Publication Search

The problems faced in this study include (1) How is the principle of bureaucratic neutrality in the regional elections in Banjar City, West Java in 2019? (2) How is the effectiveness of the performance of state civil servants in Banjar City, West Java in 2019? (3) How does bureaucratic neutrality in regional elections affect the effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019? This study aims to study, find out, and analyze (1) The principle of bureaucratic neutrality in regional elections in Banjar City, West Java in 2019. (2) The effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019? (3) the effect of the principle of bureaucratic neutrality in regional elections on the effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019. The method used in this study is an explanatory survey, while the technical data analysis, namely validity test, reliability test, descriptive statistics, Inductive Statistical Analysis (Inferential) with Simple Linear Regression (Simple Regression). The results of the study inform that (1) The principle of bureaucratic neutrality in the regional elections in Banjar City, West Java in 2019 has not been optimal, but after the study was conducted, it tends to be very high. The highest value is on the impartial indicator and the lowest value is on the not involved indicator. (2) The effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus in Banjar City, West Java in 2019 has not been optimal, but after the study was conducted, it tends to be very high. The highest value is on the outcome measurement indicator and the lowest value is on the time measurement indicator. (3) The principle of bureaucratic neutrality in the regional elections has a positive effect on the effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus in Banjar City, West Java in 2019.

Penelitian ini memiliki tujuan studi guna meninjau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN/PNS terhadap aturan asas netralitas yang telah diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS yang telah dijelaskan bahwa para ASN dinyatakan secara tegas agar menghindari permasalahan kepentingan pribadi ataupun kelompok (golongan). Oleh sebab itu ASN/PNS tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebagaimana hal tersebut mengarah pada suatu perilaku yang membuktikan adanya partisipasi dalam politik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melaksanakan penelitian kepustakaan dari bermacam-macam sumber yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa bagi para ASN yang telah melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi hukum berupa diberhentikan dengan paksa secara tidak hormat. Sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa larangan PNS menjadi bagian daripada parpol juga diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini untuk memastikan bahwa ASN tidak terlibat dalam politik dan tidak dipengaruhi oleh kelompok manapun sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak ada diskriminasi dan pengangkatan pejabat publik dilakukan saat ini independen, sehingga tidak relevan dengan konteks politik yang ada. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, asas netralitas khas ASN/PNS tetap dipertahankan dan tercermin dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai aparatur Negara.