Publication Search

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran menggunakan kelompok belajar di MTsN 7 Agam. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini yaitu ada peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran menggunakan kelompok belajar di MTsN 7 Agam. Variabel dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikannya tindakan melalui model pembelajaran menggunakan kelompok belajar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.3 yang terdiri dari 12 orang laki-laki 19 orang perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran menggunakan kelompok belajar di MTsN 7 Agam, hal ini terbukti dari tingkat ketuntasan belajar siswa maka siklus 1 (71%) < Siklus 2 (84%), maka peningkatan ini terlihat bahwa peningkatan dari siklus pertama sebesar 13%.

Berikut suatu data dari kementerian koperasi maupun UMKM pada tahun 2014, terdapat sebanyak 57,8 jt pelaku UMKM di indonesia pada tahun 2017. Diperkirakan beberapa tahun kedepan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah dan UMKM memiliki peran serta strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. UMKM juga berperan sebagai  distribusi hasil dan sejauh ini telah berkontribusi sekitar 57,60% produk domestic bruto (PDB) serta memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari seluruh tenaga kerja nasional ( profil bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). Dari data yang tercantum pad badan puasat statistic menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM bertambah, bahkan menyerap 85jt hingga 107jt pekerja hingga tahun2012. Dari jumlah tersebut UMKM menduduki jumlah sebanyak 99,99%, selebihnya sekitar 0,01% atau 4.968 unit ialah pengusaha besar. Contohnya dari kebijakan UMKM dipemerintah kabupaten blora terkait dengan peran UMKM terhadap pembangunan, secara khususnya dikabupaten blora sendiri. Banyak Langkah dan proses yang harus dilewati agar mencapai tujuan tersebut, sehingga dibutuhkan keseriusan antara pihak terkait maupun Kerjasama antar daerah. Bentuk nyata populisme ekonomi merupakan dalam suatu bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan dipasar local namun merambah kepasar yang lebih luas. Selain itu jika terdukung menggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu maupun tempat. Kata Kunci : , , 

Individu yang menderita penyakit TB Paru sering merasa tidak berdaya, menolak, merasa bersalah, merasa rendah diri, dan menarik diri dari orang lain karena khawatir penyakit yang diderita menular kepada orang lain. Penelitian ini dilakukan di Rumah sakit Tentara Tingkat IV Pematang Siantar pada bulan bulan Agustus sampai dengan bulan desember 2022. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi korelasional yang mengkaji hubungan antara variabel. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, teknik sampel yang digunakan accidental sampling. Skala ukur yang digunakan adalah skala likert dan cara ukur skala rasio. Tehnik pengolahan data dilakukan secara editing, coding, tabulating dengan tehnik analisa data kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan keluarga dan harga diri. Mayoritas responden yang berada pada kategori dukungan keluarga yang kurang sebanyak 6 orang (40 %), dan minoritas kategori dukungan keluarga yang baik sebanyak 4 orang (26,67 %). Mayoritas responden yang memiliki harga diri terganggu 9 orang (60 %), dan minoritas responden memiliki harga diri tidak terganggu 6 orang (40 %). Dukungan keluarga berhubungan secara positif dengan hubungan yang sedang terhadap harga diri pasien TB Paru r hitung 0,5 dengan nilai r tabel 0,027 dengan α = 0,05 maka r hitung 0,5 > r tabel 0,027 sehingga disimpulkan bahwa hipotesa dapat diterima, artinya ada hubungan dukungan keluarga dengan harga diri pasien TB Paru yang dirawat Di Rumah Sakit Tentara Tingkat IV Pematang Siantar. Diharapkan kepada perawat agar melibatkan keluarga pasien aktif dalam memberikan saran dan semangat seperti memberikan reward kepada pasien TB Paru untuk mempercepat penyembuhannya, karena yang paling berperan dalam proses kesembuhannya dan harga diri pasien tidak terganggu adalah keluarga.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan motivasi belajar penjas antara jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah non-eksperimen (ex post facto) dengan desain komparatif, yaitu penelitian diarahkan untuk membandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membandingkan tingkat motivasi belajar jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 Subang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA dan XII IPS SMA Negeri 1 Subang yang berjumlah 364 siswa dengan sampel yang diambil sebanyak 20% dari populasi yaitu 69 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi yang diadopsi dari Risyanto (2014) yang diuji validitas dan reabilitasnya oleh penulis dengan hasil 25 item soal valid dari 27 item soal yang ada dan tingkat reabilitasnya sebesar 0.902. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan rumus independent sample t-test dengan hasil 0,002 < 0,05 maka dengan hasil tersebut terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar penjas jurusan IPA dengan jurusan IPS di SMA Negeri 1 subang.  

MT. MPMT XV merupakan kapal tanker yang dalam kegiatan bongkar muat mengangkut mutan cair, sehingga rawan akan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Selama kurang dari 5 tahun terakhir ini banyak kejadian yang menyebakan terjadinya tumpahan minyak di wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan pencemaran laut dengan kerugian yang tidak sedikit. Pencegahan terjadinya pencemaran laut harus dapat dilakukan oleh awak kapal MT. MPMT XV dengan melalui berbagai proses dan langkah-langkah yang harus satu tujuan antara perusaahaan dengan kapal, sehingga sanksi atau denda yang akan ditanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran dapat dihindari. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui cara pencegahan terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sanksi yang akan di tanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran laut. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, kajian-kajian di lapangan dianalisis secara ilmiah, dan leterasi pustaka yang berasal dari berbagai sumber. Hasil dai penelitian ini meningkatkan keterampilan dan keilmuan awak kapal MT. MPMT XV sehingga tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan bongkar muat yang dapat mengakibatkan pencemaran laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di kelas IV SDN 1 Sumberwaru. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus dihentikan ketika indikator keberhasilan telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan sekolah. Ketuntasan belajar untuk mata pelajaran PAI kelas IV yaitu 70. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PAI siswa pada setiap siklus. Peningkatan hasil belajar ditunjukan hasil pretest dengan persentase ketuntasan belajar 48% dan terjadi peningkatan pada hasil posttest siklus 1 menjadi 76%, dan meningkat lagi pada hasil posttest siklus 2 menjadi 97%. Peningkatan hasil belajar dari hasil pretest, posttest siklus I ke posttest siklus II dikarenakan perbaikan dalam penerapan LT setelah mengevaluasi kegiatan proses belajar dan hasil belajar. Dari hasil observasi pada proses pembelajaran, siswa meyukai pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD. Siswa menjadi lebih aktif dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran PAI dapat meningkatkan Hasil belajar siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya bahasa dan menjelaskan mengenai makna yang ada di dalam lirik lagu “takut” dalam album semoga sembuh.Yang dinyanyikan oleh Idgitaf dengan menggunakan metode studi pustaka. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah makna dalam lirik lagu yang berisikan berbagai ketakutan dalam fase dewasa. Dalam lagu “takut” juga terdapat gaya bahasa penegasan. Selain itu, periset tertarik untuk mengenali majas apa yang terkandung dalam lirik lagu itu,karena dalam lirik lagu ini memiliki makna dan harapan yang mau di informasikan secara langsung dan tidak langsung. Setelah itu tata cara yang digunakan dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif kualitatif ialah suatu  tata cara dengan metode menganalisis informasi serta hasil informasinya setelah itu di proses ke dalam wujud teks deskripsi. Subjek yang di analisis berbentuk lirik lagu bertajuk “Takut”. Hasil analisis lirik lagu ini menunjukkan adanya majas personafikasi, majas retorika, majas paradoks. Makna dan arti yang terkandung dalam lirik lagu “Takut” adalah cerita seseorang yang piawai menyembunyikan luka meski sering terlihat tertawa.

Artikel dengan judul gaya bahasa Iklan dan berjualan tepung pati irut di pasar elektronik ini bertujuan untuk menerangkan dan membahas penempatan kalimat gaya bahasa dan beberapa jenis kata yang ada dalam deskripsi produk dan juga penamaan produk serta pada cara promosi produk tepung pati irut kepada konsumen. Artikel ini sekaligus bertujuan untuk memberitahu para penjual bagaimana menjadi penjual yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan konsumen, supaya konsumen dapat tertarik hanya karena gaya bahasa yang mudah difahami oleh mereka dan membuat mereka tertarik dengan produk yang kita jual di pasar elektronik tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam komunikasi pada media elektronik biasanya bisa menjadi salah satu penyebab kesalah fahaman antara penjual dan pembeli, kemungkinan hal tersebut karena tidak adanya intonasi berbicara, dan hal ini bisa menyebabkan kerugian pada penjual karena konsumen bisa tidak jadi membeli produk tersebut.

Mengingat pendidikan karakter akan berjalan dengan baik jika sistem pendidikan nasional mendapat dukungan yang baik, maka nilai-nilai dalam pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara berbeda berdasarkan metode pengajaran guru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi guru bahasa Inggris SMP dan SMA dalam menyampaikan nilai-nilai karakter dalam pembelajarannya di sebuah sekolah swasta di wilayah Bandung. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif melalui kuesioner, wawancara dalam pengumpulan data, penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar guru di sekolah menengah telah menerapkan pembentukan nilai karakter dalam cara mereka mengajar, dalam berbagai kegiatan di kelas. Kesimpulannya, meskipun implementasi dari implementasi character building bisa berbeda-beda untuk setiap guru bahasa Inggris, dan kemajuannya tidak dapat diketahui secara instan, upaya tersebut telah dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, guru harus terus-menerus mengubah cara mengajarnya agar siswa tidak benar-benar “sadar” bahwa karakter mereka dibangun secara singkat, dan mengabaikannya sebagai pendidikan nilai yang diacu.

Abstrak Lunturnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tampaknya mulai marak di kalangan generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang justru bangga ketika dalam kesehariannya fasih dalam berbahasa asing dan justru tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di tengah keironian tersebut, penulis memberikan analisis singkat mengenai betapa pentingnya berbahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme. Diharapkan dengan adanya analisis singkat ini akan menyadarkan generasi muda betapa pentingnya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Analisis kali ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana penelitian berusaha mendiskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi yang datanya berupa sajian data lisan ataupun tertulis dari orang-orang disekitar kawasan objek penelitian yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Dari analisis singkat ini didapatkan kesimpulan bahwa untuk membentuk generasi bangsa yang nasionalis dapat dimulai dari langkah kecil seperti membiasakan diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian dan terus menerus mengasah kemampuan berbahasa Indonesia baik melalui keterampilan menulis ataupun berbicara.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Penelitian ini dilakukan karena aktivitas belajar siswa belum optimal sehingga siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, alokasi waktu yang dibutuhkan guru masih kurang sehingga mengakibatkan transfer pengetahuan kepada siswa tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh learning cycle 5E terhadap aktivitas belajar pendidikan agama islam siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi dan sample di ambil dari 2 kelas XI yaitunya XI IPS 2 dan XI Ips 3. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi angket. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji t untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukan rata-rata posttest kelompok eksperimen adalah 81,14 dan rata-rata posttest kelompok kontrol adalah 69,23. Hasil analisis dengan menggunakan Independent Sample T-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai t-hitung sebesar 89,779 dan nilai t-tabel sebesar 2,750, serta taraf signifikansi sebesar 0.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berpengaruh aktif dan lebih baik daripada aktivitas belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas XI di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi Zakat di Kelas VI SDN 11 Jalan Bantiang agar meningkat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa, setelah itu dilakukan tindak lanjut berdasarkan observasi tersebut. Pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Berdasarkan hasil analisis penelitian peningkatan pembelajaran, rata-rata siswa pada Siklus I adalah 76. Karena nilai yang dicapai pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan maka dilanjutkan pada siklus II. Berdasarkan hasil peningkatan periode kedua, skor rata-rata siswa adalah 89. Skor ini memenuhi standar kesempurnaan minimal yang telah ditetapkan. Tingkat penyelesaian adalah 90%. Berdasarkan peningkatan nilai belajar siswa, metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI pada siswa kelas VI Zakat di SDN 11 Jalan Bantiang.