Publication Search

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkunganya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (library research). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara krlompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Adapun Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.

Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganizir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia––negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.  

Inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan atribut keberhasilan inovasi menurut Bugge, yaitu Tata Kelola Inovasi, Sumber Ide-Ide untuk Inovasi, Budaya Inovasi, Kemampuan Alat-Alat, Tujuan, Hasil, Biaya, dan Hambatan, dan Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 

Kemajuan teknologi membuat era milineal sangat update mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya memaksimalkan untuk terus mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan pelayanan online yang disebut OASE (Online Anywhere Service). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan KIA melalui OASE (Online Anywhere Service) serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan KIA melalui OASE di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) dimana indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan data-data yang diperlukan baik primer dan sekunder diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditarik kesimpulan. Temuan dari penelitian ini yaitu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE (Online Anywhere Service) masih belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang memengaruhi pelayanan online ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih minim, dan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.  

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga usaha desa  untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakt sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri atau berartisipasi melalui berbagai aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti kecamatan pangakalan kuras kabupaten pelalawan. Metode penelitian yang digunakan  adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penasikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sudah di bentuk perencanaan oleh pengelola namun tidak berjalan dengan efektif, pengorganisasian telah menunjuk pengelola yang merupakan  masyarakat desa, penggerakan tidak mengerakkan kerja anggota untuk ikut bergabung dan menonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan mengadakan dan mengevaluasi tiap 3 bulan sekali. Kedua, adapun faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan kurangnya intensita sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat.  

Inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi dampak Covid-19, maka Polres Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan inovasi pelayanan Drive Thru. Pelayanan tersebut seperti Perpanjangan SIM, pelayanan Samsat, perpanjangan SKCK, dan laporan kehilangan barang (LKB) melalui aplikasi digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dari inovasi pelayanan Drive Thru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Everret M. Rogers dalam Anjani et al (2019:192) yang memiliki lima indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan ada beberapa dari indikator yang masih belum tercapai sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi.    

The coastal abrasion disaster that occurred in the Meranti Islands Regency, precisely in the West Rangsang District, Meranti Islands Regency has threatened and brought losses, both in the form of physical and non-physical losses. In 2020, the length of coastal abrasion in Rangsang Barat District will reach 10.75 km2. West Rangsang District is an area located on the coast which has strong wave and wind currents. For this reason, coastal abrasion disasters that occur must be overcome by implementing structural and non-structural mitigation to minimize the risks arising from coastal abrasion disasters that occur. This study aims to look at the implementation of coastal abrasion disaster mitigation and find out the obstacles in mitigating coastal abrasion disasters in Permai Village, Rangsang Barat District. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by observation, interviews and documentation. This study has the result that disaster mitigation efforts carried out in Permai Village, Rangsang Barat District have not run optimally. This is due to natural factors and limited budget owned by Permai Village.

TikTok adalah sebuah aplikasi video pendek. Penggunaan lagu dalam aplikasi ini bisa menuai masalah ketika pengguna menggunakan karya cipta pencipta lagu tanpa izin. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ini menjelaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi TikTok dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemakaian lagu tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilakukan pada ciptaan yang sudah didaftarkan maupun belum. Pada kepentingan komersial, pengguna wajib membayarkan royalti. Ada hak meminta ganti rugi apabila seseorang yang menggunakan karya cipta tanpa izin . Pengguna lagu tanpa izin dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemakaian lagu tanpa izin mencakup upaya preventif dan represif.      

This research is motivated by the rise of drug abuse cases, especially in Pekanbaru City which can damage themselves and others. The increasing number of drug abuse cases has become a special concern for the Government and also the people in Pekanbaru City. The existence of a strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) to tackle drug abuse is expected to be able to overcome drug problems in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation. This study aims to obtain data on the strategy for overcoming drug abuse by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) and the factors that inhibit it. The results of this study indicate that the drug abuse prevention strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has not fully worked as expected, so that drug abuse cases have not been significantly reduced. This is due to the inhibiting factors, namely the lack of availability of human resources and limited supporting tools.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.      

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).

 Di penghujung tahun 2019, wabah Covid-19 muncul. Di Indonesia, penyebaran Covid-19 pertama kali terjadi pada Maret 2020. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia, yakni menyentuh 139.682 orang. Kajian kebijakan publik tentang karantina kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, dan efektivitas kebijakan tersebut selama implementasinya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa kebijakan karantina kesehatan terkait wabah penyakit menular diwujudkan melalui beberapa undang-undang dan keputusan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepatan penanganan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan karantina kesehatan yang berlaku meliputi pelaksanaan karantina kesehatan, karantina di pintu masuk negara, karantina di wilayah setempat, dan pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kinerja kebijakan yang dilakukan telah memenuhi urgensi kedaruratan kesehatan. Namun, masih ada tumpang tindih antara pendekatan.  

Drug abuse has become a complex problem faced by Indonesia and of course requires a special strategy and the active role of all parties in its prevention and handling. This is evidenced by the rampant cases of drug trafficking and abuse that occur in villages in Kuantan Singingi, one of which is Seberang Taluk Village, Central Kuantan District. This study aims to see the performance of the Village Government in the Clean Drugs (Bersinar) Village program in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. The researcher uses Dwiyanto's theory where the indicators used in measuring organizational performance use 4 (four) indicators, namely, productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the distribution and abuse of drugs in Seberang Taluk Village has decreased during the program of the Clean Drugs Village (Bersinar) with a percentage of approximately 80%. However, the implementation of the Shining Village Program still faces several obstacles. Researchers found factors that influence the implementation of this program, which include the problem of limited budget, incompetent human resources, and lack of public self-awareness. Overall, the Seberang Taluk Village Government, Central Kuantan District can be said to have been quite good at implementing the Shining Village program in preventing drug trafficking.

Efektivitas kinerja merupakan ketepatgunaan/kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori Gibson dimana efektivitas kinerja tercapai jika memenuhi aspek produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat semakin baik, dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas kinerja, meliputi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum stabil setiap tahunnya, pelayanan pembayaran pajak yang belum optimal dan citra buruk instansi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya melunasi pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa dikatakan baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.  Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..

This study reveals how the relationship between the establishment of the monument and the traditional belief system of the Toba Batak people who still believe in the existence of the spirits of their ancestors. The actualization of this belief is manifested in the construction of an ancestral monument which is considered an embodiment of respect for the descendants of the clan that founded it. To reveal these data, in this study the authors used qualitative research. The data in the field were obtained through participatory observation techniques, interviews, and literature studies. The purpose of this study was to reveal the background of the establishment of monuments in clan groups in Balige District, Toba Samosir Regency which represents the function and meaning of the erection of clan monuments in Balige District. Toba Samosir Regency also describes the organization and implementation of the case for the establishment of the Siraja Nababat, Manurung, Nommensen, Siagian, Sonakmalela and Sisimangaraja XII monuments in and analyzes the conception of the construction of the monument in the Toba Batak community. based on the conception of traditional beliefs that believe in the existence of their ancestral spirits in people's lives. The worship of ancestral spirits is manifested in the construction of monuments. This research was conducted in the Tourism Area in the City of Balige and Porsea – North Sumatra. The aims of this study include: (1) As a deeper learning material about the reasons why Batak Culture built the Tugu, and (2) To explore and promote the richness of culture, tradition, history in the Batak tribe. The results showed that (1) all visitors who came were very enthusiastic about the history of the construction of each existing monument, (2) the role of both local and foreign tourists had a positive impact on the community, namely the development of local community knowledge systems, the emergence of new livelihoods, getting to know language diversity, technological progress, the formation of social organizations, the emergence of the commercialization of hospitality, the shift in the value of solidarity in agriculture. Cultural tourism is a travel activity carried out by certain parties (a person or group of people) by visiting certain places with the aim of learning about cultural attractions or taking advantage of the cultural potential of the places visited.