Publication Search

This study aims to analyze the utilization and management of fixed assets in the form of land at the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of West Manggarai Regency in accordance with the regulations stipulated in Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 and Regulation No. 47 of 2021. The study employs a qualitative approach using primary data obtained through direct interviews and secondary data obtained from documentation related to fixed assets. Data analysis is conducted descriptively to depict the actual conditions of land utilization and asset management in West Manggarai Regency. The results indicate that the utilization of fixed land assets has not been fully compliant with Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016, as there are still some vacant lands that have not been utilized. The management of fixed land assets is carried out through three main stages. First, the recording stage has been largely compliant with Regulation No. 47 of 2021, supported by the use of the Regional Government Management Information System (SIMDA) for Regional Property, which facilitates the recording process. Second, the inventory stage is not yet fully compliant because some lands lack ownership documents, such as land certificates, leaving the date and certificate number fields blank. Third, the reporting stage has been conducted in accordance with the regulations, where the Regional Property Reports are compiled hierarchically and submitted both semi-annually and annually. Based on these findings, it is recommended that BKAD West Manggarai Regency improve the utilization of vacant lands and immediately carry out registration and certification processes to ensure the legal status of the land. Further research is expected to explore the management of fixed land assets more comprehensively, including maintenance, supervision, and long-term usage planning to support optimal regional financial management.

This research aims to increase understanding of the influence of planing, implementation and administration on what has been realized by the APBDes, this research is included in the type of quantitative research. The population in this study includes all sub-districts in Nogosari sub-districts, Boyolali districts. The data analysis menthods used are validity tets, reliability test, normality test, multiple regression test, f tests, t test, coefficient of determination test. The reaults of this research show that planing influences APBDes management, implementation does not influences APBDes management, and administration influences APBDes management.

The management of state property in the current era is no longer just administrative, but more advanced thinking in handling state assets and being able to formulate the needs of state property broadly comprehensive accurately and definitely and think how to increase efficiency, effectiveness and create added value in managing assets in order to create orderly management of BMN administrative, physical orderly and legal order. One of them is by regulating BMN carried out at the XYZ ministry, namely through free BMN. This research aims to reorganize state assets that have not been handled properly so that the administration of state assets becomes better and is able to provide the maximum benefit to the state. Based on the review of the free application of BMN to the BMN Administration Regulation, it has a positive impact, one of which is by increasing the percentage of inventory of goods found by 85.4%.

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur.Jenis metode  penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dihasilkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelola keuangan desa yang meliputi perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Watugong banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing-masing kesiapan perangkat desa tentang penyusunan APBDes. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Watugong bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa watugong dilaksanakan melalui rekening kas desa tetapi banyak kendala dalam Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Kantor Desa Watugong. Penatausahaan pengelola keuangan desa Watugong belum sepenuhnya manaati Peraturan Menteri  Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 secara baik, karena kendala kurangnya pemahaman bendahara dalam tugas. Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Watugong telah menerapkan perosedur dalam pengelola keuangan desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Watugong telah menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah diinformasikan secara tertulis dan transparan kepada publik melalui baliho.

Pengelolaan keuangan desa memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini memilih tahun anggaran 2022 sebagai fokusnya. Desa Purwodadi dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berusaha mengungkap keadaan aktual dan memahami potensi masalah yang mungkin muncul dalam pengelolaan keuangan Desa Purwodadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai Pengelolaan Keuangan Desa secara langsung dilapangan bukan denegan mengkaji teori. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa Purwodadi pada tahun anggaran 2020-2021. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa Pendapatan, Belanja dan Belanja Klasifikasi Ekonomi Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020-2021 menunjukkan pendapatan tertinggi pada tahun 2020 yaitu Pendapatan Transfer pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.196.217.300. sedangkan, pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.199.092.400. dan belanja bidang tertinggi pada tahun 2020 yaitu Belanja Bidang I pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 650.586.271. sedangkan, pada tahun 2021 belanja tertinggi sebesar Rp. 782.997.490.Penelitian analisis pengelolaan keuangan desa Purwodadi pada tahun anggaran 2022 dilakukan untuk memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan. dan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah data pendukung. Selain itu, diharapkan menambah metode yang digunakan dalam penelitian seperti pengamatan mendetail dan data-data lain seperti RKPDes dan RPJMDes, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih umum terkait pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Pelatihan pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu menjadi sumber baru atau referensi tambahan bagi masyarakat setempat khususnya aparatur (aparat) desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Urgensi pelatihan pengelolaan keuangan desa adalah ketidaktahuan perangkat desa yang maksimal dalam mengelola hingga pertanggungjawaban, sehingga pelatihan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pengabdian dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengetahuan perangkat desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilakukan. dilakukan secara maksimal oleh perangkat Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan ini menghadirkan narasumber dari tim dosen Universitas Tadulako. Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi antara narasumber dengan perangkat desa.     Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pelatihan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan masyarakat setempat dan perangkat desa di Desa Tambu dalam melakukan pengelolaan keuangan hingga pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel. partisipatif, efektif, dan efisien.

Penelitian ini dilakukan pada di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru .yang bertujuan Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru dan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kebumen dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014. Data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat Normatif Empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan yang terdiri dari Pengamatan, Wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kebumen belum memenuhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan belum mencapai tujuan dari    pada    pengelolaan    keuangan    itu    sendiri    dalam    proses    pelaksanaan pemerintahan desa. pada tahap Perencanaan, APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa. Pada Tahap Pelaksanaan, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa rawan manipulasi, pada Tahap Penatausahaan, penyusunan laporan    pertanggungjawaban bendahara desa kurang transparan, pada  tahap  pelaporan,  laporan  keuangan  dana  desa belum   mengikuti standar akutansi keuangan, dan pada tahap Pertanggung jawaban, pertanggung jawaban APBD Desa kepada masyarakat tidak dilakukan.