Publication Search

An agreement is a fundamental basis in civil law relations because it gives rise to rights and obligations for the parties who bind themselves. For an agreement to be valid, consent must arise from the free will of the parties without any defect of will as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). In Indonesian legal practice, apart from classic defects of will such as coercion (dwang), mistake (dwaling), and fraud (bedrog), a modern form of defect of will has also developed, namely abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). Abuse of circumstances occurs when one party exploits the weak condition, dependency, or ignorance of the other party to obtain unfair advantage in an agreement. This research formulates the problems of how the concept of defect of will in abuse of circumstances is applied in the jurisprudence of Indonesian contract law and what are the legal consequences of abuse of circumstances in an agreement. The method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, as well as related legal literature. The conclusion of this research shows that abuse of circumstances is a modern form of defect of will recognized through doctrine and jurisprudence. The legal consequence is that the agreement can be annulled because the element of free consent is not fulfilled. This legal consequence provides protection for the aggrieved party and confirms that the principle of freedom of contract is not absolute, but is limited by good faith, propriety, and balance.

State institutions play a primary role in governing and exercising power within a country. Indonesia, as a unitary state with a republican system, regulates the state's institutional structure through the 1945 Constitution, which serves as the supreme legal basis and guideline for state administration. The function of state institutions is to ensure that all aspects of government are implemented in accordance with the principles of law, justice, and public welfare. The state is not only considered a legal entity but also a social entity with specific functions and logic. The state's objectives are directed at balancing government power and citizen rights and accommodating the interests of individuals and the wider community. Following the amendments to the 1945 Constitution, Indonesia's institutional system underwent significant changes with the establishment of independent institutions that strengthen democracy, transparency, and accountability. Understanding the state's foundations, the requirements for formation, the form and system of government, and the relationships between institutions is crucial for maintaining Indonesia's constitutional order. Furthermore, public respect for state symbols and institutions contributes to strengthening unity and political stability, and realizing the ideals of a sovereign and prosperous nation.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dan untuk mengetahui pengaruh pengembangan A4 dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan di obyek wisata Pantai Sembilan. Penelitian ini dilakukan di kawasan obyek wisata Pantai Sembilan dengan analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis A4. Bentuk pengembangan produk wisata Pantai Sembilan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yaitu: meningkatkan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan terutama kapal penyeberangan, meningkatkan kualitas komunikasi/internet sebagai penunjang fasilitas pelayanan, meningkatkan standarisasi keamanan atraksi wisata demi keselamatan pengunjung dan pengembangan daya tarik wisata lainnya di sekitar kawasan Pantai Sembilan, serta menambah jumlah cottage. Pengaruh pengembangan A4 yaitu: dengan standarisasi keamanan atraksi wisata membuat wisatawan merasa aman saat berkunjung, pengembangan daya tarik wisata dapat memberikan atraksi baru sehingga wisatawan tidak jenuh saat berkunjung, peningkatan kemudahan aksesibilitas dan standar keamanan pada kapal penyeberangan dapat meminimalisir ketakutan calon wisatawan akan resiko kecelakaan di laut, serta peningkatan kualitas internet dan keasrian cottage dapat membuat wisatawan nyaman untuk berkunjung dalam tenggat waktu yang lebih lama.    

Pasca Amandemen UUD 1945 terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah dikembangkannya prinsip checks and balances. Dengan prinsip ini, setiap lembaga negara memiliki posisi yang sejajar, sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan penafsiran dan berimplikasi terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan antara Presiden dengan DPR dn BPK merupakan contoh konkrit sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnnya diberikan oleh UUD 1945. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 dan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini. Analisis secara mendalam dilakukan dengan metode penafsiran konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang menyatakan menolak permohonan I Pemohon dan tidak dapat menerima permohonan II Pemohon adalah tepat menurut konstitusi. Putusan MK tersebut lebih brperspektif hukum daripada politik.