Publication Search

Although JKN aims to provide equitable and quality health services, fraudulent practices, such as phantom billing and diagnosis manipulation, continue to grow, harming BPJS Kesehatan and participants. This study aims to examine the effectiveness of legal sanctions against JKN claim fraud in FKRTL and identify gaps in their implementation. Although regulations are in place, law enforcement remains weak, with administrative sanctions failing to provide sufficient deterrence. The gap in this research lies in the lack of application of criminal sanctions in fraud cases, especially in existing regulations. The novelty of this research is its comparative approach between current administrative sanctions and the potential application of criminal sanctions in the context of healthcare fraud. The research method uses a normative-descriptive approach, analyzing regulations and fraud audit results, and identifying gaps in the implementation of legal sanctions. The results of the study indicate that strengthening criminal sanctions and integrating technology in claim monitoring can increase the effectiveness of fraud prevention. These findings are expected to strengthen regulations and improve the integrity of the JKN system, as well as provide policy recommendations for more effective law enforcement.

This study aims to find out the process of applying customary law sanctions of Wunis Peheng in resolving the criminal act of persecution committed by police and TNI personnel against a resident in Golo Poleng village, Ndoso District, West Manggarai Regency. In addition, it also aims to find out whether the customary sanction of Wunis Peheng in resolving the crime of persecution can provide a sense of justice for residents. This research is categorized as empirical juridical research. The empirical juridical approach aims to analyze problems using legal materials related to problems that occur in the field. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation studies. The data that is processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined is then presented in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that there are several stages in the process of applying customary sanctions of wunis peheng in the settlement of criminal acts of persecution, namely reporting cases of persecution to Tu'a Golo, summoning the parties involved in the persecution case, examination and verdicts of customary institutions, handing over Wunis Peheng from the perpetrator, Saying Traditional Prayers, Slaughtering ela (pigs). And several dimensions of justice in the provision of customary law sanctions, namely the rights of victims are fulfilled, restorative justice, and active participation of the community.  

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk  mencegah  dan  menghapusnya.  Salah  satu  upaya  penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin  meningkat.  Menurut  Suriadi  Gunawan,  peraturan  perundangan yang  mengkriminalisasi  pecandu  narkotika  perlu  ditinjau  kembali  karena tidak  realistis,  contohnya,  dengan  mengkriminalisasikan  pecandu  terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.    

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangi oleh merebaknya pandemi Covid-19 yang menyebar luas ke penjuru daerah di dunia terutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondo menerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang – undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual.   Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).