarkan uji validitas seluruh variabel X dan Y menghasilkan 15 item pernyataan valid dengan tingkat signifikan 5% dengan jumlah N = 30 dan  r tabel yang diperoleh sebesar 0,361. Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan uji t dan uji f maka diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, namun terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan jika secara simultan terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris DPRD Kota Sibolga  menyatakan masih kurangnya pengawasan secara langsung oleh pimpinan terhadap kinerja pegawai namun tetap di lakukan pengawasan melalui kehadiran pegawai.

Kesuksesan sebuah organisasi tidak terlepas dari kinerja pegawainya. Kinerja pegawai akan tinggi apabila memiliki komitmen yang baik terhadap organisasi. Pada dasarnya setiap pegawai memiliki komitmen yang berbeda, salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah dikarenakan perbedaan karakteristik pegawai. Untuk itu organisasi sebaiknya melakukan pembagian tugas yang disesuaikan dengan karakteristik pegawai untuk dapat meningkatkan komitmen pegawai dalam bekerja dan mampu menghasilkan kinerja yang baik Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak komitmen dan karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini dilakukan pada Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang beralamat di Jln. Raja Junjungan Lubis Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitaian dilakukan pada bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 Untuk penelitian ini populasi berjumlah 43 orang. Populasi diambil dari seluruh pegawai Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Dikarenakan jumlah populasi dibawah 100 orang, maka penulis mengambil seluruh populsdi untuk dijadikan sampel sebanyak 43 orang. Dari perhitungan instrument penelitian, diperoleh hasil antara variabel X, X2 dan Y setiap butirnya dinyatakan valid karena nilai Corrcted item total lebih besar dari nilai r kritis (0,30). Dari perhitungan instrument data penelitian, diperoleh hasil antara variabel X dan Y dinyatakan reliabel karena Cronbach Alpha berada diatas 0,60. Dari uji normalitas, seluruhnya menunjukkan bahwa distribusi data tidak menyalahi asumsi normalitas yaitu berbentuk lonceng dan sebaran data dekat dengan garis diagonal dalam kurva normal P-P Plot serta nilai sig pada tabel non paramertik lebih besar dari 0,05 sehingga untuk variable. Terdapat hubungan positif antara komitmen dengan kinerja pegawai sebesar 0,742 dan komitmen dan hubungan karakteristik individu dengan kinerja pegawai sebesar 0,297. Dari uji hipotesis yang dilakukan dan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel didapat bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel ini berarti bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternative (Ha).

Kinerja pegawai menjadi rangkuman dalam hal kualitas, kuantitas, jam kerja dan juga kerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi atau perusahaan, namun dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara belum adanya metode untuk menentukan pengelompokkan kinerja pegawai. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan adanya pengelompokan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bisa menentukan kinerja pegawai yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini dengan melakukan perbandingan metode-metode clustering untuk mendapatkan metode yang lebih baik dalam pengelompokkan cluster terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengelompokkan data kinerja pegawai yang dibuat menggunakan metode clustering k-means, k-medoids, x-means dengan menggunakan lima atribut, yaitu: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama, kemudian diolah dengan bantuan rapidminer, sehingga membagi data menjadi dua cluster yang dikategorikan sebagai nilai tinggi dan rendah. Pada tahap berikutnya mencari nilai davies bouldin index memakai bantuan rapidminer pada setiap metode yang dipakai untuk melakukan perbandingan serta menentukan metode yang lebih optimal dalam clustering. Hasil nilai yang diperoleh dari metode davies bouldin index di setiap algoritma, yaitu: k-means sebesar -0.377, k-medoids sebesar -0.930, dan x-means sebesar -0.497, maka algoritma terbaik untuk pengelompokkan data kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah algoritma k-means, karena memiliki nilai DBI yang terkecil.

Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c , Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD ·and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.

This research is to find out how the understanding of good governance in the DPRD of Fifty Cities Regency is in the context of Supervision of the formation of Regional Regulations. This study used a purposive sampling technique where the researcher selected 9 key informants from different fields and then this research was analyzed by quantitative descriptive. The results of the study show that good governance is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be accounted for together. The importance of understanding good governance is something that must be fulfilled by every member of the DPRD so that the optimization of the supervisory function can run effectively and efficiently. Unproductive in formulating regional regulations, it is necessary to have optimal monitoring and in-depth evaluation of the outputs of regional regulations which will be a reflection of the government in being responsible for the results of these regional regulations. For this reason, it is necessary to have the participation of all stakeholders, including the community.