Publication Search

This study aims to analyze the ease of making payments, ability to pay and compliance with making payment of the individual participant National Health Insurance (JKN-KIS) in the BPJS Kesehatan Magelang. This research, it is hoped that it will be able to contribute to BPJS Kesehatan regarding matters and ideas to form a strategy which can increase the collectability of JKN-KIS premium payment contributions, especially for the individual participant segment. This research belongs to the type of quantitative descriptive research. The data used in this study are primary data and secondary data. The data were collected through distributing questionnaires given to 400 individual participants BPJS Kesehatan. The data collection method in this study used a questionnaire using a Likert scale. The data that has been collected through distributing questionnaires, then testing the instrument. Where, the instrument test consists of validity and reliability tests. Researchers in this study took samples using purposive sampling technique, specifically for individual participants BPJS Kesehatan. This research uses quantitative descriptive analysis by calculating the average (mean). The results of the analysis show that the ease of making payments shows the dimensions mean high category in all dimensions, so it can be concluded that the participants are very easy to make contribution payments with the payment mechanisms and procedures and channels provided by BPJS Kesehatan. The results analysis of the ability to pay and the results analysis of compliance with making payments show the dimensions mean value of the low category in all dimensions. That it needs to receive special attention from BPJS Kesehatan so the ability and compliance in paying contributions will increase.

Social Security employment is one of the government's programs to protect Indonesian workers because this is the mandate of Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution, after which the government established Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law No. 24 of 2004 concerning the Social Security Organizing Agency. The regulations mentioned are an active form of the state to protect its people, one of which is from the labor sector. The authors took a study based on some of these rules by taking the title of the analysis of social security participation in employment for micro and small businesses. The formulation of this research problem is 1) what employment social security programs have been followed by job providers in micro and small businesses 2) What factors are the obstacles for job providers in micro and small businesses in participating in the employment social security program. This research is exploratory with a qualitative approach with research objects in small and small businesses, the use of data using primary and secondary data sources. The large number of participants who do not know and participate in BPJS Employment is an obstacle to the lack of participation of BPJS Employment.

Tenaga medis dan non medis merupakan ujung tombak penyelenggaraan pelayanan di laboratorium medis pratama. Laboratorium medis pratama salah satu tempat yang wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Tujuan diterapkannya K3RS adalah terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus di Indonesia. Kecelakaan kerja dapat dipengaruhi oleh lama kerja, usia, dan pendidikan seseorang. Penerapan K3 di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengetahuan K3 yang baik diharapkan mampu menekan angka kecelakaan kerja karena individu tersebut dapat menerapakan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan K3 yang dimilikinya. Tingkat pengetahuan K3 bagi tenaga medis dan non medis sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien dan diri karyawan itu sendiri. Berdasarkan hasil pre dan post test, dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang K3 dan implementasinya.

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

Antre merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan/ nasabah. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan di Puskesmas Margadadi Kabupaten Indramayu yang memiliki administrasi yang berbelit-belit. Pemodelan dan simulasi sistem digunakan untuk menganalisis antrian dalam sistem sehingga dapat diketahui alternatif perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan output model sistem yang telah dibuat menggunakan software Promodel 7.5 dengan input sesuai dengan data pengamatan yang dikumpulkan dan beberapa hasil validasi data, maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk dan keluar tidaklah sama, yaitu 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Ini menunjukkan terdapat antrian dalam sistem. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihasbiskan dal proses operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter.

Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Setiap peserta JKN mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak keluhan dari peserta BPJS setelah mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS sehingga rumah sakit berupaya untuk memperbaiki mutunya dengan melihat bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian secara deskriptif dengan sampel anggota TNI, PNS, Purnawirawan dan keluarga dengan teknik accidental sampling. Hasilnya adalah 100 responden dari bagian pendaftaran dan 100 responden dari bagian rawat jalan berada pada tingkat puas dari pelayanan yang diberikan sebesar 59,7 dan 67,5, kemudian di Unit Gawat Darurat dengan responden 53 menyatakan tingkat kepuasan pada kategori puas 62,26. Untuk  meningkatkan kualitas pelayanan sehingga tingkat kepuasan pelanggan meningkat sebaiknya rumah sakit menyediakan dan menambahkan sarana prasarana, mengadakan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk peningkatan pengetahuan dan kompetensi karyawan, dan melakukan penilaian kepuasaan pelanggan secara berkala.