FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)

Malika Ulin Najihah ; Malika Ulin Najihah ; Muhyidin
The Republic : Journal of Constitutional Law 📅 2025 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.55352/htn.v3i1.1708
Abstract
MUI merupakan badan pemerintah yang menjadi naungan kalangan umat Islam dalam menyelesaikan kemaslahatan umat baik tentang kehalalan suatu produk maupun hal-hal yang menunjang kemaslahatan umat Islam. Seperti yang kita ketahui MUI meluncurkan fatwa yang menjadi pro dan kontra di berbagai kalangan lembaga tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal (Karmin). Dengan berbagai fatwa yang mencuat didukung dengan gagasan-gagasan ilmuwan serta ulama yang dapat membantu meluruskan hal yang sepatutnya dijelaskan kepada kalangan masyarakat Islam tentunya yang merasa cemas dengan beredarnya makanan dan minuman yang mengandung pewarna Karmin. Sejatinya pewarna makanan Karmin ini dianggap halal oleh MUI karena tidak terdapat madharat didalamnya, melalui ijtihad dari berbagai kalangan ulama diharapkan lewat fatwa ini memunculkan efek yang baik untuk umat.
Kata Kunci: Fatwa, MUI, Pewarna Karmin.
How to Cite

Malika Ulin Najihah, et al. (2025). FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN). The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). https://doi.org/10.55352/htn.v3i1.1708

Malika Ulin Najihah; Malika Ulin Najihah; Muhyidin, "FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)," The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Malika Ulin Najihah; Malika Ulin Najihah; Muhyidin. "FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)." The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Malika Ulin Najihah; Malika Ulin Najihah; Muhyidin. "FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)." The Republic : Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2025).

Malika Ulin Najihah, et al. (2025) 'FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN)', The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). doi: 10.55352/htn.v3i1.1708.

Malika Ulin Najihah; Malika Ulin Najihah; Muhyidin. FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 TENTANG HUKUM PEWARNA MAKANAN DAN MINUMAN DARI SERANGGA COCHINEAL (KARMIN). The Republic : Journal of Constitutional Law. 2025;3(1).

Artikel Terkait

KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Rayhan, Alendra; Mufti Rayhan, Alendra Nauval

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Bintang Agus Satriya, Rizka; Bintang, Rizka; Moh. Sa’diyin; Janeko

IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro)

Jiddan Gamal Qondas; Gamal Qondas, Jiddan; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)

Nurlaila, Masti’ah; Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rimbo Bujang

indra shakti; Indra Shakti

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIPERBARUI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Agustian Firmansyah, Muh. Aldi; Agustian, Aldi; Sholihuddin; Moh. Sa’diyin
Tren Sitasi Jurnal