PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)

Nur Lailatul Istiqomah ; Nur Lailatul Istiqomah
The Republic : Journal of Constitutional Law 📅 2025 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.55352/htn.v3i1.1710
Abstract
Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa jenis skincare, yang didapati bahwa produk tersebut tidak memiliki sertifikasi halal dan izin edar BPOM, sehingga dapat mnimbulkan kerugian terhadap para penggunanya. Penggunaan sediaan farmasi tanpa sertifikai halal yang tidak diketahui komposisinya sehingga dapat menimbulkan dan menyebabkan efek samping yang membuat kulit menjadi merah-merah, gatal-gatal, dan iritasi. Tujuannya untuk menjelaskan upaya penylesaian sengketa pada produk sediaan farmasi yaitu skincare tanpa sertifikasi halal, efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK. hasil penenlitian menunjukkan bahwa: a) perbuatan pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar hukum, b) terdapat beberapa faktor yang menybabkan pelaku usaha mengedarkan poduksediaan farmasi tanpa sertifikasi halal, c.) efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK belum memenuhi hak-hak konsumen pasal 4 huruf a UUPK.
Kata Kunci: Legal, Konsumen, Perlindungan, Skincare
How to Cite

Nur Lailatul Istiqomah & Nur Lailatul Istiqomah (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK). The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). https://doi.org/10.55352/htn.v3i1.1710

Nur Lailatul Istiqomah; Nur Lailatul Istiqomah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)," The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Nur Lailatul Istiqomah; Nur Lailatul Istiqomah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)." The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Nur Lailatul Istiqomah; Nur Lailatul Istiqomah. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)." The Republic : Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2025).

Nur Lailatul Istiqomah & Nur Lailatul Istiqomah (2025) 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK)', The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). doi: 10.55352/htn.v3i1.1710.

Nur Lailatul Istiqomah; Nur Lailatul Istiqomah. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK SKINCARE TANPA SERTIFIKASI HALAL: (Studi Putusan Nomor.171/PID.SUS/2020/PN.PTK). The Republic : Journal of Constitutional Law. 2025;3(1).

Artikel Terkait

KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Rayhan, Alendra; Mufti Rayhan, Alendra Nauval

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Bintang Agus Satriya, Rizka; Bintang, Rizka; Moh. Sa’diyin; Janeko

IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro)

Jiddan Gamal Qondas; Gamal Qondas, Jiddan; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)

Nurlaila, Masti’ah; Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rimbo Bujang

indra shakti; Indra Shakti

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIPERBARUI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Agustian Firmansyah, Muh. Aldi; Agustian, Aldi; Sholihuddin; Moh. Sa’diyin
Tren Sitasi Jurnal