Publication Search

. Ekspor memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, memberikan kontribusi terhadap devisa negara dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Menentukan produk ekspor unggulan menjadi tantangan karena harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti nilai ekonomi, permintaan pasar, stabilitas harga, dan keberlanjutan produksi. Keputusan yang kurang tepat dapat berdampak pada efisiensi, daya saing produk lokal, dan bahkan ketergantungan pada pasar global. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan produk ekspor unggulan. Penggunaan sistem pendukung keputusan (SPK) dapat membantu mempermudah proses ini dengan menyediakan analisis berbasis data yang lebih objektif. Metode MOORA (Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis) dapat digunakan untuk menentukan bobot kriteria, membantu pengambil keputusan untuk menilai seberapa penting setiap faktor yang terlibat. Sementara itu, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal yang diinginkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang lebih objektif dan akurat, mendukung pengambil kebijakan serta pelaku usaha dalam menetapkan strategi ekspor yang optimal. Dengan cara ini, daya saing produk lokal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan meningkatkan posisi negara di pasar global  

Pusat data menjadi tempat sekaligus aset penting organisasi. Demikian pula rencana pengelolaan keberlanjutan (kontinuitas) sangat penting untuk menjaga organisasi tetap dapat menjalankan proses bisnisnya ketika terjadi bencana pada pusat data atau infrastruktur teknologinya. Evaluasi tata kelola menjadi suatu hal yang penting dan harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pusat data dan kesiapan rencana pengelolaan keberlanjutan (kontinuitas) suatu organisasi. Metode penelitian yang digunakan meliputi menentukan area fokus evaluasi, menyusun instrumen evaluasi (interview, kuesioner dan test sistem), pelaksanaan evaluasi, pengolahan hasil evaluasi, analisa gap dan penyusunan strategi perbaikan. Tingkat kematangan saat ini berada pada level 3. Tingkat kematangan yang diharapkan berada pada level 5, kecuali untuk komponen informasi dan komponen budaya, etika dan perilaku berada pada level 4. Strategi perbaikan dirumuskan bertahap untuk strategi perbaikan dari level 3 ke level 4 dan strategi perbaikan dari level 4 ke level 5. Perumusan strategi perbaikan disusun berdasarkan tujuh komponen sistem tata kelola dengan urutan prioritas berdasarkan hasil analisa gap.

Pengembangan kawasan industri di Jawa Barat perlu pembangunan yang memperhatikan kesesuaian lahan agar tidak memberikan masalah bagi lingkungan dan keberlanjutan ekologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan industri dengan melihat Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Hasil evaluasi SKL menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat bagian utara memiliki tingkat kesesuaian lahan yang paling baik untuk pengembangan kawasan industri untuk jenis SKL bencana alam, erosi, pembuangan limbah, morfologi, kestabilan pondasi, kestabilan lereng, dan kemudahan pengembangan. Sementara itu, hasil analisis kesesuaian kawasan industri menunjukkan bahwa 33,31% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai untuk pengembangan kawasan industri dengan sebaran spasial di bagian utara Provinsi Jawa Barat, 61,99% kurang sesuai, dan 1,70% masuk dalam kategori tidak sesuai. Perbandingan hasil analisis kesesuaian lahan dengan RTRW Jawa Barat juga menunjukkan rencana industri di utara pulau masuk dalam kategori sesuai untuk pengembangan industri, sedangkan rencana industri di tengah dan selatan pulau masuk dalam kategori kurang sesuai.

Indonesia telah menerapkan Open Government Data (OGD) sejak tahun 2008, yaitu ketika Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) No. 14 tahun 2008 disahkan. Penerapan UU KIP bagi segenap badanpublik, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai diberlakukan pada tahun 2010, melalui PPNomor 61 tahun 2010. Pengelola KIP di Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID), yang dilaksanakan melalui surat keputusan (SK) pimpinan tertinggi pada badan publik, dimana ketikakonteksnya adalah pemerintah daerah, maka SK ditandatangani oleh Walikota atau Bupati. Secara faktual, Indonesiadimasukkan ke negara yang telah menginisiasi penerapan KIP tetapi berpotensi menghadapi kendala keberlanjutanpenerapannya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah kota yang telah menunjuk dan memiliki PPID masih sebesar86,73% (85 kota dari 98 kota) se Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya persoalan atau faktor-faktor yangmempengaruhi kesediaan atau kesiapan (readiness) untuk mengadopsi sistem baru di dalam ruang lingkupkelembagaannya. Penelitian ini bermaksud untuk untuk mengeksplorasi tentang kesiapan (readiness) untukmengadopsi pengelolaan KIP untuk memberikan layanan informasi dan dokumen kepada masyarakat. Hasilnyadiketahui bahwa faktor komitmen organisasi dan pengelola menjadi bagian dari rendahnya kualitas readinesspengelolaan KIP. Direkomendasikan melalui hasil pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), agar dilakukanstrategi readiness organisasi dan pengelola melalui penguatan tata kelola dan penguatan individu dengan dukunganinfrastruktur dan pendanaan yang memadai.

Prinsip­prinsip metodologi perancangan perangkat lunak menjadi basis proses rekayasa aplikasi bisnis  telah  banyak  di  terapkan. Dimana  sebuah metodologi merupakan  kerangka  pijakan  utama  dalam perancangan perangkat lunak profesional untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Tahapan­tahapan dalam membangun sebuah perangkat lunak akan sangat berguna untuk memastikan apakah elemen­elemen proyek pengembangan perangkat lunak telah dikelola dengan baik dan benar. Microsoft Solution Framework  (MSF)  sebagai metodologi  alternatif perancangan  perangkat  lunak menggabungkan  dua  metodologi  yang  berbeda  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  untuk  menghasilkan sebuah  solusi  perangkat  lunak  yang  lebih  dinamis  dengan  mengadopsi  kelebihan  dari  masing­masing metodologi.  Kedua  metodologi  tersebut  adalah  Waterfall  dan  Spiral.  Metodologi  Waterfall menggambarkan  sebuah  model  proses  yang  statis  dengan  tahapan­tahapan  berlapis  yang menggunakan sebuah milestone sebagai  transisi pada  setiap  tahap perancangan,  sementara metodologi Spiral  (iterative) menerapkan  model  proses  secara  sirkular  tanpa  adanya  cekpoint  atau  milestone.  Namun  kelebihan metodologi spiral adalah mengenai kebutuhan pengembangan secara keberlanjutan dan adanya keterlibatan pemakai dalam pembangunan perangkat  lunak sehingga perangkat  lunak akan selalu berkembang dengan versi dan fitur yang lebih baru.