Publication Search

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.    

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan/atau spesialistik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga kesehatan. Untuk dokumen rekam medis yang sudah tidak digunakan lebih dari lima tahun, dokumen rekam medis dapat dipisahkan atau disimpan. Retensi bertujuan untuk menyeleksi dokumen rekam medis yang sudah tidak aktif lagi dan mengurangi jumlah berkas rekam medis yang terus meningkat sehingga dapat menjaga mutu pelayanan dengan mempercepat penyusunan dokumen rekam medis pada saat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan sortir seleksi dalam menentukan dokumen rekam medis yang harus disimpan dalam sistem informasi penyimpanan dokumen rekam medis. Dengan algoritma selection sort, pengurutan dokumen dalam sistem menjadi lebih mudah. Metode Sistem dibangun berbasis Web dengan metode pengembangan sistem menggunakan System Development Live Cycle (SDLC). Klinik PKU Muhammadiyah Karanganom Klaten merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten. Ruang penyimpanan dokumen rekam medis masih satu dengan pendaftaran rawat jalan. Sistem informasi penyimpanan dokumen rekam medis dengan penerapan metode pengurutan seleksi yang digunakan yaitu descending dan ascending, dengan mengurutkan tahun dengan nominal besar ke tahun dengan nominal kecil atau sebaliknya. Penerapan metode seleksi pada sistem retensi dokumen rekam medis menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext) dengan database My SQL diharapkan dapat membantu proses retensi di Klinik PKU Muhammadiyah Karanganom Klaten dan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Peneliti yang ingin melakukan penelitian di Subang harus memiliki rekomendasi penelitian berupa Surat Keterangan Penelitian (SKP), yang dapat diperoleh dengan mengajukannya di kantor Bakesbangpol dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, dan pas foto 3x4. Namun, penerapan SKP saat ini cukup memakan waktu. Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan hasil penelitian ke Bakesbangpol untuk diteruskan ke Bagian Litbang BP4D Subang. Adapun tugas R&D adalah mengelola dokumen penelitian dan melacak kemajuan penelitian di Subang. Tugas R&D lainnya adalah mempublikasikan sejarah perkembangan R&D, hasil R&D, berita & artikel, agenda, dokumentasi foto terkait R&D, dan SOP & landasan hukum R&D. Namun, sejauh ini R&D hanya bisa menggunakan WhatsApp untuk melakukannya. Dari uraian di atas, penulis bertujuan untuk membangun E-R&D dan Layanan Rekomendasi Penelitian Online. Fathurrasyid Ibrahim adalah mahasiswa program studi sistem informasi 2018 yang mengembangkan sistem ini menggunakan Scrum dengan pendekatan Agile Model. Hasilnya adalah E-R&D dan Layanan Rekomendasi Riset Online. Pengujian dilakukan dengan metode black box yang menunjukkan fungsionalitas 100%, dan penilaian UAT dengan total hasil 95,62%.

Sistem penjualan yang saat ini terjadi di NOPNOPPART memiliki beberapa kendala jika penjualan masih dilakukan secara manual diantaranya karyawan NOPNOPPART lebih banyak dan terus menerus berada di tempat untuk menangani penjualan, jika karyawan tidak ditempat atau diluar jam kerja maka pelanggan yang ingin melakukan pembelian akan menunda penjualan. Masalah lain yang sering terjadi adalah informasi ketersediaan produk tidak terdistribusi dengan cepat kepada pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi penjualan suku cadang sepeda motor di NOPNOPPART yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan suku cadang sepeda motor tanpa batasan waktu dan tempat serta memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi suku cadang sepeda motor di NOPNOPPART dengan cepat dan mudah. . Keuntungan memiliki sistem informasi penjualan suku cadang sepeda motor di NOPNOPPART antara lain memudahkan promosi produk, membuat saluran distribusi baru, memberikan penghematan yang signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi yang dapat meningkatkan penjualan dengan cepat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan NOPNOPART.

The implementation of democracy in the management of public services is an important part that must be carried out by the bureaucracy. In its implementation, it must uphold democratic principles that are in line with the state constitution, namely freedom/equality, people's sovereignty, and open and responsible government. Better and more satisfying services for the community must be carried out by public service providers. The government's attitude is still inclined to only provide good services to certain people, who have the same political views and thoughts as the government. The paradigm of the management of the administration of the public service bureaucracy must be changed, which initially "regulates" the community to "serve" the community. because the public service bureaucracy is the main benchmark in assessing the performance of the central government and local governments in serving the community. Keywords: Bureaucratic Reform, Public Service, Democracy, Constitution.

Digitalisasi pertanahan diharapkan meningkatkan pelayanan hak tanggungan yang memenuhi asas-asas dan memanfaatkan teknologi informasi agar prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Namun pemberlakuan secara serentak tanpa melalui masa transisi dan sosialisasi maka memunculkan banyak persoalan terutama kendala yang dihadapi oleh para Pengguna HT-el, maka penelitian ini berjudul  : Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh BPN Bagi PPAT Di Bidang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana pelayanan Hak Tanggungan elektronik oleh Badan Bertanahan Nasional bagi PPAT di bidang pendaftaran hak atas tanah? Bagaimana akibat hukum apabila ada kesalahan pengisian data bagi pemegang HT-el? Kendala apa yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan hak tanggungan secara elektronik dan cara menyelesaikan kendala tersebut? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris. Sumber data yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang terdiri dai bahan hukum primer, sekunder, tersier dan  disamping itu untuk melengkapi penelitian, penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara. Hasil penelitian yaitu 1. Pelayanan HT-el oleh BPN bagi PPAT tanah di bidang pendaftaran hak atas tanah belum maksimal, karena faktor internal yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dari PPAT maupun BPN, faktor eksternal yaitu jaringan dan aplikasi yang sering eror saat digunakan. 2. Akibat hukum apabila ada kesalahan data maka HT-el tidak mempunyai perlindungan dan kepastian hukum. 3. Kendala yang menghambat jalannya hak tanggungan elektronik yaitu, PPAT harus menjadi mitra BPN, pengecekan sertifikat yang lama, roya elektronik yang belum bisa divalidasi, kesalahan saat hak tanggungan terbit.

Perkembangan teknologi informasi ini telah memberikan dampak yang cukup signifikan yang memberikan kemudahan dan efisiensi antara manusia tidak terbatas. Salah satu aspek yang terdampak adalah di bidang hukum terutama di bidang Kenotariatan. Salah satu pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan publik adalah adanya Cyber Notary. maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN” permasalahanna Bagaimana pengaturan pelaksanaan keabsahan Akta Autentik yang terbit melalui praktik Cyber Notary, Bagaimana penerapan konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik menurut UUJN dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapan Cyber Notary di Indonesia. Notaris Menurut Pasal 1 (1) UUJN ialah pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang tidak dimilik pejabat yg lain. Cyber Notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif Empiris, Spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus pada sumber data primer dengan Teknik pengambilan Non-Random Sampling. sumber data ini menggunakan data sekunder. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta Autentik Yang Terbit Melalui Praktik Cyber Notary secara umum telah diatur di dalam ketentuan UU ITE). Namun secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan cyber notary belum terdapat UU yang mengaturnya. Penerapan Konsep Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut UUJN menjadi sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan ITE telah memberikan dampak ke berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang Notaris. penerapan cyber notary akan lebih memudahkan bagi Notaris maupun para pihak yang lain terutama jika terdapat kondisi seperti adanya pandemi. Hambatan dalam penerapan cyber notary di Indonesia adalah tidak adanya aturan yang secara khusus tentang cyber notary terutama dalam pembuatan akta otentik dan keabsahannya menjadi alat bukti

Occupational Health and Safety are conditions in work that are healthy and safe, both for the job, the company and for the community and environment around the factory or workplace. One of the K3 Standards according to the Ministry of Health as intended in paragraph (1) is aimed at preventing and reducing occupational diseases and other illnesses, as well as work accidents among employees, and creating safe, comfortable and efficient offices to encourage work productivity.The research method used in this research is library research which uses literature as the main object. This research carried out descriptive analysis, namely trying to describe the Occupational Health and Safety of Radiotherapy services when using LINAC aircraft. To find out Occupational Health and Safety in Radiotherapy services, researchers reviewed several literature including books, articles and journals related to Occupational Health and Safety in Radiotherapy services in several hospitals in Indonesia. The research results show that creating occupational health and safety in radiodiagnostic and radiotherapy services requires component compatibility. Good equipment, examination room design that complies with the rules, appropriate procedures, security systems, health monitoring of officers and policies from the highest responsible persons.

The implementation of management system in health services is common as an attempt to improve the quality. In Indonesia, the most commonly used health  insurance is the service issued by Badan Penyelenggara Jaminan Social or BPJS  (Social Security Administration) that collaborates with many hospitals such as Datu Pancaitana Regional Public Hospital in Bone Regency. This research uses qualitative approach with a case study as the research design. The research data are obtained through in-depth interviews with The Head of Medical Records Department, some staffs of the administrative service as well as patients of BPJS users in the Emergency Unit. In addition to that, this research collects its research data through field observations and a review of related previous studies. The findings reveal that the hospital management applies the following strategies in the division of administrative services: (1) planning through trainings and workshops provided for the human resources as well as the formulation of RUK and RPK; (2) organising through trainings involving a number of institutions within Datu Pancaitana Regional Public Hospital in Bone Regency; (3) actuating through an execution of administrative services for BPJS users; (4) controlling through supervision facilitated by the hospital management; (5) evaluating that addresses the process of human resources quality promotion through databased information trainings. In conclusion, the findings of this research are hoped to provide insights that can be useful for the hospital management specifically the emergency unit to improve their performance in providing services for BPJS users. They can start by assessing the development and training, program execution and evaluation aspects as well as by improving the facilities and infrastructure.

Pelayanan publik merupakan ukuran kinerja pemerintah yang paling terlihat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang mereka terima. Sebab kualitas pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga merupakan hal mendasar yang harus ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, kebijakan Kemenpan RB yang sejak tahun 2014 merupakan tahun inovasi pelayanan publik. Semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan membuat ide kreatif atau jawaban cara kerja/metode pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumpulkan dan menilai inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu ditingkatkan.

This study aims to examine the effect of the e-system of taxation, tax incentives, taxvsanctions, and service quality on individual taxpayer compliance in paying taxes. This research was conducted on individual self-employed taxpayers registered at KPP Pratama Jepara. This research is a quantitative research using primary data sources with distribution via google form link. The population in this study were all takxpayers who are independent workers who are registered at KPP Pratama Jepara. The data analysis technique used multiple linear regression analysis wich was processed in the SPSS version 24 program. The result showed that the e-system of taxation, tax incentives, tax sanctions, and service quality had a significant positive effect on taxpayer compliance.

Latar belakang: Berbagai masalah seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, serta tertularnya penyakit menular seksual adalah akibat yang ditimbulkan jika remaja tidak mengetahui kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko serta mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Tujuan: Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada remaja sehingga angka kejadian penyakit menular seksual atau HIV/ AIDS menurun. Metode: Metode  pemecahan  permasalahan  dalam pengabdian  masyarakat  menggunakan  edukasi  oleh  tenaga  kesehatan  pada  remaja. Mekanisme pelaksanaan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan (pemberian materi kesehatan reproduksi), monitoring dan evaluasi, serta refleksi. Hasil: Adanya peningkatan pengetahuan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Simpulan: Kegiatan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada remaja dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, sehingga remaja bisa berperilaku yang bertanggungjawab dan mampu menyebarkan informasi ke orang yang ada disekitarnya.

Latar belakang : Stunting merupakan suatu masalah gizi yang dihadapi oleh balita saat ini. Jika tinggi badan anak berdasarkan usia di bawah standar nasional (Z- Score <-2 SD), maka diklasifikasikan sebagai terhambat. Ibu yang dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik akan memberi dampak positif kepada keadaan status gizi anaknya. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi keadaan status gizi. Pelayanan kesehatan primer perlu ditingkatkan pelayanannya, sebab pelayanan kesehatan primer memiliki peranan yang cukup signifikan yang dapat ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi anak agar terhindar dari kematian dini dan mutu fisik yang rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Pelayanan Kesehatan Primer Pada Kejadian Stunting” di wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Metode : Metode penelitian yang digunakan yaitu survey dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan data sekunder tahun 2020 dengan jumlah sampel sebanyak 47 orang yang menggunakan instrumen penelitian lembar ekstrasi data dengan analisis SPSS 20. Hasil : Hasil penelitian ini didapatkan karakteristik responden yang memiliki balita stunting rata-rata berumur 30 tahun sebanyak 4 orang (6,4%), berpendidikan SMA sebanyak 29 orang (61,7%) dan bekerja swasta sebanyak 23 orang (48,9%). Berdasarkan analisis pelayanan kesehatan primer didapatkan bahwa sebagian besar responden berobat ke pelayanan kesehatan praktek bidan dan dokter sebanyak 33 orang (70,2%), jarak ke pelayanan kesehatan kategori jauh sebanyak 33 orang (70,2%), sebagian besar sudah mendapatkan penyuluhan IMD sebanyak 40 orang (85,1%), penyuluhan ASI Eksklusif sebanyak 35 orang (74,5%), penyuluhan MPASI sebanyak 39 orang (83%) dan penyuluhan KB sebanyak 38 orang (80,9%). Berdasarkan analisis gambaran pelayanan kesehatan primer didapatkan bahwa pelayanan kesehatan primer dalam kategori baik sebanyak 40 orang (85,1%). Simpulan : Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pelayanan kesehatan primer pada kejadian stunting di Wilayah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dalam kategori baik yaitu banyak responden memanfaatkan pelayanan kesehatan seperti berobat ke pelayanan kesehatan dan mendapatkan penyuluhan.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat

Abstract. The Koinonia ministry is one of the tri-duties of the church's vocation which at this time seems to have begun to weaken quite a number of churches due to the development of the times which requires that the koinonia strategy must be improved or in other words quality. Therefore, a quality Koinonia ministry is able to protect the congregation to remain faithful in fellowship. A good Koinonia is to divide certain categories to improve the quality of the congregation in its growth in quality and quantity. In this paper, I provide Koinonia services by dividing into five categories, namely: Child Category (Age 0-2, 2-5, 6-12), Youth Category (Age 15-35 years), Early Adult Category (Age 17- 22, 22-28, 28-33, 40-45 years), Middle Adult Category (45-65 years old), and Advanced Adult Category (over 60 years old). Each category has its own portion and needs according to their psychological condition and situation, which should be seen from the point of view of their age. This will make it easier for the church to improve or even improve the quality of Koinonia's service to the congregation, especially in today's churches that require an increase in their Koinonia.

Abstract. The Koinonia ministry is one of the tri-duties of the church's vocation which at this time seems to have begun to weaken quite a number of churches due to the development of the times which requires that the koinonia strategy must be improved or in other words quality. Therefore, a quality Koinonia ministry is able to protect the congregation to remain faithful in fellowship. A good Koinonia is to divide certain categories to improve the quality of the congregation in its growth in quality and quantity. In this paper, I provide Koinonia services by dividing into five categories, namely: Child Category (Age 0-2, 2-5, 6-12), Youth Category (Age 15-35 years), Early Adult Category (Age 17- 22, 22-28, 28-33, 40-45 years), Middle Adult Category (45-65 years old), and Advanced Adult Category (over 60 years old). Each category has its own portion and needs according to their psychological condition and situation, which should be seen from the point of view of their age. This will make it easier for the church to improve or even improve the quality of Koinonia's service to the congregation, especially in today's churches that require an increase in their Koinonia.

Tanggung jawab gembala sidang dalam membimbing kerukunan hidup jemaat GSJA Anugerah SP IV Jangkang sangat dibutuhkan dalam hidup berjemaat, karena jemaat merupakan bagian dari masyarakat luas yang harus hidup rukun. Tujuan penelitian untuk mendorong gembala Sidang dalam membimbing kerukunan hidup jemaat di GSJA Anugerah SP IV Jangkang supaya jemaat tetap hidup dalam kerukunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif karena data dan informasi yang diperoleh kata atau narasi kemudian dapat dideskripsikan, dinarasikan, dan dijelaskan agar maknanya semakin jelas. Sumber data berasal dari para informan yaitu gembala sidang, majelis jemaat, dan anggota jemaat GSJA dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan data dari penelitian ini adalah: (1) Gembala sidang memotivasi jemaat agar hidup rukun; (2) gembala sidang dapat mengunjungi Jemaat GSJA Anugerah SP IV Jangkang; (3) gembala sidang mengajar jemaat agar hidup percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat; (4) harapan gembala sidang agar seluruh anggota jemaat dapat menguasai diri dari dosa, selalu berdoa, dan mendukung gembala dalam pelayanan. Kesimpulan: gembala sidang GSJA Anugerah SP IV Jangkang telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam membimbing dan mengarahkan jemaat berdasarkan pengajaran Yesus Kristus. 

Kasusdpenolakan pasien BPJSdKesehatan di Rumahdsakit swasta sering terjadiddan ini merupakandsalah satu contohdpelanggaran yang merugikandhak peserta BPJS Kesehatan. Baik dari masyarakat golongan atas maupun masyarakatdgolongan bawah, semuanyadberhak atasdkesehatan yangdlayak. Terlepasditu perawatan intensif maupundobat-obat mahal, makadsetiap individu (Peserta BPJS Kesehatan) yang berobatdke Rumah Sakit, klinik, ataudfasilitas kesehatan lainnya berhak mendapatkan tindakan medis berupa pelayanan kesehatan yang baik sesuai takarannya masing-masing. Pendekatan yang peneliti gunakandpada penelitian inidadalah pendekatan yuridisdsosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (Das Sein), dalamdhal ini belumdmaksimalnya perlindungandhukum terhadap pasiendsebagai konsumen jasadpelayanan kesehatan (BPJS). Hasil penelitian inidmenunjukkan bahwa perlindungan hukumdyang diberikan kepada pasien peserta BPJSdkesehatan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ialah pesertaddiberi hak untukdmenyampaikan keluhandatau pengaduan atasdpelayanan yangddiberikan Rumah Sakit, diberikan saranddan informasi bagaimana cara peserta memperoleh haknya. Hal tersebut diatur dalam PeraturandBadan Penyelenggara Jaminan SosialdKesehatan No 1 Tahund2014 tentangdPenyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasald25 ayat (1) huruf e jo Pasal 32dUndang-undang no. 44 tahun 2009 tentangdRumah Sakit jo Undang-undang no.36dtahun 2009 tentangdKesehatan

Dengan adanya kemajuan tehnologi sekarang ini banyak kejadian yang menimpa anak anak kita sebagai contoh banyak  Tindak Pidana Kekerasan atau ancaman kekerasan ,tipu muslihat, serangkaian kata bohong , memaksa atau membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dan atau pencabulan, ini sering terjadi di daerah daerah ,hampir di seluruh wilayah Indonesia  Hal ini karena kurangnya pemahaman hukum terhadap anak anak terutama hukum pidana dan Hukum perlindungan anak ,Anak anak kita tidak berfikir dengan meniru dan bergaya seperti yang ada di internet ,anak anak tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya melanggar hukum,,maka dengan adanya kejadian tersebut kita selaku orang tua harus waspada dan selalu memperhatikan anak anak kita dalam kehidupan sehari hari,Demikian karena dengan adanya kemajuan tehnologi, sebagaimana hubungan antara anak yang satu dengan yang lainnya sangat mudah dan cepat,apalagi dalam masa pandemi ini mereka anak anak kita tidak sekolah secara off line tetapi sekolahnya secara on line,dan banyak kesempatan untuk bermain hp dalam setiap harinya ,Kalau kita selaku orang tua tidak memperhatikan anak anaknya ,mereka bisa berhubungan dengan sembarang anak ,yang mengakibatkan moral dan etika anak anak kita rusak.Contohnya banyak kejadian yang orang tuanya bekerja di luar negeri ,anak anak mereka jadi tidak karuan dalam kelakuan dan moralnya ,banyak banyak anak anak yang dibawah umur dengan bebasnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri,mereka mulai dini atau kecil sudah di tinggal orang tuanya ,bekerja di luar negeri ,sehingga pengawasan anak anak tersebut terlalu bebas dan kurangnya perhatian.Ini terjadi karena kemajuan Tehnologi yang sangat pesat ,apa yang ada di seluruh dunia ini bisa kita ketahui baik itu yang sifatnya mendidik maupun yang merusak moral anak kita ,contoh yang merusak moral banyak disajikan film film porno di dalam akun hp ini, kalau yang sifatnya mendidik tidak menjadi masalah contohnya anak anak mengetahui kejadian dan berita berita di luar sana ,ini bisa menambah pengetahuan dan pengalaman anak.Sehingga banyak kejadian kejadian yang menimpa anak anak kita , Karena kurangnya pengawasan , banyak juga anak anak kita terlibat narkoba ,maupun mengkonsumsi pil pil koplo, demikian juga minum minuman keras , mereka semua ini meniru gaya hidup di internet internet yang serba gelamor ,mereka belum berfikir kalau semua itu sebenarnya merusak masa depan diri mereka sendiri .Itulah kita selaku orang tua harus benar benar memperhatikan tingkah laku anak anak kita , agar jangan sampai anak anak kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang salah ,sehingga melanggar Undang undang perlindungan anak dan juga undang undang KUHP Karena Pandemi covid 19 yang tidak kunjung selesai sehingga anak anak kita belajar secara on line di rumah yang bisa mengakibatkan terlalu banyak waktu senggang untuk anak anak kita bermain HP ,sehingga pemikiran anak anak kita tersebut cenderung pengin mempraktekkan nseperti apa yang di lihat di HP ,yang mana apabila yang ndi lihat di HP tersebut mungkin yang mendidik ,anak kita akan menjadi lebih baik tetapi apabila yang dilihat di HP tersebut gambar gambar pornograpi maka akan membuat pelajaran kepada anak anak kita dan kelakuan yang pantas dilakukan oleh seorang anak yang usianya masih dibawah umur ,sehingga ini bisa merusak masa depan anak anak bangsa kita ,maka dalam hal ini kita selaku orang tua harus benar benar mengawasi dan betul betul memperhatikan anak anak kita biar jangan sampai melakukan hal hal yang tidak senonoh dan tidak anak anak kita melakukannya , sebagai contoh kejadian yang dilaporkan di unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak ) di Sat Reskrim Polres Kendal, Polda Jawa Tengah     Seorang Anak sampai melakukan perbuatan seperti itu karena disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua ,orang tua membiarkan anaknya bermain tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua ,sehingga setelah kejadian tersebut baru orang tuanya kaget dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian,Sebelum hal ini terjadi harus betul betul kita selaku orang tua kontrol kepada anak anak kita .lebih baik kita cerewet dari pada anak anak kita kebablasan.Karena Tehnologi sekarang ini sudah sangat maju apapun bisa dilihat dan dengar dari youtobe maupun instagram dan lainnya

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru. Serta mendeskripsikan tentang faktor penghambat dan pendukung strategi pelaksanaan manajemen pemasaran jasa pendidikan untuk meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru. Dalam meningkatkan kuantitas para pelangan jasa pendidikan yaitu calon mahasiswa adalah dengan menerapkan strategi integrasi yang baik. Strategi integrasi merupakan salah satu strategi dalam aktifitas pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru  dan memenangkan persaingan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menelaah perihal strategi pemasaran jasa pendidikan yang ada di STITNU Al-Mahsuni Danger dalam meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru  dengan menggunakan bauran pemasaran sebagai alat promosi produk keunggulan sekolah yang lebih menekankan pada 7P (product, price, place, promotion, people, pshycal evidence, process). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara ini yaitu waka kemahasiswaan, ketua P2M-P3M, tim PMB, ketua BEM dan mahasiswa. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji depenabilitas dan uji konfirmabilitas. Hasil Penelitian menunjukan bahwa strategi integrasi yang dilakukan STITNU Al-Mahsuni Danger dalam meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru  sudah terbilang baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data jumlah peningkatan jumalah mahasiswa pada setiap tahunnya. Dari ketujuh unsur bauran pemasaran yang paling dominan didalam meningkatkan kuantitas calon mahasiswa baru di STITNU Al-Mahsuni Danger adalah product, price, dan promotion. Product STITNU Al-Mahsuni Danger yang meliputi MPI, PIAUD dan penekanan pada program pengembangan minat dan bakat. Pada price STITNU Al-Mahsuni Danger menawarkan harga yang relative terjangkau dan sangat sesuai dengan pelayanan yang diberikan serta memiliki berbagai kebijakan potongan harga. Kemudian promotion STITNU Al-Mahsuni Danger yang berfokus pada pengoptimalan periklanan seperti banner, spanduk, media sosial, dan sosialisasi ke sekolah dan madrasah.