Publication Search

Nowadays, changes occur very quickly, especially in the field of technology, which requires companies to be able to adapt to these changes. Training and development is one of the most effective ways to continuously improve the knowledge and skills possessed by employees. When conducting training, of course the company must do it correctly so that it is in line with the company's goals and is on target. Training needs analysis is one of the most important stages before holding training because this stage determines which employees will take part in the training and what kind of training will be held. This research uses a qualitative approach using a case study design to obtain in-depth data. Data collection techniques for this research used interview, observation and documentation methods. The primary data source comes from interviews with 3 sources and observations and the secondary data source comes from the employee competency GAP report as the main data for training need analysis. The results of this research show that there are still several employees whose competencies do not meet the requirements required by the company. Therefore, companies should be able to continue to update employee competency GAP reports so that training needs analysis can continue to be up to date and can carry out training according to targets and objectives.

Ekonomi kreatif telah menjadi fokus penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak diperkenalkan pada tahun 2006. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terbukti dari sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor produk kreatif. Meskipun demikian, dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, subsektor digital seperti aplikasi dan permainan telah menguasai panorama ekonomi kreatif. Kendati begitu, masih ada tantangan yang dihadapi sektor ini, seperti kekurangan infrastruktur pendukung, akses pembiayaan yang terbatas, dan rendahnya tingkat pendidikan kreatif. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif di masa depan, diperlukan strategi yang menyeluruh dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi perkembangan serta peran ekonomi kreatif di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pengembangan sektor ini ke depan.

Bidang pembangunan infrastruktur kontemporer berada pada titik balik dalam sejarahnya, terjebak di antara tuntutan akan metode pembangunan yang ramah lingkungan dan pencarian inovasi yang tiada henti. Integrasi Geofoam Expanded Polystyrene (EPS) merupakan terobosan struktural yang menjanjikan perubahan revolusioner dalam berbagai aplikasi teknik terkait konstruksi infrastruktur modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Geofoam Expanded Polystyrene (EPS) dalam pembangunan infrastruktur modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jurnal ilmiah, makalah, buku, laporan penelitian, dan publikasi teknis terkait yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penelitian merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Expanded Polystyrene (EPS) Geofoam merupakan bahan bangunan yang memiliki kualitas berbeda-beda sehingga menjadi pilihan tepat untuk pembangunan infrastruktur masa kini. Bobotnya yang rendah, kekuatan tekan yang tinggi, kualitas isolasi termal yang kuat, stabilitas dimensi yang konstan, ketahanan terhadap kerusakan kimia, beragam penggunaan, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan adalah beberapa atribut utamanya. Penggunaan EPS Geofoam pada berbagai proyek bangunan, seperti dinding penahan tanah, bandara, jalan tol, jembatan dan infrastruktur lainnya telah terbukti memberikan keuntungan besar dalam hal efektivitas biaya, kinerja struktural dan kelestarian lingkungan.

Penanganan limbah adalah suatu keharusan karena limbah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan keberlanjutan. Beberapa limbah dapat didaur ulang atau diproses kembali untuk menghasilkan bahan baku yang dapat digunakan kembali. Dengan menangani limbah dengan benar, kita dapat mengurangi kebutuhan akan bahan baku alam baru dan mendukung konservasi sumber daya. Mengetahui karakteristik dan nilai kuat  tekan  beton  dengan  penggantian  sebagian  agregatnya  dengan agregat daur ulang yang berasal dari limbah batu bata penggaron adalah tujuan dari penelitian ini.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  menghadirkan  solusi  untuk  mendaur ulang limbah batu bata penggaron hasil pembongkaran konstruksi dan sisa produksi batu bata sebagai pilihan pengganti agregat  kasar alam dalam campuran beton yang juga diharapkan mampu menjadi salah satu penerapan yang dapat mendukung adanya program green concrete. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi optimal untuk penggunaan bata Penggaron sebagai pengganti agregat kasar adalah sebesar 60% dari total kebutuhan agregat kasar dalam desain.

This study aims to explore the impact of the trans-Sulawesi railway infrastructure development intervention on people's lives. With a qualitative case study approach, this research will focus on three aspects: economic, social, and environmental, to understand the dynamics of change and community response. In the economic aspect, changes in livelihood, income, and employment opportunities will be examined. Socially, the influence of infrastructure on interaction, cohesion, culture, and local wisdom will be explored. The environment will highlight issues of spatial planning, land use, habitat destruction, and biodiversity threats. The findings are expected to provide a comprehensive understanding of community dynamics in responding to interventions, as well as input for policymakers to design interventions that are more responsive to community needs and aspirations.

The aim of this research is to determine the effect of tax aggressiveness, profitability, leverage, and an independent board of commissioners on corporate social responsibility disclosure with company size as a moderating variable in infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The period used in this research is 4 years, starting from 2018-2021. This study uses a quantitative approach. The population in this study were 67 infrastructure companies that were still listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling and a sample of 13 companies was obtained. The data analysis technique used is moderated regression analysis (MRA). The results of the research show that partially tax aggressiveness, company size has a positive effect on corporate social responsibility disclosure, profitability, leverage, an independent board of commissioners has no effect on corporate social responsibility disclosure, company size is able to moderate tax aggressiveness towards corporate social responsibility disclosure, and company size does not. able to moderate profitability, leverage, independent board of commissioners on corporate social responsibility disclosure. Simultaneously, tax aggressiveness, profitability, leverage, independent board of commissioners, and company size have a positive and significant effect on corporate social responsibility disclosure. The ability of the variables tax aggressiveness, profitability, leverage, board of commissioners and company size to explain Corporate Social Responsibility disclosure is 21% as shown by the large adjusted R square value. Meanwhile, the remaining 79% is influenced by other variables.

Permasalahan yang terjadi di Desa Gunungsari yaitu kurangnya sarana infrastruktur seperti plang jalan dan cermin cembung. Hal ini sangat berguna apalagi terdapat banyak jalan-jalan kecil dan gang yang berada di desa sehingga mempersulit pengguna jalan yang melalui jalan desa. Dengan adanya permasalahan yang ditemui sehingga perlu upaya peningkatan sarana infrastruktur yang memadai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan mengadakan survei lokasi titik dimana akan diberikannya nama-nama plang jalan dan cermin cembung. Adapun jumlah plang nama jalan yang dibuat sebanyak 6 buah dan 2 buah cermin cembung. Kegiatan ini sangat disambut positif oleh warga desa mulai dari proses persiapan hingga dengan pelaksanaan pemasangan. Dengan adanya pemasangan nama jalan dan cermin cembung di desa menjadi startegi penting dalam peningkatan insfrastruktur jalan, mulai dari memperjelas navigasi dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada akhirnya juga membuka akses yang lebih luas terhadap poteensi pembangunan ekonomi dan sosial di desa.

Di era perkembangan dunia yang cepat dan tantangan revolusi industri 4.0, mendorong perubahan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah masa depan adalah bentuk konsep yang selaras dengan kerangka pendidikan 4.0 dengan mengadaptasi perubahan dalam konten pembelajaran, mengembangkan fasilitas infrastruktur yang mengacu pada perkembangan dan teknologi masa depan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, sebagai salah satu tempat untuk menghasilkan pekerja yang siap bekerja dan kompeten sesuai dengan jenis industri atau kejuruan, menjadi model simulasi untuk menerapkan konsep sekolah masa depan. Oleh karena itu, perlu untuk mengeksplorasi pengembangan infrastruktur dan model pengembangan desain untuk fasilitas infrastruktur SMK masa depan sehingga simulasi pengembangan SMK masa depan dapat diterapkan dan mencapai tujuan optimal. Dari hasil penelitian ini, prinsip desain SMK masa depan melibatkan desain ruang pembelajaran yang mendukung model pembelajaran, kolaborasi, dan desain ruang pembelajaran harus seimbang antara fleksibilitas ruang dan teknologi pembelajaran. Ruang pembelajaran yang ideal diharapkan, desain harus mempertimbangkan praktik aksesibilitas, dan desain bangunan harus dapat dengan mudah diubah, disesuaikan, dan disesuaikan dengan masa depan. Oleh karena itu, perlu untuk mengeksplorasi pengembangan infrastruktur dan model pengembangan desain untuk fasilitas infrastruktur SMK masa depan sehingga simulasi pengembangan SMK masa depan dapat diterapkan dan mencapai tujuan optimal

Pendekatan Arsitektur Perilaku dalam perancangan Perpustakaan Daerah Kota Mataram merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip perilaku manusia untuk membentuk dan meningkatkan desain perpustakaan. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna sebagai panduan utama dalam menciptakan lingkungan perpustakaan yang lebih responsif dan sesuai dengan pola perilaku masyarakat di Kota Mataram. Perencanaan dan perancangan perpustakaan umum di Kota Mataram merupakan salah satu solusi dari pemerintah daerah dalam membangun Kota Mataram dalam berbagai aspek, terutama aspek pendidikan. Adapula fungsi dari perpustakaan ini adalah sebagai tempat yang menyediakan informasi dan ruang baca. Pendekatan yang diusung adalah pendekatan perilaku dimana bentuk dan desain bangunan mengutamakan kenyamanan pengguna maupun pengunjung disesuaikan dengan misi pengembangan di Kota Mataram, dengan meningkatkan infrastruktur kota, sarana, dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang uang berwawasan lingkungan.    

There are 514 urban areas in the archipelagic nation of Indonesia (Ministry of Home Affairs, 2016). There are many cities in Indonesia that are able to provide a sense of comfort and security for their residents, this of course has an impact on population growth. However, the amount of waste that can be generated and stored is limited by the carrying capacity of the urban environment. Using the idea of ​​a "green city" which consists of nine elements of road infrastructure, traffic, green open space, clean water, noise, energy, housing, clean air and buildings is one way to overcome the above problems. All these qualities need to be utilized immediately with a comprehensive systems approach and in accordance with economic, social and environmental principles in sustainable development. Blue economy approaches can be used to eliminate waste. The “blue economy” is a term that is becoming increasingly popular in today's seas and oceans. The aim of this concept is to combine sea base development opportunities with environmental management and protection. Four conceptual interpretations of the blue economy were determined through research into the dominant discourse in international economic policy documents. How the blue economy works is also examined through an “in practice” analysis of the blue economy and related actors. Next, the scope and focus of the blue economy is explored specifically on the maritime industry, which is included or excluded in various conceptualizations. This analysis reveals areas of agreement and conflict. The consensus range reflects the growing trend towards the commercialization and valuation of nature, delineating and defining maritime boundaries and enhancing the security of the world's oceans. There are several areas of conflict, particularly disputes over the legitimacy of individuals as part of the “blue economy”, highly carbon-intensive industries such as oil and gas and the growing deep sea mining industry. Oceans are becoming increasingly important in terms of potential international trade opportunities through intermediaries and buyers. the behavior of the model supporting such a relationship in the ocean is acceptable from a regular and economic point of view. The relationship between land and sea is increasing in the role and importance of the "blue economy" as the term emerges in the background. . A literature review was conducted to analyze the correct definition of the blue economy. This definition is analyzed based on the minimum requirements that are important for the blue economy. This article also tries to compile various types of activities related to marine services. This is done to determine what can be considered priority areas for blue economic growth. The blue economy concept is based on national economic development. This is comprehensively useful for achieving overall national development. Environmental accounting is stated as a process of reducing negative values ​​and creating positive values ​​in environmental accountability.

Rumah sakit sangat membutuhkan sistem informasi manajemen (SIM) untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Tantangan di bidang kesehatan begitu kompleks sehingga pelayanan kesehatan menjadi isu penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pelayanan medis di rumah sakit. Tujuan dari SIM Rumah Sakit Terpadu (SIMRS) adalah untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi utama rumah sakit ke dalam suatu sistem terintegrasi yang disimpan dalam database pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memetakan data untuk pelaksanaan SIMRS. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem perangkat lunak SIMRS yang disesuaikan, pemahaman tentang infrastruktur dan kemampuan TI, serta pemetaan yang tepat adalah kunci implementasi SIMRS. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi rumah sakit dan peneliti, khususnya yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan SIMRS pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten dan provinsi.

Infrastructure development is one of the top priorities for the Indonesian government to achieve sustainable economic growth and enhance the quality of life for its people. Infrastructure plays a significant role in driving economic growth, as the availability of adequate infrastructure in a region contributes to the economic development of that area. However, it's acknowledged that financing large-scale and complex infrastructure projects requires substantial funds. Currently, government sukuk has become a popular choice for the Indonesian government to obtain funds aimed at financing infrastructure development. Economic growth serves as one of the indicators to assess the outcomes of past development efforts and determine the direction of future development. In other words, positive economic growth indicates an improvement in the economy, while negative economic growth signifies a decline. Funding sourced from foreign debt and infrastructure project development in Indonesia has consistently been a recurring issue over the years, given their interconnected nature. The government has taken various measures to ensure infrastructure continues to progress without adding to the burden of foreign debt for the country. One suitable option that can serve as a way out of the limitations in funding sources is through the issuance of Shariah Sovereign Securities or SBSN by the government.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara tiga penyedia layanan cloud terkemuka saat ini, yaitu Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), dan Google Cloud Platform (GCP). Layanan cloud telah menjadi elemen penting dalam infrastruktur teknologi informasi modern, memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data mereka secara efisien dan aman. Dalam penelitian ini, kami melakukan tinjauan terhadap fitur, keandalan, skalabilitas, keamanan, dan biaya layanan cloud yang ditawarkan oleh ketiga penyedia ini. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis literatur, studi kasus, dan survei. Kami mengumpulkan data dan informasi terkait dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti dokumen resmi, studi independen, dan laporan pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga penyedia layanan cloud memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Microsoft Azure dikenal karena integrasinya yang kuat dengan lingkungan Microsoft, sementara AWS menawarkan beragam layanan yang sangat skalabel. Di sisi lain, GCP menonjol dalam hal keamanan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing penyedia layanan cloud, serta membantu organisasi dalam memilih penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penyedia layanan cloud untuk terus meningkatkan dan mengembangkan layanan mereka guna memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berkembang di dalam pasar layanan cloud yang kompetitif. Dengan demikian, analisis komparatif ini memiliki nilai strategis yang tinggi dalam mendukung keputusan bisnis dan pengembangan teknologi informasi lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perkembangan riset tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dalam konteks perusahaan perkebunan di Indonesia. Kompleksitas karakteristik aset tetap pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman perkebunan, infrastruktur lahan, serta mesin dan peralatan pengolahan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penerapan PSAK 16 telah mampu mencerminkan kondisi ekonomi aset secara akurat dan relevan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA yang diterbitkan pada periode 2018–2023. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) dinamika penerapan PSAK 16 dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada perusahaan perkebunan, (2) faktor-faktor moderasi dan mediasi yang memengaruhi kualitas perlakuan akuntansi aset tetap, serta (3) implikasi pemilihan model pengukuran biaya historis versus revaluasi terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan perkebunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PSAK 16 telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif, implementasinya pada perusahaan perkebunan masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam penentuan masa manfaat tanaman, metode penyusutan yang tepat, dan konsistensi pemilihan model pengukuran aset. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akuntansi, pengembangan panduan implementasi PSAK 16 yang spesifik untuk sektor perkebunan, dan peningkatan kualitas pengawasan auditor menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam bidang akuntansi keuangan serta mengidentifikasi agenda riset yang relevan untuk pengembangan ilmu di masa depan. Meningkatnya adopsi teknologi AI dalam praktik pelaporan dan analisis keuangan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana teknologi ini mampu mentransformasi kualitas informasi akuntansi, efisiensi proses pelaporan, dan peran profesional akuntan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus, Web of Science, dan IEEE Xplore yang diterbitkan pada periode 2018–2023. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) tipologi dan karakteristik penerapan AI dalam proses akuntansi keuangan, (2) faktor-faktor moderasi yang memengaruhi efektivitas implementasi AI terhadap kualitas pelaporan keuangan, serta (3) implikasi penerapan AI terhadap kompetensi akuntan, standar pelaporan, dan tata kelola informasi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun AI telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi proses akuntansi secara signifikan, hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi perubahan budaya organisasi, serta ketidaksiapan regulasi akuntansi dalam mengakomodasi output berbasis AI masih menjadi tantangan utama adopsi di skala luas. Penguatan kerangka regulasi AI dalam pelaporan keuangan, pengembangan kurikulum akuntansi berbasis kompetensi digital, serta peningkatan kolaborasi antara lembaga standar akuntansi, industri teknologi, dan perguruan tinggi menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

KKN is a form of education by providing learning experiences for students to live in society, directly identifying and dealing with community problems as well as efforts to increase the content and weight of education for students and to obtain greater added value for higher education. Infrastructure is a physical system needed to meet basic human needs in the social and economic spheres. In 2023, one of the villages that will be used as a place or location for Real Work Lectures at Sahid University Surakarta is Sindon Village, Ngemplak, Boyolali. Sindon Village is one of the villages in Ngemplak District, Boyolali Regency, Central Java Province. Sindon Village itself consists of 3 hamlets, namely Sambiroto Hamlet, Brajan Hamlet and Manukan Hamlet. Based on surveys and direct observations carried out in Dukuh Sambiroto, it was found that there was no welcome sign. For this reason, the SGM KKN Team carried out a program to make welcome signs to Sambiroto Hamlet. With the aim of providing benefits as a guide. In its implementation, activities ran smoothly and were on target according to the specified time.  

Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan riset tentang digitalisasi akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi teknologi akuntansi digital di Indonesia dan konteks global. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA periode 2018–2023. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi UMKM berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi teknologi digital, tuntutan transparansi keuangan, dan dorongan kebijakan pemerintah. Tiga tema dominan yang teridentifikasi adalah: (1) tantangan adopsi teknologi akuntansi digital pada UMKM, (2) peluang dan manfaat digitalisasi akuntansi bagi daya saing dan pertumbuhan UMKM, serta (3) peran ekosistem pendukung dalam mempercepat transformasi digital akuntansi UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun digitalisasi akuntansi membuka peluang besar bagi UMKM, kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan yang tertib masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis. Penguatan ekosistem digital, program pelatihan yang berkelanjutan, dan kebijakan insentif yang tepat sasaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

The border is an important aspect of the state because it determines the area of ​​authority and sovereignty of the state which intersects with the sovereignty of other countries. The border is also a very strategic area for a country, because it involves socio-cultural, economic, political, defense and security aspects. Based on Law No. 43 of 2008 concerning state territory, states that the border area is part of the country's territory which is located on the side along the border of Indonesia's territory with other countries and the border area is in the sub-district. The Law on State Territories also explains that the development of Indonesia's border areas is the responsibility of the state. Development in the field of infrastructure is also a major supporting factor for the main functions of the social system and economic system, such as the availability of health facilities, roads, air transportation, markets and educational facilities which support people's daily lives. With an infrastructure system that supports the community to move dynamically and makes it easier for the community to carry out economic activities, investors can invest in the regions. So that isolated/hard-to-reach areas can be accessed easily.

Menghadapi tantangan dan peluang di pasar ini, Indonesia telah mengadopsi berbagai strategi. Fokus utama strategi ini termasuk peningkatan produksi domestik, diversifikasi energi, peningkatan infrastruktur migas, dan kerja sama regional dan internasional. Meskipun telah dilakukan upaya yang signifikan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan efisiensi produksi, mengurangi ketergantungan pada impor migas, peningkatan daya saing global, dan menghadapi perubahan kebijakan. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, rekomendasi termasuk peningkatan investasi, perbaikan kebijakan energi, penguatan regulasi perdagangan, dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya migas. jurnal ini memberikan wawasan bagi pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor migas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Infrastructure development is the duty and responsibility of both the Central Government, Provincial Government and Regency/City Regional Governments in accordance with the division of government affairs. One of the places in Bantul Regency that introduces leather puppet crafts to the wider community is Pucung as a center for shadow puppets. The development of village infrastructure based on the wayang kulit craft culture needs to identify the efforts of wayang kulit craftsmen in overcoming marketing barriers, infrastructure development efforts that have been carried out so far, and prioritized infrastructure to be equipped with the aim of increasing the marketing of wayang kulit crafts. This study uses qualitative methods with observations and interviews. The results of this study are that craftsmen market wayang kulit crafts online and digitally E-commerce to overcome the obstacles they face, the infrastructure related to the marketing of leather puppets that has been developed so far is a means of communication in the form of internet and WIFI, and infrastructure that is prioritized to be equipped is e-commerce digital marketplace.