Publication Search

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 61% atau setara Rp9.580 triliun, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM mampu bertahan dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil melalui fleksibilitas dan inovasi produk. Dukungan pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi faktor penting dalam pemberdayaan UMKM, meskipun realisasinya pada tahun 2023 belum mencapai target. Tren positif pertumbuhan UMKM, yang mencakup 99% unit usaha di Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja, menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional serta mengevaluasi strategi pengembangan yang dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor yang paling dominan, UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di negara ini dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mencapai sekitar 60,5%. Dalam Konteks sejarah, UMKM telah ada sejak lama di Indonesia yang berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi lokal bahkan sebelum munculnya perusahaan-perusahaan besar. Salah satu alasan utama mengapa UMKM dianggap sebagai pilar ekonomi adalah ketahanannya dalam menghadapi krisis. Contohnya, selama krisis ekonomi tahun 1997-1998, banyak perusahaan besar yang gagal beroperasi, sementara UMKM tetap mampu bertahan dan bahkan berkembang. Struktur organisasi yang lebih fleksibel dan ketergantungan yang rendah pada modal besar menjadi faktor kunci dalam daya tahan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM dapat menjadi strategi utama dalam memperkuat perekonomian nasional.

Di era digital saat ini, keamanan informasi sangatlah penting, terutama ketika mengelola sistem atau server, aplikasi berbasis situs dan sebagainya. Salah umum satu ancaman keamanan yang paling yaitu serangan Brute Force. Negara Indonesia menduduki peringkat kedua teratas dari serangan Brute Force di Asia Tenggara setelah negara Vietnam yang menduduki peringkat pertama. Pada periode Januari hingga Desember 2023, total ada 61.374.948 Bruteforce.Generic.RDP. terdeteksi dan digagalkan oleh produk Kaspersky B2B. Serangan Brute Force yang berhasil memungkinkan penyerang mendapatkan kredensial pengguna yang valid. Ubuntu adalah distribusi Linux open-source gratis berbasis Debian yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Ubuntu dirilis dalam tiga edisi (Desktop, Server, dan Core) yang semuanya dapat berjalan di komputer mandiri atau di mesin virtual. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah tools yang dapat memadukan perkembangan yang terjadi dalam sebuah server. Salah satu tools yang digunakan untuk monitoring adalah Wazuh. Wazuh merupakan perangkat berbasis Open Source yang berfungsi sebagai sistem deteksi intrusi berbasis host (endpoint). Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan metode Penetration Testing. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pengumpulan Informasi, Pemodelan Ancaman, Analisis Kerentanan, Eksploitasi, dan Pelaporan. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Wazuh dapat mendeteksi serangan Brute Force Hydra pada kerentanan rendah. Sedangkan serangan Denial of Service berhasil dilakukan pada koneksi 1000, 1500, 2000, tetapi serangan tersebut tidak dapat terdeteksi oleh Wazuh.

Sikap bela negara merupakan sebuah tekad dan kesediaan yang diperlukan setiap warga negara untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda perlu untuk selalu menanamkan nilai-nilai dasar bela negara, meliputi rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Namun seiring berkembangnya zaman, terjadi krisis kesadaran bela negara pada generasi muda dikarenakan degradasi moral akibat 4 dosa pendidikan yang meliputi perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, dan korupsi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode narrative literature review yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber yang relevan dengan topik dan membuat kesimpulan mengenai cara mewujudkan sikap bela negara pada generasi muda dengan menghindari 4 dosa pendidikan. Dari kajian yang telah dilakukan, menghindari 4 dosa pendidikan tersebut, dapat membantu mewujudkan masyarakat Indonesia terutama pada generasi muda agar memiliki kesadaran bela negara yang dicerminkan pada sikap dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi muda juga harus dapat memenuhi perannya sebagai Agent of change, Guardian of value, Iron stock, Social control, dan Moral force dengan cara menghindari 4 dosa pendidikan, sehingga kesadaran bela negara pada generasi muda dapat meningkat, serta menjadi generasi emas yang dapat mempertahankan bangsa dan negara.

The Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia plays a vital role in upholding the principles of the rule of law and the protection of human rights (HAM). MK operates through the judicial review mechanism to ensure that laws in force do not contradict the 1945 Constitution. Additionally, MK oversees the legislative process, ensuring transparency and public participation. In human rights protection, MK cancels provisions of laws that violate fundamental rights, with significant decisions related to freedom of expression, freedom of religion, and children's rights. MK also protects economic, social, and cultural rights, ensuring equal access for all citizens. Despite facing challenges such as political pressure and legal complexity, MK maintains its integrity through transparency and accountability. Overall, MK ensures that Indonesia remains a democratic and just state governed by the rule of law.

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting, terutama dalam bentuk pelayanan kesehatan universal, dimana kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Jaminan hak atas kesehatan sesuai perjanjian mengakui hak setiap orang untuk memperoleh hak-hak ini. perjanjian. standar tertinggi untuk kesehatan fisik dan mental. Menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Pemenuhan hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

In people's lives as Indonesian citizens, there are 4 pillars of the Pancasila State which are very important in the ideology and development of the country, which  consist  of Pancasila  as the state ideology, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia in the form of the Republic  of Indonesia  which  has the sovereignty of the people, Bhinneka  Tunggal  Ika  as the  state motto. , and mutual cooperation as the spirit of cooperation in society, is a strong foundation for the development  of the Indonesian nation. In the context of development, the 4 Pillars of the Pancasila State provide clear direction and guidance for the government and society to achieve sustainable and inclusive development goals. By strengthening the values of Pancasila, respecting diversity, and implementing mutual cooperation in various areas of development, Indonesia can achieve sustainable progress and realize prosperity for all its people. challenges and opportunities in implementing  the  4 Pillars  of the  Pancasila State in the context of Indonesian development,  as  well  as providing recommendations to increase the effectiveness of this implementation. By contributing to  understanding the importance of the 4 Pillars of the Pancasila State in guiding Indonesia's development towards a better future.  

Pancasila is the ideology of the Indonesian nation whose values can be a reference for the development of the nation's character to face the development of society 5.0 era. This study aims to measure the readiness of the younger generation in facing technological developments in the era of industrial revolution 5.0 and how the influence of Pancasila in the life of the nation. This study uses a mixed method, in addition to using a conceptual approach, it also uses a survey method by distributing questionnaires to obtain strong data. Conceptually, this research looks at and explores reference sources from books and journals that contain substance about character building based on Pancasila. Meanwhile, quantitative data were obtained from a survey conducted on a number of respondents who were students considered to have a high level of idealism. The problem studied in this study is the values contained in Pancasila to built a society character to face the era of society 5.0. The results show that Pancasila education plays a very important role in character building in this country, but political life has not supported the creation of the Pancasilaist character of the Society.

Pancasila dan bhinneka tunggal ika sangat penting bagi bangsa Indonesia.Bukan hanya sebagai semboyan melainkan lebih sebagai alat pemersatu bangsa. Pada era politik ini, bhineka tunggal ika sedang diuji oleh kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan bahkan dengan cara mengubah pancasila dan bhineka tunggal ika menjadi khalifah dan syariat islam. Kelompok-kelompok beraliran ekstrim ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Indonesia terdari dari berbagai suku bangsa, agama, ras yang berbeda yang disatukan dengan pancasila dan bhineka tunggal ika sehingga apabila bhineka tunggal ika dan pancasila diubah maka dikhawatirkan Indonesia akan pacah atau bubar

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki lima dasar yang mencakup ketuhanan yang masa esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosaial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi media sosial, seperti Telegram, peran dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi subjek analisis yang penting. Salah satu fenomena yang perlu dipertimbangkan adalah dampak negatif dari praktik role play di platform tersebut terhadap nilai-nilai Pancasila oleh penggunanya. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelajahi bagaimana praktik role play di Telegram dapat memengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta implikasinya terhadap identitas dan keberagaman budaya Indonesia.

Management transformation in the shipping industry has become increasingly important with the advancement of information technology. This research aims to analyze the role of information technology in management transformation in the shipping industry. Through a literature review approach, this study explores the use of information technology in enhancing operational efficiency, facilitating faster decision-making, and improving company competitiveness. The main findings indicate that information technology has been a key driver in management transformation, with the adoption of integrated logistics management systems and real-time ship monitoring. However, challenges such as infrastructure complexity, data security issues, and resource constraints are also identified in the implementation of information technology. Effective mitigation strategies are needed to address these challenges. This study also highlights the importance of collaboration and partnerships in the transformation of the shipping industry. Thus, this research provides a comprehensive understanding of the role of information technology in management transformation in the shipping industry, while highlighting the challenges faced and their practical implications.

It is very important to instill state defense awareness to all citizens, especially the millennial generation as they are the successors and inheritors of the continuity of the life of the nation and state. This will help defend the country from internal and external threats, both military and non-military. Education is crucial in state defense as it helps the younger generation understand the history, principles and commitment to protect the country's sovereignty. Through education, students can understand the importance of maintaining national unity and integrity and become development actors that benefit the community and the country. The research that will be used in this paper is normative research with a perspective approach through ideology, laws, and phenomena. The purpose of this paper is to determine the extent to which formal education in Indonesia contributes to shaping state defense awareness among the younger generation, investigate the factors that influence understanding and awareness of state defense, analyze the implementation of the national education curriculum, provide recommendations for improving the education system. The benefit of this paper is to provide in-depth insight into the role of education in shaping a strong understanding of the concept of state defense among the younger generation.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara kita. Pasalnya, sebagian besar pengusaha aktif di sektor ini, dan mereka berhasil menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dapat meningkatkan kinerja UMKM tersebut. Kompetensi tenaga kerja (SDM) rupanya merupakan satu faktor yang amat krusial dalam sektor UMKM. Dengan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui peningkatan tingkat pengetahuan dan keahlian, maka hal tersebut menjadi faktor utama dalam meningkatkan performa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

The welfare of Islamic countries is always in the spotlight. It is recorded that around 27.2 percent of the total population of Islamic countries has an income of around 15 thousand rupiah. This illustrates that Islamic countries experience economic difficulties compared to other countries in the world. One of the instruments in efforts to encourage economic growth and efforts to eradicate poverty in Muslim countries in particular is through social funds (waqf). Waqf is one of the instruments in improving economic welfare and alleviating poverty. The research we conducted aims to examine the extent of the role of waqf in realizing the economic welfare of society and the country's economy. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach by taking relevant sources as references for the research we conducted. The research we conducted showed that social funds (waqaf) have a very big role in efforts to alleviate poverty in Islamic countries. One way is the cash waqf approach, although it has not been used optimally, cash waqf has a role in reducing poverty. The government's role is also very important in controlling waqf social funding institutions.

Infrastructure development is one of the top priorities for the Indonesian government to achieve sustainable economic growth and enhance the quality of life for its people. Infrastructure plays a significant role in driving economic growth, as the availability of adequate infrastructure in a region contributes to the economic development of that area. However, it's acknowledged that financing large-scale and complex infrastructure projects requires substantial funds. Currently, government sukuk has become a popular choice for the Indonesian government to obtain funds aimed at financing infrastructure development. Economic growth serves as one of the indicators to assess the outcomes of past development efforts and determine the direction of future development. In other words, positive economic growth indicates an improvement in the economy, while negative economic growth signifies a decline. Funding sourced from foreign debt and infrastructure project development in Indonesia has consistently been a recurring issue over the years, given their interconnected nature. The government has taken various measures to ensure infrastructure continues to progress without adding to the burden of foreign debt for the country. One suitable option that can serve as a way out of the limitations in funding sources is through the issuance of Shariah Sovereign Securities or SBSN by the government.

The conflict between Palestine and Israel continues to this day. The problems that occur between the two countries, namely between the Palestinian state and Israel regarding the seizure of territory occur after years marked by violence until now so that there needs to be an effort to protect international law against war victims of innocent civilians. The theory used in this research is the theory of legal protection. The theory of legal protection is very relevant to the research made here, because there needs to be international legal protection regarding the conflict between Palestine and Israel. The research method used regarding the protection of international law on the conflict between Palestine and Israel is carried out by means of qualitative descriptive research. The technique or instrument of data collection used is library research by studying various books as literature, official documents, laws and regulations, results of previous research, and other literature sources related to the problems studied. Legal efforts made internationally against this war conflict include the UN Resolution in 1947, the Geneva Convention, the International Court of Justice (ICJ) and the Olso Agreement.  

This article examines the role of the agricultural sector in efforts to reduce poverty and enhance welfare in developing countries. The primary objective of this research is to analyze the extent to which the agricultural sector can contribute to the improvement of social and economic conditions in these nations. The research method involves the analysis of secondary data from various sources, including agricultural production data, food consumption patterns, and socio-economic and policy factors that influence the agricultural sector. The results of the study indicate that the agricultural sector plays a significant role in reducing poverty and enhancing welfare in developing countries. Firstly, the agricultural sector provides employment opportunities for a significant portion of the rural population, often the most vulnerable to poverty. Consequently, the agricultural sector contributes to increased income and access to economic resources for rural communities. Secondly, the agricultural sector also plays a crucial role in providing sufficient and affordable food for the population in developing countries. This positively impacts nutrition and public health, subsequently affecting the quality of life and overall welfare. By improving productivity and access to food resources, the agricultural sector can help reduce hunger and malnutrition. Thirdly, the agricultural sector has the potential to support national economic growth by supplying raw materials to the food processing and textile industries. This creates additional economic opportunities and enhances the competitiveness of developing countries in the global market.

Penelitian ini dilatarbelakangi mengingat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaatdari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengenaan pemungutan BPHTB terhadap transaksi jual beli Tanah dan atau bangunan dibawah nilai jual objek pajak (NJOP) di kota Semarang. Disamping itu, untuk mengetahui peranan Notaris/ PPAT dalam pengenaan pemungutan BPHTB. Serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pemungutan BPHTB. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/ PPAT termasuk sebagai salah satu pejabat yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang KPPBB tidak mengetahui kejadian ataupun peristiwa yang harus dikenakan BPHTB, misalnya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli. Seperti yang diketahui bahwa perolehan hak atas tanah dan atau merupakan objek yang dikenakan pajak BPHTB, maka untuk memperoleh data mengenai peristiwa jual beli tersebut perlu dijalin kerjasama dengan pihak Notaris/ PPAT. Notaris selain mempunyai wewenang dalam membuat akta yang otentik, juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum. Selain itu Notaris/ PPAT mempunyai kewajiban untuk pelaporan atau pemberitahuan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam PP No. 34 Tahun 1997- ditentukan bahwa Notaris/ PPAT harus melaporkan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setiap bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah terhadap dinasti politik. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pengaruh praktik politik dinasti yang semakin marak menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pedekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji kemenangan pemilihan kepala daerah yang menggunjakan politik dinasti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (a) Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah yang belum berjalan secara demokratis hal ini disebabkan faktor internal, yaitu terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Selain itu disebabkan faktor eksternal, yaitu partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. (b) Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap keberlangsungan demokratis di Indonesia menjelang Pemilu 2024, panggung politik Indonesia menjadi semakin semarak dengan munculnya fenomena politik dinasti. Politik Dinasti yang seringkali melibatkan keluarga utuh dapat memiliki implikasi yang kompleks terhadap keragaman pandangan politik. (c) Praktik Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sebagai negara demokrasi tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Praktik Politik Dinasti telah berkembang sejak masa Orde Baru. Praktik Politik Dinasti pada era reformasi semakin subur. Praktik Politik Dinasti di Amerika Serikat tingkat pendidikan politik dan indeks demokrasi di Negara Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina. Praktik Politik Dinasti di Filipina termasuk yang cukup tinggi dalam pemilihan kepala daerah karena dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota.

The war between Ukraine and Russia has had a big influence on the world, especially from a political perspective. Russia's invasion of Ukraine on Thursday, February 24 2022 stems from internal conflict between the two countries. Due to this incident, Russia received criticism from the international community, including Indonesia. The United States condemned the invasion and imposed economic sanctions on Russia. These sanctions take the form of stopping the operations of Russian-owned financial institutions in the United States, freezing all investment assets and property of individuals close to the Russian President, as well as restrictions on Russian debt transactions. After being hit by economic sanctions, Russia was also subject to a crude oil embargo by the European Union and the United States. The war that occurred influenced the increase in oil prices due to Russia's invasion of Ukraine, causing new challenges in the global economy. This research uses library research. Library research is research whose main object is literature (library) which utilizes sources from literature to obtain research data, so that library research limits its activities to literary materials related to the research object. The research results show that the war between Russia and Ukraine has had various negative impacts that threaten all sectors, especially the economy in terms of global trade. As is known, these two countries are the largest suppliers of various main commodities such as wheat, fertilizer, natural gas and oil. Where these commodities are really needed by international consumers. Russia and Ukraine have a significant market share of the supply of oil, gas and other commodities, so the invasion has increased the prices of these commodities. The direct impact of rising commodity prices affects economic growth in the countries involved. This means that the economy in Southeast Asia will be affected by the war that is taking place. Continued conflict could have drastic effects in Southeast Asia. The impact of the Russian and Ukrainian wars has an impact on the Southeast Asian economy and will be more detrimental than the impact of the COVID 19 pandemic. This is because it is related to the global economy in essential areas.