Publication Search

Pemilihan umum daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Tetapi, dinamika ketatanegaraan pasca reformasi menunjukkan bahwa sistem dan norma hukum pemilu sering kali mengalami perubahan signifikan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan tersebut tidak hanya mengoreksi ketentuan undang-undang, tetapi juga mengubah struktur dasar penyelenggaraan pemilu, termasuk sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen, hingga teknis penghitungan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis putusan MK terhadap hukum pemilu daerah dan merumuskan model rekonstruksi hukum yang sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah terjadinya kekosongan jabatan DPRD dan Kepala Daerah selama masa transisi antara tahun 2029 hingga 2031, yang menuntut adanya solusi hukum yang jelas dan konstitusional. Untuk mengatasi kekosongan tersebut, diperlukan rekonstruksi hukum melalui tiga opsi alternatif, yaitu: perpanjangan masa jabatan secara terbatas, penunjukan Penjabat Kepala Daerah, atau pelaksanaan pemilu antara untuk masa jabatan transisi selama 2,5 tahun.

As a sovereign and independent country, Indonesia has national goals it aspires to achieve, one of which is to maintain and promote world order. This can be implemented on a smaller scale, such as within the Indonesian National Armed Forces. This research is normative in nature, gathering data through literature studies. The results indicate that military police play a role within the Indonesian National Armed Forces. However, there are still many challenges faced by the military police in enforcing law and justice within the Indonesian National Armed Forces.

Naskah drama “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra merupakan naskah drama yang membahas mengenai kritik sosial untuk memperjuangkan keadilan atas kekuasaan yang tidak adil atau menindas melalui simbol-simbol seperti “Mostodon” dan “Burung Kondor” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strukturalisme genetik yang terdiri dari struktur intrinsik dan struktur ekstrinsik genetik naskah drama “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan interpretasi data dan analisis naskah secara mendalam. Sumber data penelitian dan berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. Hasil Analisis menunjukan struktur “Mostodon dan Burung Kondor” karya W.S Rendra memiliki unsur intrinsik yang membangun naskah drama yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dialog, dan gaya bahasa. Sementara itu, struktur genetik ekstrinsik meliputi faktor kemanusiaan, pandangan dunia, penjelasan-pemaham dan subjek kolektif.  

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural melalui pendekatan studi kepustakaan. Layanan bimbingan klasikal berperan penting dalam membantu siswa menyesuaikan diri secara sosial dan akademik di tengah keberagaman budaya sekolah. Fokus kajian meliputi prinsip, teknik, tahapan pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta strategi konselor dalam mengelola dinamika multikultural. Hasil kajian menekankan pentingnya kompetensi multikultural, komunikasi empatik, dan refleksi berkelanjutan untuk menciptakan layanan yang inklusif dan adaptif. Layanan ini juga menjadi sarana strategis dalam menanamkan nilai toleransi, empati, serta keadilan sosial kepada siswa. Kesimpulannya, layanan bimbingan klasikal dalam konteks multikultural perlu dirancang secara holistik agar mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan memberdayakan bagi semua siswa.

The implementation of digitalization in the healthcare sector through the Integrated Referral sistem (Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi/SISRUTE) offers significant opportunities to expand access and improve the quality of healthcare services, especially in remote and underserved areas of Indonesia. This paper aims to analyze the challenges of implementing SISRUTE from a legal perspective, focusing on the principle of equitable healthcare access. The study uses a normative juridical approach combined with literature analysis, examining national regulations, including Law No. 17 of 2023 on Health, Government Regulation No. 47 of 2021 on Hospital Administration, and supporting ministerial policies. The research identifies several barriers that hinder the effectiveness of SISRUTE implementation, such as uneven distribution of digital infrastructure, limited internet connectivity, lack of adequately trained healthcare personnel, and the absence of supporting local regulations that align with national policy frameworks. These challenges create disparities in the utilization of SISRUTE, particularly in rural and remote areas, undermining the constitutional mandate for equal access to health services. From a legal standpoint, the principle of equity in healthcare has yet to be fully realized through SISRUTE due to these systemic gaps. The study concludes that strategic efforts are needed to improve intergovernmental coordination, harmonize health and digital regulations, strengthen healthcare workers' digital competencies, and invest in robust infrastructure development. Only through an integrated legal, technological, and human resource approach can SISRUTE fulfill its intended function in supporting a fair, inclusive, and effective healthcare referral system nationwide. This paper contributes to ongoing discourse on legal reforms for digital health equity in Indonesia.

This study explores the approach of fiscal policy within the framework of islamic economics, emphasizing the faundation of social justice. In this context, the state’s role goes beyond regulating the economy through instrumens such as expenditure and taxation; it also involves upholding Sharia principles that balance both spirituak and material implementation of tools like zakat, infaq, and sadaqah in wealth redistribusion and strengthening the economic stability of the ummah. This research employs a qualitative method using literature review from various academic sources. The findings indicate that islamic fiscal policy priotirizes justice, efficiency, and moral responcibility as the basis for creating collective welfare. Zakat is shown to be a vital instrument-not onlu as a form of woship but also for its tangible is believed to offer a viable alternative is believed to offer a viable alternative to address modern economic inequality.

Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, terutama di perkotaan. Data BPS Semester 2 Tahun 2024 menunjukkan rasio ketimpangan di perkotaan sebesar 0.392 dan di pedesaan 0.364, yang disebabkan oleh pembangunan wilayah yang belum merata. Pemerataan pembangunan menjadi fokus utama dalam RPJMN 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045, dengan "Pembangunan Kewilayahan" sebagai agenda ke-6 dari 8 agenda pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan. Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dengan tantangan pembangunan yang beragam. Untuk mencapai keadilan pembangunan, daerah tertinggal perlu diprioritaskan. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi daerah prioritas pembangunan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode Entropy untuk pembobotan kriteria dan TOPSIS (Technique for Order by Similarity to Ideal Solution)  untuk penentuan prioritas. Kriteria yang digunakan meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, seperti Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta Gini Ratio (rasio ketimpangan ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang, Wonosobo, dan Banjarnegara merupakan daerah prioritas pembangunan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Abstract. The environment is not merely a legal object, but rather a living space for humans that is intertwined with the continuity of life itself. In this context, the criminalization of environmental crimes must be understood as an effort to uphold substantive justice, not merely the fulfillment of legal procedures. This article examines the comparison between the 2023 Criminal Code and Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law), as well as the alignment of both in responding to ecological crimes. With a normative juridical approach and philosophical analysis, a tension was found between the formalistic approach in the Criminal Code and the ecological approach in the Environmental Protection and Management Law. This inconsistency has the potential to obscure the substance of environmental justice. Therefore, a renewal of the penal paradigm that favors the intrinsic value of nature and the principle of sustainability is necessary. Abstrak. Lingkungan hidup bukan sekadar objek hukum, melainkan ruang hidup manusia yang menyatu dengan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi tindak pidana lingkungan harus dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan substantif, bukan semata pemenuhan prosedur hukum. Artikel ini mengkaji perbandingan antara KUHP 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), serta menelaah keselarasan keduanya dalam merespons kejahatan ekologis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis filosofis, ditemukan adanya ketegangan antara pendekatan formalistik dalam KUHP dan pendekatan ekologis dalam UU PPLH. Ketidaksinambungan ini berpotensi mengaburkan substansi keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma pemidanaan yang berpihak pada nilai intrinsik alam dan prinsip keberlanjutan.

Abstrak. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketentuan pemidanaan anak dalam KUHP baru dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) serta nilai-nilai dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan komparatif untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana nasional telah mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, perlindungan kepentingan terbaik anak, dan non-diskriminasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip modern dalam perlakuan terhadap anak, namun masih ditemukan kekosongan norma dan potensi tumpang tindih dengan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Di sisi lain, hukum Islam secara substansial menekankan pendekatan edukatif dan korektif dalam menangani pelanggaran oleh anak, yang selaras dengan prinsip CRC. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak dalam KUHP yang lebih menyeluruh dan harmonis dengan ketentuan internasional serta nilai-nilai hukum Islam yang berkeadilan.

Kegiatan berbagi takjil di Desa Tanimulya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan selama bulan Ramadhan, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai pada sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan etika dalam pelaksanaan kegiatan berbagi takjil, serta dampaknya terhadap solidaritas sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki tingkat partisipasi tinggi, terutama dari generasi muda, dan mampu meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai empati, keadilan, dan kebersamaan. Namun, tantangan seperti menjaga ketulusan niat dan menghindari unsur formalitas menjadi perhatian penting. Dengan demikian, berbagi takjil menjadi praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat terus dikembangkan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat.

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk hak asasi perempuan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas sosial yang dihadapi perempuan Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana UUD 1945 mengatur hak asasi perempuan serta sejauh mana implementasi norma-norma tersebut dalam kebijakan, hukum positif, dan kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap berbagai kasus serta kebijakan nasional, ditemukan bahwa kendala budaya patriarki, minimnya penegakan hukum, serta ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya kesetaraan gender. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan institusi penegak hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara efektif.

The high inequality of land ownership in Indonesia shows that the enforcement of social justice in the implementation of land redistribution has not been running optimally. The agrarian reform program which is expected to be a solution to overcome agrarian inequality is often hampered by structural, legal, and institutional problems. This study aims to examine legally and empirically how the principle of social justice is upheld in the practice of land redistribution through the agrarian reform program. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, through a literature study of regulations and academic literature as well as secondary data analysis from government reports, scientific journals, and field studies. The results of the study show that although there is a supporting legal framework, the implementation of land redistribution still faces obstacles such as weak transparency, lack of community participation, and ineffective supervision of the use of ex-HGU land. This study contributes to understanding the importance of integration between legal aspects and social justice in agrarian reform policies. In conclusion, the enforcement of the principle of social justice in agrarian reform requires more inclusive policies that favor marginalized groups, as well as further in-depth and interdisciplinary research to formulate strategies for implementing equitable and sustainable reforms.

This study aims to analyze the determination of public service tariffs at the local government level. The method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies, observations, and policy documentation. The results of the study indicate that tariff determination is not yet fully transparent and participatory. A fair, efficient, and community-involved tariff policy is needed to increase the legitimacy and sustainability of public services.

Market structure is a fundamental element in microeconomic studies that influences the interaction between business actors and consumers. From an Islamic perspective, market structure is not only assessed based on efficiency and competition, but also prioritizes the values of justice and transparency. This study aims to examine how Islamic economic principles are applied in various forms of market structures and their implications for the behavior of economic actors. With a qualitative approach based on literature studies, this article examines the concept of justice ('adl) and openness of information as the main pillars in forming a healthy market according to Islamic law. The results of the study show that Islam encourages the creation of a free market but is still ethically controlled so that there are no practices of exploitation, price manipulation, or misleading information. This finding strengthens the importance of regulations that are in line with Islamic values in forming a sustainable economic system that is oriented towards the common good.

Penelitian ini membahas Implementasi Konsep Hak Khiyar dalam transaksi jual beli modern, dengan fokus pada transaksi istishna, Cash on Delivery (COD), dan sistem jual beli online melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hak Khiyar dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsumen merespons positif terhadap Implementasi Hak Khiyar karena memberikan rasa kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, masih terdapat tantangan terkait kurangnya sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar kepada konsumen dan perbaikan dalam efisiensi proses pengembalian barang. Disarankan agar terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang Hak Khiyar kepada konsumen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memuaskan. Kesimpulannya, Implementasi Konsep Hak Khiyar memberikan manfaat dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama dalam transaksi.  

Social and economic inequality in Indonesia is a multidimensional challenge that is not only reflected in the gap in income and wealth, but also in unequal access to education, health, and economic opportunities. The conventional economic system is considered ineffective in overcoming the problem of fair distribution of wealth, thus widening the gap between the rich and the poor. This article aims to analyze the concept of distributive justice in Islamic economics as a solution to social inequality in Indonesia, by highlighting the synergy of zakat, waqf, sharia financing instruments, and the role of government and society. The method used is a systematic literature review with a qualitative-narrative approach to various related academic works. The results of the study show that the application of the principle of distributive justice in Islamic economics through the optimization of zakat, waqf, and alms, as well as strengthening sharia economic regulations and literacy, can reduce social inequality and improve community welfare. The implementation of an inclusive and sustainable Islamic distribution model can reduce the Gini coefficient and strengthen social solidarity, although it still faces challenges in terms of regulation, literacy, and institutional coordination. The conclusion of the study confirms that Islamic economics offers concrete and holistic solutions to overcome social inequality in Indonesia through the integration of divine values, community participation, and state policies that support distributive justice.

Zakat fitrah adalah salah satu kewajiban utama dalam ajaran Islam yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis zakat fitrah dari sudut pandang fiqih Islam, dengan menitikberatkan pada tiga pokok bahasan: kewajiban, waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyalurannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi pustaka, yang merujuk pada literatur klasik (kutub al-turats) maupun kontemporer dalam fiqih Islam dari berbagai mazhab. Temuan menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban individu (fardhu ‘ain) yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk pembersihan diri serta solidaritas sosial. Waktu pelaksanaannya telah ditentukan secara khusus, dimulai sejak awal bulan Ramadhan hingga sebelum salat Idulfitri, dengan waktu terbaiknya adalah malam hingga pagi hari sebelum salat dilaksanakan. Dalam distribusinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah harus disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik), terutama fakir dan miskin, dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kebiasaan masyarakat setempat, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dalam bentuk uang. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman fiqih yang mendalam agar zakat fitrah dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana keadilan sosial dan penyucian jiwa dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan prinsip syariah dalam strategi pemasaran produk halal menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi makanan yang sesuai dengan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etika Islam seperti, kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dapat diintegrasikan ke dalam pemasaran produk halal di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui telaah literatur sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pemasaran halal bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikasi, namun juga harus mencakup seluruh proses bisnis yang menjunjung tinggi etika Islam. Berbagai tantangan seperti persaingan pasar, keterbatasan sumber daya, dan ketidaksesuaian teknologi dengan nilai agama menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kerja sama antara pelaku usaha, lembaga sertifikasi, dan konsumen agar tercipta sistem pemasaran yang berkah dan berkelanjutan.

Monopoly is a form of market structure characterized by sole control over certain goods or services. In conventional economics, monopoly is often considered as part of market dynamics that can be tolerated under certain conditions, such as natural monopoly. However, from an Islamic microeconomic perspective, monopoly is viewed more critically because it has the potential to cause injustice in the distribution of wealth and market access. This article aims to analyze the concept of monopoly in Islamic economics and examine its implications for market justice. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature studies, with sources from classical Islamic literature, the Qur'an, hadith, and contemporary economic theory. The results of the analysis show that Islam forbids monopolistic practices that are detrimental to society, especially in the form of ihtikar or hoarding, and encourages healthy competition and market supervision (hisbah). Thus, the principle of market justice in Islam is not only normative, but has a strong ethical and practical basis to prevent economic domination by a handful of parties.

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/PN.Smg terkait kasus surat wasiat yang disusun oleh Kho Bing Nio di hadapan notaris dinyatakan tidak sah karena melanggar hak mutlak ahli waris ab intestato. Ahli waris testamentair bersikukuh mempertahankan isi wasiat dan menolak memberikan bagian warisan yang seharusnya menjadi hak ahli waris ab intestato. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis testamen yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan hakim, dan akibat hukum atas testamen yang dibatalkan dalam Putusan 188/Pdt.G/2013/PN.Smg. Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Mengapa testamen dapat dibatalkan oleh Pengadilan? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? 3) Apakah akibat hukum testamen yang dibatalkan menurut Putusan 188//Pdt.G/2013/PN.Smg? Metode penelitian ini termasuk yuridis normative dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Testamen dibatalkan oleh Pengadilan melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang menyatakan batal demi hukum testamen yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 6 Maret 1999 dan Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 karena bertentangan dengan Pasal 913 KUH.Perdata dan Pasal 881 ayat (2) KUH.Perdata. (2) Hakim memutuskan untuk dilakukan inkorting dalam menerapkan ketentuan Pasal 920 KUHPerdata serta untuk memenuhi rasa keadilan pihak penerima hibah wasiat dan legitimaris (3) Dengan dibatalkannya testamen, ketentuan atau hak penerima testamen menjadi hilang karena dengan dibatalkannya testamen maka peristiwa hukum tersebut menjadi tidak ada. Terlebih alasan pembatalan testamen dikarenakan bagiannya melanggar bagian legitime portie sehingga hakim memutuskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I berhak atas bagian yang sama atas objek sengketa masing-masing 1/5 bagian.