Publication Search

Inpres 9 Tahun 2000 merupakan Inpres yang masih bertahan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun tidak lagi sebagai bagian dari hirarkhi dalam peraturan perundang-undangan, namun Inpres 9 tahun 2000 merupanan tonggak penting penyelenggaraan PUG. Seperti diketahui PUG adalah sebuah strategi mengintegrasikan isu gender, pengalaman, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Dalam implementasinya upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan tujuh prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, Sumberdaya Manusia (SDA dan Sumberdaya Anggaran (SDA), alat yang digunakan, system data gender dan anak, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat PUG ini tidak mudah diterapkan, selain rumitnya uraian dari prasyarat juga karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum peduli terhadap penyelenggaraan PUG. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penyelenggaraan tujuh prasyarat PUG  di daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kondisi capaian tujuh prasyarat PUG dengan lokasi Kabupaten Wonosobo. Pilihan Kabupaten Wonosobo ini didasarkan pada capaian perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tingkat Mentor yang diperoleh tahun 2020. APE adalah penghargaan tertinggi yang diberikan presiden kepada Kementrian, Lembaga, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan PUG. Hasil penelitian ini menunjukan keberhasilan yang baik dari Kabupaten Wonosobo dalam menyelenggarakan PUG, meskipun terdapat hal-hal yang masih harus dioptimalkan jika menilik dari capaian tujuh prasyarat PUG.

Rencana Strategis (Renstra)merupakan dokumen yang disusun Organoisasi Perangkat Daerah (OPD) jangka menengah. Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam perkembangannya muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 050-5889. Melalui peraturan tersebut OPD dihadapkan pada ketentuan yang wajib dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua perencana OPD memiliki kemampuan untuk dapat mengikuti ketentuan dalam Menyusun Renstra. Memahami Kepmendagri 050-5889 membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Kepmendagri 050-5889 berisi daftar Kegiatan dan sub kegiatan yang telah tertulis tiap sub kegiatan dengan indikator output. Kesulitan OPD adalah jika masalah yang ada di daerah tidak dapat diselesaian dengan panduang sub kegiatan yang ada di Kepmendari 050-5889. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memudahkan OPD dalam Menyusun Renstra. Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif yaitu membuka kesempatan bagi OPD untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mampu mengidentifikasi sub kegiatan untuk menyelesaikan masalah sesuai tugas dan fungsi yang diemban. Melalui pendampingan ini OPD akan ditunjukan strategi memahai Kepmendasri 050-5889 dan strategi Menyusun renstra. Tujuan pendampingan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman perencana di OPD dalam memahami hakekat Renstra, dan mendampingi agar Renstra yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The purpose of this research is to find out the efforts to develop e-government and improve public services in Bima Regency. This study used descriptive qualitative method. The subjects of this study were selected through a nonprobability sampling technique, using a purposive sampling technique. The informants in this study were 20 web admins of the Regional War Work Unit/OPD of the Regional Government of Bima Regency. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. The results of the study show that support for the implementation of e-government in public services in Bima Regency has been provided, although it is not optimal, this is due to different budget allocations in each Regional War Work Unit/OPD. On the capability side, in general the literacy level of Bima Regency Government employees is still low, especially senior employees. Meanwhile, on the value side, e-government managers already understand the benefits and importance of information technology applications in public services. In order for the implementation of e-government to run optimally, it is necessary to make a clear legal umbrella and make a grand design for the development of e-government including preparing the budget. Regarding employees with low literacy, it is necessary to plan continuous Information Technology training and in the future the Bima district government must plan to recruit employees with an educational background in information technology.

One of the pillars in the Sustainable Development Goals (SDGs) is the 16 pillars covering legal development and governance. Governance in government is one part of this goal, because there are still relatively many forms of fraud in government. The purpose of this study was to analyze the effect of compensation suitability, control system compliance and organizational commitment to fraud. This study took a sample of accounting officers and goods or asset managers throughout the OPD in the City of Salatiga. The analysis tool uses multiple linear regression analysis. This study showsthat the suitability of compensation and control system compliance has no effect on fraud, while organizational commitment has an influence on fraud.Keywords: suitability of compensation, control system compliance, organizational commitment and fraud