Publication Search

Tujuan penelitian ini adalah untuk memverifikasi hubungan pengaruh transaction process dan seamless transaction terhadap perceived benefit. Pendekatan masalah menggunakan Teori Theory Acceptance Model (TAM). Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online. Metode pengumpulan data dengan purposive sampling data yang terkumpul 545 responden. Data dianalisis dengan SEM-PLS. Hasil penelitian membuktikan transaction process dan seamless transaction berpengaruh positif terhadap perceived benefit. Nilai original penelitian ini membuktikan bahwa teori TAM mampu menjelaskan hubungan antar variabel dari model penelitian yang dibangun.

Toko Eldi Komputer merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang penjualan produk alat komputer . Sampai saat ini Toko Eldi Komputer hanya menggunakan sistem penjualan dan transaksi secara manual, yang dalam hal ini memerlukan terobosan baru untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sedang berkembang di era sekarang ini karena pada dasarnya hampir segala usia menuntut sesuatu yang praktis dan lebih mudah. Dengan melihat beberapa permasalahan yang ada, peneliti mencoba merancang dan membangun sistem informasi penjualan barang pada Toko Eldi Komputer berbasis Web, maka dari itu, penulis memilih topik ini untuk skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Pada Toko Eldi Komputer Dengan Metode Pengembangan Systems Development Life Cycle (SDLC)” yang tentunya menyediakan kecepatan dan kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi Toko Eldi Komputer untuk mempromosikan produk, harga produk dan memudahkan masyarakat dalam membeli produk dan mencari tau harga produk. Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Toko Eldi Komputer dibangun menggunkan UML (Unifield Modelling Language) sebagai mode perancangannya dan Systems Development Life Cycle (SDLC) sebagai metode pengembangan sistem.

This study aims to analyze the influence of  financial behavior on non-cash payment behavior and to determine the influence of  financial knowledge on non-cash payment transactions in the community of Raihat District. This study uses primary data by distributing questionnaires to 30 respondents in Raihat District who are MSME actors. This study uses purposive sampling. The data analysis in this study uses multiple linear regression analysis with the results of the study showing that  financial behavior and  financial knowledge have a significant effect on non-cash payment transactions in the community in Raihat District.

Dalam era globalisasi dan persaingan yang sangat ketat, perusahaan harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Sorum Pak Haji Karya Jl. Parakan, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sorum Pak Haji Karya Jl. Parakan. Metode ini memungkinkan analisis yang lebih dalam dan lebih spesifik terhadap variabel-variabel yang terkait dengan kualitas pelayanan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sorum Pak Haji Karya Jl. ParakanBerdasarkan hasil survei ini, dapat disimpulkan bahwa keandalan layanan di sini menunjukkan variasi yang signifikan di antara responden.Mereka merasa layanan tersebut konsisten dalam menunjukkan sikap yang profesional. Selain itu, keamanan transaksi juga penilaian tinggi dari semua responden, menunjukkan bahwa dianggap aman dan dapat diandalkan Hal ini menunjukkan fokus yang kuat dalam mempertahankan kepuasan konsumen respons yang cepat dan bantuan yang efektifterlihat bahwa layanan ini mendapat penilaian yang cukup positif dalam beberapa aspek kunci. Pertama, respons terhadap keluhan konsumen dan kesediaan untuk membantu dinilai sangat baik oleh mayoritas responden, menunjukkan fokus yang kuat pada kepuasan pelanggan melalui respons yang efisien dan bantuan yang efektif.

This community service activity aims to socialize the use of the DANA digital wallet to the people of Bangun Jaya Village, Pagar Alam City. The methods used are presentations, demonstrations and direct practice. The results of the activity show an increase in public understanding and interest in using the DANA digital wallet for daily transactions. Using the Dana Digital Wallet will save the community IDR 6,500 more, compared to using other Digital Wallets.  

Before the development of science and technology, the payment system in Indonesia was only done using cash. Money is used to make daily human payments as a medium of exchange. Cash payment instruments are regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. But along with the development of science and technology, payment instruments have been more widely used. This progress comes in the form of digital payment instruments. QRIS is one of the digital payments available today. QRIS stands for Indonesian Quick Response Code Standard launched by Bank Indonesia. When making payments through QRIS as a means of payment, you can use one e-wallet to pay merchants, such as Link Aja, Gopay, OVO, DANA, Shopeepay, and others. This research was conducted to compare payment systems (cash and QRIS payments) made by Banten students in making transactions. This research was conducted using quantitative methodology. The distribution data was collected through the distribution of questionnaires.

a case of fraud using a blank check committed by a businessman in Tanjungpinang, Riau Islands. This research aims to analyze the criminal act of fraud committed by the businessman in the sale and purchase of heavy equipment and the legal consequences that can be imposed. The research method used is a qualitative method with a case study approach, through analysis of news published by Kompas.com. The results showed that a businessman named Hendy (33) was suspected of having committed a criminal act of fraud and/or embezzlement in a heavy equipment purchase transaction using a blank check. Hendy is alleged to have deceived the victim by giving a check that did not have sufficient funds in the account. Hendy's actions can be subject to articles related to criminal acts of fraud and / or embezzlement in the Criminal Code (KUHP). In addition, Hendy is also potentially subject to civil sanctions due to his actions that harm other parties. This article concludes that the practice of fraud using blank checks in business transactions, especially the sale and purchase of heavy equipment, is a criminal offense that must be dealt with firmly by law enforcement officials to provide a deterrent effect and ensure legal certainty for business actors.

Notaries play an important role in the tax system by being required to report Taxpayer (WP) transactions to the Directorate General of Taxes (DJP). This obligation is regulated in Law Number 28 of 2007 concerning Income Tax (UU PPh) and Minister of Finance Regulation Number 31/PMK.03/2016. The main objective of this reporting is to improve taxpayer compliance, the accuracy of tax data, and the effectiveness of DGT supervision. Notaries are required to report various types of transactions, such as buying and selling land, grants, inheritances, and the granting of power of attorney regarding land and buildings. Reporting is carried out through a Research Certificate (SKP) Format of Proof of Fulfillment of the Obligation to Deposit Income Tax (PPh) Specifically for Notaries/Land Deed Making Officials (PPAT), either online via e-SPT PPh or manually at the Tax Service Office (KPP). Notaries who do not comply may be subject to sanctions, such as written warnings, fines, and even revocation of permits. Implementing this reporting obligation has benefits for notaries, such as increasing credibility and professionalism, streamlining the process of obtaining business permits, and making it easier to make deeds. Factors that influence notary compliance in reporting taxpayer transactions include knowledge and understanding of regulations, awareness and commitment, ease of reporting system, effectiveness of law enforcement, socialization and education, as well as a culture of tax compliance. Efforts to increase notary compliance require synergy from various parties, including the DJP, notary professional organizations, and the government in creating a culture of high tax compliance.

Dalam Islam, menjaga kebersihan diri menjadi hal yang sangat penting, terutama saat beribadah. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara terhadap pimpinan dan beberapa pengguna kosmetik. Kantor HDI Family Center Kota Kraksaan-Probolinggo. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa untuk lebih mempertajam pesaingan produk BSKIN ini dengan pesaing sejenis, ditemukan alternative yakni dengan cara memperluas strategi pemasaran secara online atau pemasaran produk melalui internet mampu memperluas daerah pemasaran dan menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efesien. strategi pemasaran ini, bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin transaksi penjualan dengan pelanggan. Pemasaran melalui word-of-mouth (WOM) memang memberikan banyak keuntungan dalam memasarkan produk atau jasa. Dengan rekomendasi personal dari teman atau keluarga, tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu produk bisa meningkat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak dari beberapa perusahaan seperti HDI menggunakan  pemasaran melalui word-of-mouth dapat menggandakan penjualan hingga dua kali lipat. Prinsip pemasaran transaksional ini difokuskan pada mencapai target atau volume penjualan yang tinggi. Pemasaran transaksional mengandalkan pada pendekatan dasar pemasaran yang dikenal sebagai 4P: produk, harga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap, upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli. Hasil penelitian ini adalah : 1. Bentuk tanggungjawab khusus PPAT adalah melakukan pemeriksaan dokumen tanah dengan cermat, memverifikasi kepemilikan tanah dan bebanhukum yang mungkin terdapat pada property tersebut, memberikan penjelasan dan konsultasi hukum kepada klien, memberikan jaminan hukum kepada klien terkait keabsahan transaksi, kepemilikan tanah, dan kebebasan dari beban hukum atau sengketa yang dapat merugikan mereka, dan jika terjadi masalah hukum setelah transaksi, PPAT dapat memberikan bantuan dalam menangani sengketa atau permasalahan yang muncul. 2. Upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli melibatkan proses pembuatan akta tanah yang sah dan lengkap yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan dan status tanah yang akan dijual, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa status tanah yang akan dijual adalah legal dan tidak terlibat dalam masalah hukum, menyusun akta jual beli, memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi, mendaftarkan akta tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan salinan akta tanah kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli tanah, dan PPAT dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti notaris, bank, dan pihak berwenang lainnya, untuk memastikan keseluruhan proses transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum. 3. Akta Jual Beli tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum.

Sharia banking is a financial institution that has a very important role in advancing the Indonesian economy and is an answer to the public's need to use a banking system based on sharia principles. However, sometimes there are many perceptions that Islamic banking is the same as conventional banking. Sharia banking has fundamental differences from conventional banking, namely regarding legal aspects, organizational structure, financed business activities and work environment. Sharia banking operational activities are based on sharia principles, namely the principle of profit sharing, buying and selling and leasing principles by conducting business through mudharabah, musyarokah, murabbahah and ijaroh contracts. Meanwhile, conventional banking provides services in payment traffic with the principle of determining interest for both savings and loan (credit) products and applying various fees in the form of nominal amounts and certain percentages.

The aim of this community service program is to provide assistance and education to the community in Kiera Hamlet, Southwest Maluku Regency regarding recording financial transactions in simple bookkeeping in accordance with applicable financial accounting standards. This program will take place on Saturday 3 to face in Kiera Hamlet, Moa Island, Southwest Maluku Regency. This activity was carried out with the presence of all Kiera hamlet staff, chair of the church congregation council. Church staff, village community and home base lecturers as well as students of the PSDKU Accounting study program, Southwest Maluku Regency. The method used in this activity is a participatory learning method. After carrying out this service, the community will gain knowledge about bookkeeping in managing finances so that the recording process can be carried out regularly.

The Bill on the Limitation of Cartal Money Transactions (RUU PTUK) is a regulation regarding the limitation of cartal money transactions to 100 million rupiah in a day either in one transaction or several times, more than that must use digital money. The purpose of this bill is to reduce circulation and emphasize counterfeit money and reduce corruption activities. This paper aims to identify the problems and impacts of the passage of the PTUK Bill on corruption and money politics in Indonesia. The PTUK Bill in its application requires public participation to support the PTUK Bill, besides that the public needs to understand the consequences of money politics on the sustainability of government.

One factor to consider in efforts to enforce illicit online gambling laws is preventing the flow of money from online gambling. In the midst of the use of technology in banking transactions and online gambling, it is important to pay attention PPATK Policy in Terminating Money Laundering Transactions in Online Gamblingand the need for preventive efforts with the rise of online gambling itself makes It is necessary to do research related to the Authority of the Financial Services Authority in Blocking the Results of Online Gambling Transactions. This research aims to inform and understand PPATK's policy for stopping suspicious money laundering transactions in online gambling. The type of research used in this legal research is normative legal research. The approach method used in this research is the statutory approach method. The research results are that PPATK's policy in stopping suspicious money laundering transactions in online gambling is to stop transactions because there are indications of online gambling activity, coordinating with the police to accelerate online gambling activities, and PPATK is tasked with collecting and processing suspicious information related to money laundering in online gambling.    

This study investigates the perception of the public's perception of cashless transactions, the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) by Bank Indonesia, and the impact of QRIS on the volume of cashless transactions as well as the challenges and opportunities for its development. volume of non-cash transactions as well as challenges and opportunities for its development. Methods qualitative method with a literature research approach was used. Data and information were collected from various reliable sources, such as scientific journals, books, and relevant articles. The results show that the implementation of QRIS has increased the adoption of cashless transactions, especially in 2022. This helps MSMEs as it speeds up their operations and expands their customer base. their customer base. However, infrastructure issues, uneven digital literacy, and security threats such as uneven digital literacy, and security threats such as fake QR code scams are the challenges faced. More efforts are needed to improve digital literacy literacy and developing adequate technological infrastructure to ensure the benefits of the benefits of QRIS can be enjoyed by all levels of society.  

Abstract. Online shopping is a new technique in the world of trade in the lives of people in the modern era. Online shopping is also considered practical because online marketing utilizes the internet as a potential source of information to facilitate the life system. With global technological advancements of transactions that continues to develop, many opportunities for convenience are open for people in shopping activities. One of them is through online buying and selling known as e-commerce. This phenomenon shows that e-commerce platforms such as Tiktok, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, and Bukalapak have become the main choice for people in making shopping transactions today. This reflects the widespread adoption of the concept of online shopping as a practical and efficient alternative to meet consumer needs. This development also marks the transformation of the traditional way of shopping towards a more modern model that is integrated with technology. In carrying out this transaction, various types of contracts are used, such as the istishna contract. This istishna contract can be used for online purchases and sales can be established in a more structured manner and in accordance with sharia principles. Through this contract, buyers and sellers can carry out transactions clearly and fairly, and ensure that the goods or services ordered are suitable with the requirements and anticipations of the buyer. This research makes use of a descriptive qualitative approach involving reading theory, which includes methods of collecting and analyzing data from a variaty of sources including books, scientific notebooks, references, & additional literature partinent to the study topic. The purpose of this study is to determine the use of the isttishna contract for online purchases and sales made under the cash on delivery (COD) method with the hope of producing a through comprehension of the idea of the isttishna contract in Islamic economics and the ways in which these ideas might be used in cash on delivery (COD) transactions. Keywords: Contract istishna, cash on delivery (COD), buy and sell online   Abstrak. Penjualan online  adalah  pola perdagangan  yang telah merevolusi cara hidup masyarakat umum pada zaman sekarang. Penjualan online menjadi lebih umum karena penjualan ini menggunakan internet untuk menyediakan  pengetahuan yang  berpotensi  berguna  untuk memperlancar pola hidup. Dengan kemajuan teknologi dalam dunia transaksi yang terus berkembang, terbuka banyak peluang kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan berbelanja. Salah satunya adalah melalui jual beli online yang dikenal sebagai e-commerce. Fenomena ini menunjukkan bahwa platform penjulaan online contohnya Tiktok, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, serta Bukalapak telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi belanja saat ini. Hal ini mencerminkan adopsi yang luas terhadap konsep belanja online sebagai alternatif yang praktis dan efisien dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan ini juga menandai transformasi cara tradisional berbelanja menuju model yang lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi. Dalam pelaksanaan transaksi ini, digunakan berbagai jenis akad seperti akad istishna. Dengan menggunakan akad istishna, transaksi jual beli online dapat terjalin dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad ini, pembeli dan penjual dapat menjalankan transaksi dengan jelas dan adil, juga memverifikasi bagian atau item tersebut yang dikirim sebanding dengan keperluan dan harapan pembeli. Penelitian ini meggunakan metode kualitatif deskriptif dimana melibatkan teori kepustakaan, yang mencakup metode pengumpulan dan analisis data melalui beragam referensi misalnya buku, jurnal akademik, referensi, serta rujukan lain yang berhubungan terkait pokok penelitian. Penelitian  ini  bertujuan agar mengetahui penerapan akad isttishna dalam sistem cash on delivery (COD) pada transaksi jual beli online dengan harapan menghasilkan pemahaman mendalam tentang konsep akad istishna dalam ekonomi syariah serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam transaksi cash on delivery (COD). Kata Kunci: Akad istishna, bayar ditempat, jual beli online

Abstract. During the pandemic, there were many people who suffered big losses and had an impact on the economy, so this caused people who experienced a downturn in the economy to be particularly encouraged to apply for loans via the internet. Especially online loan transactions are very supportive because they are very easy to reach. So, people don't need to leave the house to carry out this transaction. The research being carried out has the aim of discussing the rise of online loans during the pandemic and a review of sharia economic law on online loans during the pandemic and an evaluation of sharia economic law on online lending practices is the main focus of this research. The method used is descriptive qualitative, with a literary nature because it analyzes and discusses to conclude the legal status regarding online loans. Keywords: Online Loans, Islamic Economic Law, Pandemic Abstrak. Selama pandemi, masyarakat banyak sekali orang-orang yang merugi besar dan berpengaruh dalam perekonomian, sehingga pada hal ini menyebabkan masyarakat yang mengalami penurunan dalam perekonomian terdorong terutama untuk mengajukan pinjaman melalui internet. Terutama transaksi pinjaman online ini sangat mendukung karena sangat mudah dijangkau. Jadi, masyarakat tidak perlu meninggalkan rumah untuk melakukan transaksi ini. Pada penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki tujuan yang dapat membahas tentang marakya pinjaman online selama pandemi dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada pinjaman daring selama pandemi dan evaluasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman daring ini adalah fokus utama penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sifatnya yang bersifat kepustakaan karena menganalisis dan mendiskusikan untuk menyimpulkan status hukum mengenai pinjaman daring. Kata kunci: Pinjaman Daring, Hukum Ekonomi Syariah, situasi pandemi

Abstract. The digital era has brought significant changes across various sectors of life, including the economy. The continuously evolving digital technology presents new opportunities and challenges, particularly in the implementation of Islamic economics in Indonesia. This article aims to analyze the innovations and implementation of Islamic economics in facing the developments of the digital era. The theoretical review covers the principles of Islamic economics, technology in the digital era, and the role of digital technology in the context of Islamic economics. This research employs a literature review method to understand various innovations and implementations in Islamic economics. The study results show that Islamic fintech, blockchain, Islamic crowdfunding, and collaboration with E-Commerce marketplaces have had a positive impact by enhancing access, transparency, and efficiency in financial transactions. By leveraging technological innovations, Islamic economics can contribute to creating an inclusive and sustainable economic system, benefiting individuals and society as a whole. Keywords: Digital Era, sharia economics, Technological Innovation   Abstrak. Era digital telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Teknologi digital yang terus berkembang memberikan peluang dan tantangan baru, khususnya dalam implementasi ekonomi syariah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan implementasi ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan era digital. Kajian teori mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah, teknologi di era digital, dan peran teknologi digital dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur untuk memahami berbagai inovasi dan implementasi dalam ekonomi syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa fintech syariah, blockchain, crowdfunding syariah, dan kolaborasi dengan E-Commerce marketplace telah membawa dampak positif dengan meningkatkan akses, transparansi, dan efisiensi transaksi keuangan. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, ekonomi syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menguntungkan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci: Era Digital, Ekonomi Syariah, Inovasi Teknologi

This research aims to find out how the legal validity of electronic sales and purchase agreements made by minors is reviewed in contract law and Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and what legal consequences arise from the legal validity of electronic sales and purchase agreements. What Minors Do According to Contract Law and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Normative legal research uses normative case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing laws. The subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. So normative legal research focuses on positive law inventory, legal principles and doctrine, legal discovery in cases in concreto, legal systematics, synchronization level, legal comparison and legal history. The results of this research show that (1) Agreements in electronic transactions via electronic media made by minors are said to be invalid because they conflict with the conditions for the validity of agreements in the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law (2) The legal consequences of agreements in electronic transactions via electronic media for minors for legal settlement efforts can only be carried out through guardianship. If minors do not meet the subjective requirements, namely the ability to make an agreement, the agreement made can be cancelled.

The development of information technology has encouraged the rapid growth of online buying and selling (e-commerce) activities. However, along with the increase in digital transactions, fraud in e-commerce is increasingly prevalent. This research aims to examine the importance of legal protection for victims of fraud in online transactions and examine the effectiveness of applicable laws and regulations in providing justice and legal certainty. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, legal literature, and case studies. The results of the study show that despite the existence of legal instruments such as the Criminal Code, the ITE Law, and the Consumer Protection Law, the implementation of protection for victims still faces various obstacles, such as the difficulty of tracking perpetrators and weak law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal literacy, and optimize the role of law enforcement officials in providing maximum protection to victims of fraud in e-commerce. This research recommends synergy between regulation, technology, and education as an effective legal protection solution in the digital era.