Publication Search

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, karena tanpa sumber daya manusia suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diperlukan berbagai aspek penting, seperti pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaruh  pelayanan  prima, profesionalisme dan budaya kerja secara bersama-sama pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan prima, profesionalisme dan budaya kerja pada kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain ex post facto. Jadi dalam penelitian ini tidak menggunakan perlakuan terhadap variabel penelitian tetapi meneliti fakta-fakta yang telah terjadi dan telah dilakukan oleh subjek penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelayanan prima berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan pada peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Candisari Kota Semarang.

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diktahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizian terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elekronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman  modal  ternyata  didukung  melalui  promosi,  menumbuhkan iklim  berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

Kualitas pelayanan publik adalah sejauh mana  sebuah fasilitas umum (publik) dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat umum. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Klinik HC Pedurungan sebagai salah satu contoh untuk pengembangan informasi teknologi sistem, sehingga antrian di rumah sakit akan menjadi jauh lebih pendek, dengan kehadiran Klinik HC Pedurungan sangat  memberikan pelayanan kesehatan prima kepada pasien, Lantaran di klinik tersebut tersedia dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan pelayanan obat serta laboratorium. Sehingga prajurit dan keluarganya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kualitas pelayanan publik di Indonesia terutama di bidang kesehatan sudah cukup berjalan dengan baik walaupun masih banyak kabar yang menyebutkan bahwa masyarakat masih saja belum merasa puas atas pelayanan publik di bidang kesehatan yang diberikan oleh salah satu instansi kesehatan di Indonesia. Pelayanan ini dikeluhkan oleh masyarakat pengguna layanan kesehatan banyak asumsi yang menyebutkan bahwa mereka merasa kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima terutama di klinik-klinik kesehatan.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik akan menjadi prioritas utama yang dipenuhi oleh pemerintah pada saat ini. Aparatur pemberi pelayanan, dalam melaksanaan pelayanan publik harus menyikapinya sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan publik. Dimana pelayanan yang diberikan harus maksimal dan memuaskan masyarakat. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi acuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kepuasan masyarakat dan tingkat kesesuaian yang diberikan dengan indikator yang acuan adalah persyaratan, prosedur pelayanan, kecepatan waktu, kewajaran biaya, kesesuaian produk, kompetensi petugas, kesopanan petugas, sarana dan prasarana, layanan pengaduan. Nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh oleh DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi adalah nilai 3,32 dan jika dikonversikan adalah  83,09 dengan predikat B (Baik) dan tingkat kesesuaian yang rendah dan belum dilaksanakan dengan baik adalah indikator indikator kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.  Kata kunci: ; ;   

This study aims to examine the effect of the e-system of taxation, tax incentives, taxvsanctions, and service quality on individual taxpayer compliance in paying taxes. This research was conducted on individual self-employed taxpayers registered at KPP Pratama Jepara. This research is a quantitative research using primary data sources with distribution via google form link. The population in this study were all takxpayers who are independent workers who are registered at KPP Pratama Jepara. The data analysis technique used multiple linear regression analysis wich was processed in the SPSS version 24 program. The result showed that the e-system of taxation, tax incentives, tax sanctions, and service quality had a significant positive effect on taxpayer compliance.

Taxes are people’s contributions for the state treasury which are used for the construction of facilities either at the central or regional governments. This research purpose to knowing is the taxpayer awareness, understanding of taxpayers, and public services of tax authorities on taxpayer compliance in the Karangayar area. The type of data used in this study is primary data, data collection used by questionnaire. The sample in this study amounted to 100 taxpayer respondents, whose sample collection used accidental sampling method. The data analysis method used in this study is multiple linear regression test. The results of this study indicate that awareness taxpayer, taxpayer understanding, and the taxpayer services have a significant effect on taxpayer compliance.

Penelitian ini dilakukan di Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan tamu. Dalam penelitian ini dibatasi pada kualitas pelayanan terhadap peningkatan kepuasan tamu. Karena kualitas pelayanan yang lebih ditingkatkan maka tamu pun juga merasakan kepuasan dan kepuasan tamu pun juga lebih meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan analisis kualitas pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepuasan tamu di hotel louis kienne pandanaran di kota semarang. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian bermetode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan memperoleh data dan fakta yang diperlukan, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan responden sebanyak 15 orang, dengan rincian 10 responden tamu, 1 responden human resource department, 1 waiter, 1 housekepper, 1 receptionist, 1 chef. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 1. Dalam melakukan peranannya yaitu sebagai karyawan Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang mereka sudah cukup baik dalam mengerjakan pekerjaan sesuai dengan department mereka dan mereka sudah memberikan pelayanan yang prima dan kinerja yang baik dalam melayani tamu hotel, 2. Ada beberapa karyawan yang masih bingung terhadap job desk nya dan masih belum bekerja  secara maksimal untuk melayani tamu, 3. Kekompakan dan koordinasi karyawan dalam bekerja sama dalam bertugas mempunyai pengauh penting terhadap pelayanan dan kepuasan yang diberikan kepada tamu.

This study evaluates the quality of local government public services in fire disaster management. Using a descriptive qualitative approach, this study focuses on interviews, observation, and documentation techniques for data analysis. The results identified a shortage of firefighting equipment and a significant reliance on the sub-district as the primary coordinator with the DPKPB. Despite rapid response efforts from the subdistrict government, more public education on fire prevention and handling still needs to be done. The main challenges are inhibiting factors such as natural conditions, lack of public awareness, and lack of infrastructure. This research suggests improved equipment provision, more effective community outreach, infrastructure development, and coordination between agencies and communities to quickly and efficiently respond to fire emergencies.    

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya Manajemen Kasitif dan signifikan Kualitas Pelayanan service excelent terhadap kinerja Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Klepu Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan bersama-sama ada Manajemen Kasitif Makmur, sudah sesuai dengan misi yaitu mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya dalam pelayanan ditujukan untuk memasarkan produkproduk, dan memberikan pelayanan prima kepada nasabah. Dalam menjalankan budaya kerja yang meliputi pelayanan prima, inovasi, keteladanan, professionalisme, Integritas, dan kerjasama sudah sesuai dengan SOP dan budaya kerja yang diterapkan dan diharapkan di BPR Restu Klepu Makmur. Para karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah juga sudah memperhatikan dan menerapkan strategi 5s, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian saat melayani juga selalu memberikan edukasi produk, pelayanan, perhitungan margin, bagi hasil sampai manfaat perbankan. Penulis menyimpulkan bahwa manajemen pelayanan prima (service excellence) di BPR Restu Klepu Makmur, 80% sesuai dengan SOP yang ada.

Tingkat kesibukan yang tinggi dan problematika kehidupan sehari-hari membuat wanita menjadi merasa tertekan yang berujung menjadi stress. Keadaan yang seperti itu yang membuat mereka perlu melakukan kegiatan yang dapat membuat santai, segar dan siap untuk kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Hal yang umumnya dilakukan antara lain beristirahat, berolahraga, mencari hiburan seperti berkumpul dengan teman-teman terdekat, dan melakukan perawatan diri, sehingga hasil akhirnya mereka menjadi prima, cantik, dan bugar serta siap kembali pada kesibukan aktifitasnya sehari-hari. Perancangan Pusat Kecantikan dan Kebugaran Wanita di Semarang yang dapat mewadahi kebutuhan sebagai gaya hidup wanita zaman modern menyediakan pelayanan berupa perawatan tubuh, kecantikan dan kebugaran untuk mendapatkan kesehatan yang menyeluruh bagi tubuh, pikiran, dan jiwa dengan memperhatikan tingkat privasi yang tinggi. Konsep arsitektur yang dipergunakan Perancangan Pusat Kecantikan dan Kebugaran Wanita adalah bangunan yang direncanakan menggunakan konsep arsitektur modern dengan menampilkan bentuk bangunan yang sederhana sesuai dengan fungsi bangunan Pusat Kecantikan dan Kebugaran Wanita. Pengaplikasiannya dilakukan secara zoning, denah, sirkulasi, maupun fasad. Diharapkan rancangan ini berguna dan memberikan inspirasi bagi pembaca.

Medical aesthetic tourismberkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kajian terhadap perlindungan hukumnya perlu diperdalam agar tren ini dapat memberikan rasa aman bagi pelakunya. Tujuan artikel ini untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum medical aesthetic tourism. Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal yang mengacu pada sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknis analisis data interaktif. Hasil kajian menunjukkan perlindungan hukum medical aesthetic tourism terkait pada standarisasi pelayanan medik, standar keamanan produk, asuransi, litigasi risiko medik selama tindakan dan perawatan.  Perlindungan hukum ini dikaji dengan perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hukum internasional yang terkait.Ulasan literatur naratif ini berfokus pada masalah perlindungan hukum wisatawan yang mendapatkan perawatan medical aesthetic tourism di luar negeriKata Kunci : Perlindungan Hukum, Medical Aesthetic, TourismABSTRACTMedical Aesthetic Tourism shows significant growth in recent years. A study on its law protection should be conducted more in-depth to enable this trend to give the feeling of secure to its actors. This article aimed to study and to analyze Law Protection of Medical Aesthetic Tourism. This study was a doctrinal research referring to primary, secondary and tertiary data sources, with interactive technique of analyzing data.  The result showed the Law Protection of Medical Aesthetic Tourism related to medical service standardization, product security standard, insurance, medical risk litigation during action and treatment. This law protection is studied from the perspective of Pancasila and Republic of Indonesia’s 1945 Constitution, and related international law. This narrative literature review focused on the problem of law protection for the tourists getting Medical Aesthetic Tourism treatment abroad.

This study aims to determine the application of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously and partially affect the compliance of corporate taxpayers in reporting such as KPP Pratama Tegal. Data collection methods used are questionnaires. The population of this study was 4,245 respondents while the sample taken in this study amounted to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis along with the classic assumption test, hypothesis testing.  The test results show that 1) the implementation of e-SPT, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers simultaneously on corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 2) The application of e-SPT partially influences the corporate taxpayer compliance in reporting such as at KPP Pratama Tegal. 3) The level of understanding of taxation partially does not affect the compliance of taxpayers in reporting such as in KPP Pratama Tegal. 4) Quality of Service partially affects taxpayer compliance at KPP Pratama Tegal. 5) Taxpayer awareness partially does not affect the corporate taxpayer compliance in reporting such as in Tegal Primary Tax Office. The coefficient of determination, obtained R2 value of 0.359 or 35.9%. It can be interpreted that 35.9% of corporate taxpayer compliance in this model is influenced by the application of e-SPT variables, the level of understanding of taxation, service quality, and awareness of taxpayers, while the remaining 64.1% is influenced by other factors outside this research.