Publication Search

Social Security employment is one of the government's programs to protect Indonesian workers because this is the mandate of Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution, after which the government established Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System and Law No. 24 of 2004 concerning the Social Security Organizing Agency. The regulations mentioned are an active form of the state to protect its people, one of which is from the labor sector. The authors took a study based on some of these rules by taking the title of the analysis of social security participation in employment for micro and small businesses. The formulation of this research problem is 1) what employment social security programs have been followed by job providers in micro and small businesses 2) What factors are the obstacles for job providers in micro and small businesses in participating in the employment social security program. This research is exploratory with a qualitative approach with research objects in small and small businesses, the use of data using primary and secondary data sources. The large number of participants who do not know and participate in BPJS Employment is an obstacle to the lack of participation of BPJS Employment.

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

Antre merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan timbulnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan/ nasabah. Salah satu antrian yang dialami adalah antrian berobat dengan menggunakan asuransi BPJS Kesehatan di Puskesmas Margadadi Kabupaten Indramayu yang memiliki administrasi yang berbelit-belit. Pemodelan dan simulasi sistem digunakan untuk menganalisis antrian dalam sistem sehingga dapat diketahui alternatif perbaikan yang dilakukan. Berdasarkan output model sistem yang telah dibuat menggunakan software Promodel 7.5 dengan input sesuai dengan data pengamatan yang dikumpulkan dan beberapa hasil validasi data, maka dapat diketahui jumlah entitas yang masuk dan keluar tidaklah sama, yaitu 48 orang masuk dan 20 orang keluar. Ini menunjukkan terdapat antrian dalam sistem. Secara keseluruhan, sistem antrian BPJS Kesehatan pada penelitian ini cukup efektif karena aktivitas entitas lebih banyak dihasbiskan dal proses operasi. Namun, berdasarkan beban kerja yang dialami petugas administrasi dan dokter diperlukan penambahan jumlah petugas dan dokter.