Publication Search

Dalam era digitalisasi yang pesat, kewarganetan di Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk keadaban digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kewarganegaraan digital warganet Indonesia, fokus pada perilaku dalam ruang daring, dengan penekanan pada aspek-etika, keamanan daring, dan dampak sosial. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi literatur sebagai metode utama. Analisis terhadap karya-karya akademis, artikel ilmiah, dan literatur terkait dilakukan untuk menyusun pemahaman komprehensif tentang karakteristik kewarganegaraan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital warganet Indonesia tercermin dalam partisipasi aktif, sikap etis, keamanan daring, dan dampak sosial positif. Variasi tingkat keamanan daring berdampak signifikan pada kewarganegaraan digital, di mana kesadaran terhadap risiko, perlindungan privasi, dan respons terhadap ancaman siber memainkan peran krusial dalam membentuk kontribusi warganet terhadap keadaban digital. Penguatan kewarganegaraan digital warganet Indonesia memerlukan pendekatan holistik melalui edukasi, literasi digital, dan regulasi yang mendukung. Peningkatan kesadaran etika digital, peran positif dalam keamanan daring, serta partisipasi dalam upaya kolektif menjadi kunci dalam membentuk kewarganegaraan digital yang tangguh dan berkelanjutan.

Perkawinan adalah salah satu hal yang menjadi suatu ikatan lahir batin bagi manusia untuk dapat menjalin hubungan keluarga. Perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan sosialisasi serta edukasi dengan warga dan perangkat desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu jiwa raganya stabil untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, baik suami istri itu sendiri maupun anak.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal budidaya aren, meningkatkan luas areal tanaman aren, kualitas bibit, tanaman, dan hasil tanaman, efisiensi biaya pemeliharaan tanaman, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi tanah dan air melalui penanaman tanaman aren. Penanaman aren juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi tanah dan air. Air merupakan kebutuhan vital bagi semua makhluk hidup, dan ketersediaannya sangat bervariasi di setiap daerah. Dukuh Silegok, misalnya, sering mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau, mengakibatkan krisis air yang signifikan bagi warga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan alamiah di lapangan. Penelitian ini juga melibatkan sinergi dengan pemerintah desa untuk pengadaan bibit aren dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pohon aren dalam konservasi tanah dan air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pohon aren memiliki manfaat ekologis dan ekonomis yang signifikan, termasuk sebagai tanaman penyeimbang ekosistem yang mampu mencegah erosi. Penanaman pohon aren secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kekeringan dan meningkatkan ketahanan air di daerah-daerah yang rentan. Dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan perubahan iklim dan pertumbuhan populasi.

The problem of stunting as a chronic nutritional issue in Indonesia requires special attention, especially in areas with abundant local food potential such as Wargakerta Village, and Tasikmalaya Regency. The health care empowerment program is carried out to increase community participation in preventing stunting through managing local food-based supplementary feeding (PMT). This activity involved 28 health cadres, using outreach methods, showing video demonstrations of making tilapia fish nuggets and providing PMT recipes based on local resources. Pre-test and post-test evaluations showed an increase in cadre knowledge of 89% after the activity. Statistical analysis using the Wilcoxon test produces a p-value of 0.000, which indicates a significant difference before and after counseling. This program proves that innovations based on local food, such as tilapia fish nuggets, can increase health cadres' knowledge in supporting the growth and development of toddlers and reduce the risk of stunting

Poverty among foreign nationals is an increasingly pressing global issue that is often overlooked in public policy. This study examines government policies designed to address poverty among migrants and refugees and their impact on their economic well-being. The main focus of the study is to highlight the effectiveness of different policy approaches that have been implemented in different countries and identify best practices that can be adapted to different national contexts. Through an analysis of existing policies in several countries, including Germany and Canada, and relevant case studies, the study finds that approaches based on social and economic integration, employment, and direct assistance can play a significant role in reducing poverty among foreign nationals. The results show that policies that involve collaboration between governments, non-governmental organizations, and local communities are often more effective in achieving the desired outcomes. This study aims to provide evidence-based recommendations for future development policies that are more inclusive and effective. In doing so, it is hoped that this study will contribute to improving the economic well-being of foreign nationals and assist governments in designing policies that are more responsive to the needs of this group.

This study explores the social perceptions of dual citizenship in Indonesia from the perspectives of both Indonesian citizens and non-citizens, and compares these views with practices in other countries. Employing a descriptive qualitative approach, the research utilizes in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and surveys to gather data from diverse stakeholders. The findings reveal that in Indonesia, dual citizenship is often perceived as a threat to national identity and unity, primarily due to concerns about divided loyalties. Conversely, non-citizens view dual citizenship as advantageous for accessing various services and opportunities. Comparative analysis with countries such as Germany and Canada shows that dual citizenship policies can be accepted and even considered beneficial for social integration and international relations. Based on these findings, policy recommendations include reforming citizenship laws, adjusting legal and regulatory frameworks, enhancing public awareness, providing support for individuals with dual citizenship, and conducting further research to explore the long-term impacts of dual citizenship.

Islamic criminal law significantly contributes to shaping a civilized citizenry through the enforcement of principles of justice, responsibility, and respect for human rights. This article aims to analyze how Islamic criminal law, with a maqasid al-shariah approach, provides a moral and ethical foundation for developing individual character as part of a civic community. The study identifies the core elements of Islamic criminal law, such as the concepts of hudud, qisas, and ta'zir, and examines their implementation in the context of a modern pluralistic state. Using a normative-juridical method and a comparative approach, this article explores the harmonization of Islamic criminal law with the positive legal system in Indonesia. The findings indicate that Islamic criminal law not only seeks to uphold legal justice but also aims to build a society rooted in ethical and civilized values. Integrating these values into national legal policies has the potential to strengthen a civic identity that is religious, just, and civilized, while respecting societal diversity. This article recommends enhancing Islamic legal education as a strategic effort to create synergy between Islamic criminal law and the development of exemplary citizens.

This study explores the comparative analysis of civil rights between citizens and non-citizens, examining various regulations and their implementation in different countries. Citizenship often determines an individual's access to various civil rights, such as property ownership, access to justice, and contract rights. These differences in treatment can create injustices and discrimination against non-citizens. The study employs a normative legal approach with comparative and case study methodologies, focusing on regulations in Indonesia, the United States, Germany, and Japan. The findings reveal that in Indonesia, non-citizens face restrictions on property ownership, while in the United States and Japan, although regulations are more flexible, there are still limitations related to strategic or sensitive properties. In Germany, immigrants and asylum seekers often encounter greater legal barriers to accessing justice. Conversely, in countries like the United Kingdom and the United States, although there are no formal restrictions on contracts for non-citizens, they may face practical difficulties in accessing the necessary services to fulfill contractual obligations. The study recommends the need for more inclusive legal reforms to reduce inequalities and discrimination, and to enhance access to justice and civil rights for non-citizens. Additionally, strengthening legal aid services and international cooperation in civil law are suggested to ensure fair protection of rights for all individuals. The findings contribute significantly to the international civil law literature and provide valuable insights for policymakers in developing more equitable and sustainable policies in the era of globalization.

Citizenship is a legal status that gives a person rights and responsibilities as a citizen. Many laws in Indonesia regulate political rights, including the right to vote. One of them is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Within Indonesia's democratic framework, the right to vote is an important expression of popular sovereignty, allowing voters to actively elect their leaders at both the legislative and executive levels. Fulfilling the right to vote cannot be separated from various technological, political and social difficulties that may have an impact on democracy in Indonesia. Over the last five years, several dynamics have emerged in the enforcement of voting rights regulations, including changes to regulations, election implementation, and the application of digital technology to increase election transparency and accountability. Despite the implementation of legal and technological reforms, there are still challenges in verifying permanent voter lists, especially for vulnerable groups such as people with disabilities and those living in remote locations or abroad, which continues to hinder efforts to tackle disinformation and hoaxes on social media. This research examines the political rights of Indonesian individuals, especially regarding their right to vote in general elections as regulated by law. The right to vote is one manifestation of political participation that is recognized internationally and guaranteed in various national legal instruments.

This research focuses on the social integration of foreign nationals in Indonesia from the perspective of citizenship. Indonesia has become a favored destination for many foreigners who come to work, study, or seek refuge due to the increasing global mobility. However, the social integration process of foreign nationals in Indonesia faces several challenges, including restrictive citizenship policies and significant cultural and social differences. The aim of this study is to examine the factors that influence the social integration of foreign nationals in Indonesia and to provide policy recommendations that could facilitate a better integration process. This study employs a qualitative case study approach. Policy analysis, in-depth interviews with foreign nationals and local communities, as well as literature reviews from various sources, are all part of the process. The research findings indicate that Indonesia's strict citizenship policies, along with a lack of understanding and interaction between foreign nationals and local communities, are often major barriers to the integration process. The extent to which foreign nationals can integrate into society is influenced by access to education and employment, as well as community support. Additionally, the study compares the social integration processes of foreign nationals in Indonesia with those in countries such as the United States, Germany, and Australia; it was found that more inclusive policies and better-organized integration programs play a significant role in the success of foreign nationals' integration in these countries.

Educational activities to be able to improve skills in calculating the cost of goods manufactured is a Community Service program carried out in Gunung Putri Village. This activity aims to provide education to develop an understanding of the concept of financial management in business. Broadly speaking, by learning about HPP (Cost of Goods Manufactured) residents can control costs that are not needed and increase production efficiency. With this education, it is hoped that MSMEs in Gunung Putri Village will have knowledge that can help determine competitive selling prices and the desired amount of profit. The results of the activity are very good because each factor is influential in realizing the success of education about the implementation of the calculation of the cost of goods manufactured using the full costing method in Gunung Putri Village in a directed and clear manner.

Kegiatan gotong royong di Desa Gunung Rintih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan melibatkan warga secara langsung, program ini tidak hanya fokus pada pembersihan fasilitas umum seperti masjid, musholla, dan jalan desa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai kebersihan. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup observasi, sosialisasi, dan pelaksanaan bersama-sama. Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut

That every decision issued and/or action taken by state administration officials must be based on statutory regulations and General Principles of Good Government (AAUPB). In accordance with Article 9 paragraph (1) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, but in practice there are still many government officials who abuse their authority, therefore the existence of PTUN is a tool of control over government actions as well as a medium for the public to seek justice for government actions. Where the Ptun has the authority to resolve TUN disputes, as well as provide legal protection to the community for legal actions taken by the government through the PTUN. This research uses normative research using a conceptual and statutory approach. The legal materials used are: primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, articles and other legal doctrines. The legal material collection technique uses descriptive analysis. It can be concluded that the role of Ptun is in providing legal protection to citizens against detrimental administrative decisions, namely through supervision, giving administrative sanctions to government officials who do not implement court decisions, up to the execution of court decisions in the form of revoking government decisions.

This research aims to analyze the awareness of Medan State University and Medan Area University (UMA) students as citizens in understanding social rights and responsibilities regarding the use of dangerous chemicals in cigarettes. The background to this research is based on the increasing consumption of cigarettes among students and its impact on health and the environment. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observation. Interviews were conducted with students from various departments at both universities to explore their knowledge and attitudes regarding chemicals in cigarettes. Apart from that, observations were carried out in the campus environment to see cigarette consumption behavior among students. The research results show that students' awareness of their rights to obtain accurate information about the dangers of smoking and their social responsibility to educate their friends is still low. Therefore, more effective educational programs are needed to increase students' understanding of this issue and encourage proactive action in protecting themselves and the environment from the negative impacts of smoking.

Corruption is a serious challenge faced by Indonesia especially Bandar Lampung city, hampering development, undermining public institutions, and reducing public trust in the government. Efforts to prevent and address corruption are not only the responsibility of state institutions, but also require the active participation of various stakeholders, including civil society, the private sector, and the media. This article highlights the importance of collaboration between stakeholders in preventing and addressing corruption. By analyzing various collaborative initiatives that have been successfully implemented in several regions in Indonesia, this article shows that citizen involvement can strengthen the effectiveness of anti-corruption policies, increase transparency, and encourage public accountability. The role of citizens is crucial as social monitors who participate in monitoring the implementation of anti-corruption policies and programs implemented by the government. The success of efforts to eradicate corruption is also determined by the synergy between related institutions and the active involvement of the community. With organized and mutually supportive cooperation, it is hoped that efforts to prevent and handle corruption can be more effective and sustainable, thus strengthening clean and accountable governance in Bandar Lampung City.

This study aims to find out and analyze the impact of the overcapacity of correctional institutions on the development of Class II Ende prison residents reviewed from Law No. 22 of 2022. This research uses a type of empirical juridical research by conducting field interviews with the Class II B Ende Prison and its Correctional Assisted Citizens, then conducting a study of literature materials by reading, studying, studying, and analyzing literature to develop an assessment related to the title of this thesis. The results of the study show that the impact caused by overcapacity affects the comfort of WBP due to congestion in residential spaces, affects the psychological well-being of WBP, the difficulty of WBP obtaining access to coaching in the independence development program, and also affects the level of security of WBP and Prison Officers, to overcome that the Class II B Ende Prison makes efforts by implementing matters related to regulations on coaching that stated in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, optimizing the effectiveness of alternative criminal penalties other than prison sentences and evaluating and continuing to develop coaching programs in prisons.

The purpose of this study is to analyze the implementation and obstacles in granting remission to prisoners in Class II A Kupang Correctional Institution. This research is empirical juridical research, which is a type of sociological legal research that examines the applicable legal provisions and has occurred in community life with the type of data used is primary data obtained through interviews and documentation, and secondary data that provides information and is complementary to the primary. The data is analyzed descriptively-qualitatively. The research was conducted at Class II A Kupang Correctional Institution. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the granting of remission at the Class II A Kupang Correctional Institution is that Remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners and children in conflict with the law (children) who meet the requirements in the legislation. The obstacles faced by Kupang Class II A Correctional Institution in the implementation of remission are administrative factors, institutional factors, facilities and infrastructure factors.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi Inovasi  dan Kreativitas  dalam meningkatkan Kepuasan Konsumen . Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data primer populasi 35 orang, dengan Accidental sampling, menggunakan sampel sebanak 35 orang aitu warga atau masarakat ang membeli produk kue Qiara Cake Cupak ang mana jumlah populasina tidak bisa ditentukan ang ada hana jumlah rata-rata konsumen dengan 7 konsumen per hari. Teknik analisis regresi berganda linier menunjukkan bahwa variabel Inovasi  dan Kreativitas  berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen .  Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel independen Inovasi  dan Kreativitas  memiliki pengaruh sebesar 39,4% sedangkan sisana sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain ang tidak termasuk dalam penelitian. Uji t menunjukkan bahwa Inovasi  tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel dependen Kepuasan Konsumen Sedangkan variabel Kreativitas  berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel Kepuasan Konsumen. Inovasi dan Kreativitas  secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Kepuasan. Kata kunci : Inovasi, Kreativitas, Kepuasan Konsumen

The Ruang Informasi dan Dialog Bersama (RIDA) Program in Payakumbuh City is a government initiative that facilitates dialogue and information exchange between the city government and its residents. RIDA helps monitor government performance, promotes accountability, and encourages transparency. Through active dialogue, the program generates creative ideas and innovative solutions to complex issues, enabling community participation in problem-solving. RIDA also strengthens the trust relationship between the community and the government. The communication strategy of this program aims to achieve desired changes in behavior, understanding, or specific conditions. RIDA enables residents to communicate with the government through Zoom, eliminating the need to visit the government office in person, making it easier to convey complaints or suggestions directly to the mayor. This research also explores the communication strategy of the Mayor of Payakumbuh within RIDA, identifying elements such as messages, communicators, recipients, target audiences, media used, effects produced, and barriers in the RIDA program process.

This research aims to explain the importance of knowing Children's Rights and Issuing Child Identity Cards (KIA) to residents of Pasuluhan Village. A Child Identity Card (KIA) is a document that describes a child's official identity as proof of a child aged 0-17 years and unmarried, issued by the District/City Population and Civil Registration Service in Banten Province. Meanwhile, the type of research used is a descriptive method with qualitative analysis, namely a type of research through problem-solving procedures which are investigated by describing, depicting the current situation surrounding the research object based on facts. Based on the results of this research, it is known that Pasuluhan sub-district residents who have children do not yet know and issue Child Identity Cards (KIA) at the Serang City Population and Civil Registry Service. So, it can be seen that the population of Pasuluhan sub-district who know and have KIA is still low. This is because there are still many people who consider Child Identity Cards to be unimportant, and think that it is sufficient to use a birth certificate as identity, when issuing child identity cards in accordance with Minister of Home Affairs Regulations. State Number 2 of 2016 as well as conducting outreach on the importance of KIA to the community, especially to posyandu cadres and schools in rural areas so that people understand the importance of children's identity cards, then human resources are emphasized more in implementing this policy to provide services to the people of Serang City and increasing supervision of Child Identity Card issuance services. Better socialization is considered important to increase public understanding of the benefits and procedures for making KIA. Based on these findings, it is recommended that the KIA program continue to be improved and perfected so that it is more efficient and provides greater benefits for the community.