Publication Search

Penelitian ini meneliti legalitas akta perjanjian kawin oleh anak di bawah umur berdasarkan kehendak orang tua. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian adalah perjanjian kawin menurut Pasal 147 KUHPerdata harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan serta di hadapan notaris dengan maksud agar akta tersebut autentik. Berbeda dengan perjanjian kawin menurut Pasal 29 UU Perkawinan yang memberi keleluasaan untuk membuat perjanjian sebelum, saat, dan selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian kawin sebagaimana dalam Pasal 1330 KUHPerdata diatur hanya bisa dibuat oleh pihak yang telah cakap hukum, bukan pihak-pihak belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perempuan sesuai larangan serta ketentuan undang-undang. Pihak yang belum dewasa atau anak di bawah umur tidak diperkenankan oleh KUHPerdata membuat perjanjian kawin. Larangan demikian bisa dilaksanakan jika anak di bawah umur tersebut didampingi orang tua. Oleh karena itu, perjanjian kawin oleh anak di bawah umur bisa dibuat di hadapan notaris dengan didampingi orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Legalitas perjanjian kawin akan berkurang ketika isinya didasarkan kepada kehendak orang tua bukan anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan serta dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Nasabah yang ingin mengajukan kredit kepada bank harus membuat perjanjian kredit dengan bank melalui suatu kesepakatan formal. Perjanjian kredit ini dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk Akta Perjanjian Kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis deskriptif analitis untuk mengeksplorasi Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara Bank dan Nasabah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta penelusuran internet, termasuk artikel dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan kritis terhadap peran Notaris dalam proses penyusunan Akta Perjanjian Kredit. Notaris bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti, serta memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan norma hukum dan etika. Selain itu, notaris juga terlibat dalam proses penyelesaian wanprestasi, yang dapat dilakukan melalui eksekusi di bawah tangan atau melalui lelang yang diatur oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia, dan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Manusia membutuhkan tanah tidak hanya untuk kegiatan sehari - hari tetapi juga untuk kebutuhan setelah kematian. Konsep tanah dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan “Berdasarkan atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permikaan bumi, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama orang lain serta badan hukum.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis dan bergantung pada sumber literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan di Pengadilan, sementara jalur non-litigasi dapat melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Bisnis franchise berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memajukan perekonomian di Indonesia, peluang tersebut membutuhkan proses, pengaturan dan pembatasan. Bisnis franchise mulai merambah di Indonesia, antara lain bidang perdagangan dan jasa seperti pendidikan, perhotelan dan kesehatan, akan tetapi yang paling banyak diminati terutama bisnis kuliner. Perkembangan bisnis franchise yang banyak diminati oleh para pebisnis di Indonesia adalah brand franchise dari luar negeri, karena brand luar negeri telah dikenal, lebih menjanjikan dari segi bisnis dan lebih memberikan kepastian hukum bagi franchisor maupun franchisee. Salah satu yang sangat penting dalam bisnis franchise adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu franchisor sebagai pemilik brand dan franchisee sebagai pelaksana dalam perjanjian franchise tersebut. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis franchise sehingga terjadi keseimbangan yang tentunya akan menghasilkan bisnis yang luar biasa. Franchisor sebagai pemilik brand atau merek yang sudah mumpuni di bidangnya dan teruji dalam menjalankan bisnisnya memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah uang yang disebut royalty kepada franchisor, dan franchisee berhak untuk mendapatkan standard pengoperasian bisnis yang akan diajarkan oleh franchisor dan memperoleh bimbingan secara terus menerus agar bisnis dapat berjalan dengan baik.

Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan dengan akta otentik untuk perlindungan hukum para pihak. Kenyataannya, banyak jual beli hak atas tanah tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Putusan Perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2206, 2207 dan 2208 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 46. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Permasalahan: 1. Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk?  Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian : 1. Prosedur pembatalan sertipikat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui 6 tahapan yaitu Permohonan, Penanganan, Keputusan Pembatalan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk yaitu pada tingkat Pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya. Pada tingkat Banding, majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan pokok perkaranya. Pada tingkat Kasasi yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum. 3. Perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk terdapat 2 pihak yaitu pertama Rusnah dan Masrani sebagai pembeli sudah terlindungi, kedua para pihak pembeli keempat Sertipikat dapat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Penjual.

Putusan pailit dianggap sebagai solusi terbaik bagi para debitor khususnya bagi pengembang dalam melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi dapat dikatakan upaya tersebut merugikan para pembeli satuan rumah susun atau apartemen yang telah membayar lunas sebelum pembangunan selesai dengan hanya diikat dengan ppjb sebagai bentuk kesepakatan jual beli antara pengembang dengan pembeli tanpa adanya proses levering. Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan kepemilikan unit rumah susun yang telah dibeli. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum kepailitan bagi pengembang terhadap pembeli (konsumen) satuan rumah perumahan. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menelaah teori dan konsep hukum serta peraturannperundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uu kepailitan dan pkpu, uupk, serta kuhperdata belum mengatur secara detail terkait perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah perumahan yang pengembangnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu, akibat hukum dari adanya permasalahn tersebut yaitu pembeli dapat mengupayakan serta menuntut ganti rugi pelunasan piutang kepada pengembang atas dasar gugatan wanprestasi, dan terkait pelunasan piutang dapat berupa pembayaran tunai atau angsur atau tetap dengan proses pembangunan unit apabila dalam pelunasan kreditor terdapat sisa dana dalam melanjutkan proyeknya.

Children are the future generation of the nation that must be protected, especially when dealing with the law. Law enforcement against perpetrators of drug abuse crimes committed by children has been effective. Drug abuse has a very bad impact on the continuity of a nation's generation. To anticipate this, cooperation is needed from all components of society, such as families, from school to university level, and the government must unite in efforts to prevent narcotics in the surrounding environment. Using the perspective of Law Number 35 of 2009, this study attempts to analyze how narcotics crimes committed by children are prosecuted legally. Drug abuse is a serious crime that can endanger the security and sovereignty of the state, as well as the growth and future of the state, according to a normative legal approach that includes analysis of laws and regulations and previous events. Illegal drug use is prohibited, according to Law Number 35 of 2009. Research findings show that, despite the need for legal action against children who use drugs, the juvenile criminal justice system uses Restorative Justice strategies along with the concept of diversion to protect children from stigma.

The growth in population and private vehicles in Surabaya has caused a significant increase in traffic congestion. To overcome this problem, the Surabaya City government implemented the Suroboyo Bus public transportation policy as an alternative solution. This research aims to evaluate the impact of this policy in reducing traffic jams in the city of Surabaya. The research methods used include secondary data analysis from related agencies, Suroboyo Bus user satisfaction surveys, as well as field observations at several main congestion points. The research results show that the implementation of Suroboyo Bus contributed to reducing the volume of private vehicles by 12% on main routes and increasing public interest in public transportation. However, the effectiveness of this policy still faces challenges, especially in terms of integration of transportation modes and service area coverage. In conclusion, the Suroboyo Bus policy has great potential to reduce congestion if supported by infrastructure development and increasing public awareness of the use of public transportation.

Community Service Activities were carried out at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Mojokerto with the target of understanding legal socialization related to preventing deviant behavior from an Islamic legal perspective. Implementation of community service The main aim of this activity is to increase insight and knowledge regarding the prevention of deviant behavior from an Islamic Law perspective at MAN 1 Mojokerto. In order to increase knowledge and insight regarding deviant behavior carried out by teenagers and how it is regulated in Islamic law. Therefore, the socialization carried out at MAN 1 Mojokerto, Mojosari District, Mojokerto Regency is very important to carry out. Where adolescence is a transition period from childhood to adulthood, where children are not yet fully able to be independent. At this time, teenagers are at the stage of searching for self-identity which is full of various problems. One of the problems experienced by teenagers in their lives is related to deviant behavior. Deviant behavior is chaotic behavior that causes a teenager to be nervous, nervous and act uncontrollably. This behavior is often a reflection of anti-social personality in teenagers, we can see this from behavior that does not heed religious and social norms. Trigger factors can come from the individual teenager himself (internal) or outside the teenager himself (external). As parents, educators (teachers) should naturally contribute to resolving deviant behavior in adolescents. Emotional development in adolescents has not yet reached stability, so to help solve the problem we must understand its characteristics.

The existence of Village-Owned Enterprises or called VOE in improving the village economy has not fully carried out its role. Considering its legality as a legal entity, it is important to implement the principles of management as stipulated in Government Regulation Number 11 of 2021. This community service aims to optimize the role of VOE by providing a legal understanding of the implementation of Taman Jaya VOE governance in order to improve the economy of Taman Village. The service is carried out through socialization, by the method of presenting legislative materials which is the basis for managing VOE to managers, village officials, and the community as the target of the activity. Accordingly, the results of this community service activity, the principles of VOE management that has been regulated in laws and regulations be able to implemented properly.

This research aims to analyze the legal aspects contained in loan-to-use agreements related to the use of regional property, especially land and buildings. In addition, this research aims to evaluate the implementation of Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property which has undergone changes through Home Affairs Government Regulation number 7 of 2024 concerning Amendments to Permendagri number 19 of 2016 concerning Property Management Regionally Owned. Furthermore, this research also aims to identify the terms and conditions governing the use of regional property in the Borrow-Use Agreement for regional assets in the form of land and buildings proposed by the Indonesian National Sports Committee, Sumenep Regency. The method used in this research is a qualitative research method with a focus on empirical legal research. The research results indicate that the Indonesian National Sports Committee is not included in the legal subjects regulated by the Borrow-Use Agreement for Regional Property. This is due to the character of KONI which is a non-governmental organization. In practice, KONI cannot implement loan-to-use agreements on regional assets; However, KONI still has the opportunity to enter into an agreement to utilize other regional assets.

Drinking and uncommendable behavior are two intertwined things. Recently, an event that has disturbed the community has become more frequent. Some sexual crimes against children occur after the perpetrator drinks alcohol, where people will be encouraged to commit heinous acts, when their intellect has been influenced by alcohol. The Sikka Regency Government together with the Sikka Regency Regional People's Representative Council made Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning the Supervision and Control of Alcoholic Beverages, as a preventive effort to overcome social problems in the community, namely, the high number of traffic accidents, Domestic Violence (KDRT) and vandalism triggered by alcoholic beverages. This research is an empirical juridical law research. This study is descriptive and analyzes primary data to find out the Implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages. Data collection uses observation, documentation and interview techniques. The results of the study show that: (1) The implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages needs to be followed up because there are still obstacles faced (2) The impact of the Implementation of Sikka Regency Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning Supervision and Control of Alcoholic Beverages, one of which is a decrease in revenue.

Conservation is one of the ways taken by the government to protect, conserve, and maintain biodiversity and its ecosystems from extinction. So that the provisions of Article 21 paragraph 2 of Law no.5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Their Ecosystems are expressly regulated regarding the prohibition of trading and utilizing protected animals, including eggs and other parts. Poaching, turtle egg theft, and coastal pollution are some of the factors that cause the drastic decline in the population of these rare animals. One of the turtle conservation places in Lembata Regency is the Loang Turtle Conservation. This research is an empirical juridical research, namely reviewing and analyzing the turtle conservation process by the people of Riabao Village and Duawutun Village, and knowing the participation of the people of Riabao Village and Duawutun Village in turtle conservation efforts. By using a special approach and approach to legislation that examines the conformity between the applicable legal provisions and the facts that occur in the field. The results of this study show that: (1) Apart from the declining population and government policy attachment related to the prohibition of turtle hunting, another major factor in the establishment of this captivity geographically is because the Loang coastline is the destination area for the migration of turtles. (2) Community participation in conservation efforts of turtles as protected animals on the coast of Loang, Riabao Village and Duawutun Village, Nagawutung District, Lembata Regency, which was initially a group of conservation youth who felt very concerned about the survival of the ancient animal.

This research discusses the impact of post-regional expansion on community welfare, with a case study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province. Regional expansion aims to improve public services and community welfare through decentralization. This research method uses a qualitative approach with library research analysis. The research results show that expansion has succeeded in reducing unemployment rates, increasing access and quality of public services, as well as improving education and health facilities. However, there are challenges such as decreasing agricultural productivity and low community participation. Overall, regional expansion can be an effective tool for improving community welfare, provided there are appropriate policies and active participation from all elements of society.

Studies This investigate connection between change order manage And strength law-politics Which to form policy public. Studies This explore influence from change governance the current government in progress to design and implementation policy public with background behind reform order manage moment This . For analyze various subject, study This use study qualitative with analysis document And study literature in a way comprehensive. Framework theoretical in study This covers knowledge about governance changes, which include various models and their impacts. At the same time, the idea about dynamics law-politics investigated , highlighted How problem law interact with process political For to form results policy public. Study This to study world post reform through thorough data analysis, analyzing change policy public and its performance. Research This Also to study role component law-politics in making policy, highlighting contribution, obstacle, and the problems that faced. Findings This highlight existence relatedness between reform government And strength legal-political, so that give outlook about landscape policy the public who are developing. Study This add better understanding Good about impact governance changes and complex processes involvement law-politics in development policy public. The maker policy will get benefit from consequence This , Which will give outlook important for order manage And formation more policies effective . The proposal emphasize areas that need achieved in reform future governance and consolidation not quite enough answer law-politics in evolution policy public Which currently ongoing.

Law enforcement of road transportation traffic is one of the important aspects in maintaining road safety and order. However, the effectiveness of monitoring and evaluating the performance of Civil Servant Investigators (PPNS) in law enforcement is often hampered by unstructured processes and lack of transparency in reporting. This research aims to analyze the role of information technology (IT)-based system development in improving transparency, efficiency, and accountability in monitoring and evaluating PPNS performance. This research uses a qualitative method with a case study approach, which involves analyzing the application of information systems in institutions that handle traffic law enforcement. The results showed that IT systems can improve transparency by providing clear and real-time data access, increase efficiency by speeding up data processing and analysis, and strengthen accountability through auditable digital records. The study concludes that the development and implementation of IT systems in the oversight of PPNS performance not only improves the effectiveness of traffic law enforcement, but also strengthens the integrity and public trust in the institutions that carry out these tasks. The implementation of IT systems is expected to be a strategic solution in improving the quality of public services in the field of traffic law.

Indonesia continues to face complex political and legal challenges. The developing political dynamics are a factor that influences the implementation of legal policies based on the principles of justice and the needs of the community. Efforts to improve law enforcement are carried out by accommodating the aspirations of the community, increasing the professionalism of law enforcement officials, and legal institutions. Legal politics is an activity to monitor law enforcement to achieve the goals of the state that has been set. This research aims to discuss the role of legal politics in the formation and enforcement of law in Indonesia. This study uses secondary data, obtained from the literature of journals on legal politics. Conclusion: the implementation of legal policies is sometimes still influenced by the interests of political elites, who use their power to enforce the law. However, this can be prevented by increasing public awareness to monitor law enforcement based on Pancasila values actively.

Legal protection for victims of sexual abuse of minors is very important to guarantee children's rights and provide justice for them. Sexual abuse of children is an act of violence that can have serious impacts on the psychological, social, and physical development of children. Therefore, the state, through various legal policies, plays a role in protecting children from the threat of sexual abuse. In Indonesia, various regulations have been set to provide protection, such as the Child Protection Law, which regulates children's rights to protection from sexual violence. In addition, clear legal mechanisms and psychological assistance processes are also very necessary to ensure the recovery of victims after the incident. The importance of a child-friendly justice system is also highlighted in legal protection efforts, considering that victims often feel intimidated and marginalized in the legal process. A court process that is sensitive to the psychological condition of children will help reduce further trauma for victims. Legal protection also includes imposing strict sanctions on perpetrators to provide a deterrent effect, as well as educating the public about the importance of protecting children from sexual abuse. The government and related institutions must work together to strengthen this protection system.  

Corruption has been a well-known problem in Indonesia for a long time. News of corruption cases often becomes a hot topic, especially in this digital age where information spreads rapidly. Unfortunately, statistics show that public reaction to corruption cases in 2024 was more permissive than in the previous year. This is undoubtedly a hindrance in realizing the vision of Indonesia Gold 2045. Therefore, as one of the efforts, a socialization on law enforcement and anti-corruption was conducted at SMA Negeri 34 Jakarta on October 15, 2024, aiming to create a young generation that is law-abiding and anti-corruption. In this activity, students were invited to understand corruption in depth, including the legal basis, the impact of corruption, and how to prevent the seeds of corruption from an early age. Using an interactive and engaging approach, as well as examples of familiar corruption cases, students not only learned about the law, but also developed an awareness of the importance of maintaining integrity in their daily lives.

Currently, corruption is a very worrying problem. The rampant acts of corruption not only affect adults, but also students. Apart from curative action, in the form of providing sanctions, both criminal and administrative, to perpetrators of corruption. It is also important to take preventive action against acts of corruption. This preventive action is taken to prevent corruption in the future. Preventive measures can be taken for adults and students. Providing education on anti-corruption values among students is one of these preventive steps. Starting from this, the authors who are members of the Project Based Learning (PjBL) group organized anti-corruption values education for students at SMA Negeri 109 Jakarta. Through this education, the author also conducted research on the effectiveness of corruption education in terms of preventive measures for corruption. This research uses qualitative methods by collecting data through questionnaires and interviews. This research involved 80 respondents from students at SMA Negeri 109 Jakarta. The majority of respondents expressed the effectiveness of the education that the author held.