Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka)

Syamsul Rijal ; Ananda ; Adhe Ismail
JOSH: Journal of Sharia 📅 2025 Vol 4, No 01 🔗 DOI: 10.55352/josh.v4i01.2132
Abstract
This study aims to analyze port management authority after its delegation from the central government to regional government, and to examine its legal implications on the management and development of Dawi-Dawi Port in Southeast Sulawesi. The research uses a normative-empirical approach by examining statutory regulations and their implementation in practice. The findings indicate that although the transfer of authority is normatively regulated by Law Number 23 of 2014, its implementation faces structural, administrative, and normative obstacles. The incomplete process of asset and personnel transfer, the disharmony of sectoral regulations, and institutional resistance have resulted in a duality of authority between central and regional governments. The implications include not only inefficiency in port governance and development but also legal uncertainty that may harm the public and weaken regional administrative performance. This research recommends regulatory harmonization, institutional restructuring, and acceleration of authority transfer procedures based on legal certainty and service effectiveness.
Keywords
Port; Authority; Decentralization
How to Cite

Syamsul Rijal, et al. (2025). Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka). JOSH: Journal of Sharia, 4(01). https://doi.org/10.55352/josh.v4i01.2132

Syamsul Rijal; Ananda, Adhe Ismail, "Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka)," JOSH: Journal of Sharia, vol. 4, no. 01, 2025.

Syamsul Rijal; Ananda, Adhe Ismail. "Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka)." JOSH: Journal of Sharia, vol. 4, no. 01, 2025.

Syamsul Rijal; Ananda, Adhe Ismail. "Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka)." JOSH: Journal of Sharia 4, no. 01 (2025).

Syamsul Rijal, et al. (2025) 'Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka)', JOSH: Journal of Sharia, 4(01). doi: 10.55352/josh.v4i01.2132.

Syamsul Rijal; Ananda, Adhe Ismail. Analisis Yuridis Pengalihan Status Kepemilikan dan Pengelolaan Pelabuhan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi (Studi Kasus Pada Pelabuhan Dawi-Dawi Kabupaten Kolaka). JOSH: Journal of Sharia. 2025;4(01).

Artikel Terkait

WANPRESTASI PERUMAHAN SYARIAH NON-BANK: URGENSI STANDARDISASI LABEL ‘SYARIAH’ MELALUI SERTIFIKASI KEPATUHAN

Fadli Maulana

POLITIK KEBIJAKAN PANGAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH DI PAPUA BARAT DAYA: INTEGRASI PERAN PEREMPUAN DAN MASLAHAH PUBLIK

Etik Siswatiningrum; Nurinaya, Nurinaya ; Rajab, Adi Randi M

GEOPARK KALDERA TOBA DIMANFAATKAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER DIPLOMACY OLEH INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN CITRA POSITIF NEGARA DI TINGKAT INTERNASIONAL

Sijabat, Ribka; Zulian, Ibnu

DISEMINASI TEMUAN IDENTIFIKASI SURAT SUARA TIDAK SAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILUKADA KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024

Sutarto, Retno Eko Mardani; Siti Fatimah; Nugroho, Aziz Widhi ; Widowati, Aisyah Rukmi ; Kamil, Azahery Insan

STUDI SOSIOLOGIS ATAS KASUS-KASUS HUKUM YANG VIRAL (NO VIRAL, NO JUSTICE)

Sondari , Elva Feria

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP RUMAH SAKIT PELAKU FRAUD KLAIM JKN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Annisa , Mutia
Tren Sitasi Jurnal