FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN)

Muhammad Khoirul Ngarifin ; Muhammad Khoirul Ngarifin ; Sutopo
The Republic : Journal of Constitutional Law 📅 2025 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.55352/htn.v3i1.1707
Abstract
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam.  Kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.
Kata Kunci: MUI, Sosial Media, Fatwa
How to Cite

Muhammad Khoirul Ngarifin, et al. (2025). FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN). The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). https://doi.org/10.55352/htn.v3i1.1707

Muhammad Khoirul Ngarifin; Muhammad Khoirul Ngarifin; Sutopo, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN)," The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Muhammad Khoirul Ngarifin; Muhammad Khoirul Ngarifin; Sutopo. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN)." The Republic : Journal of Constitutional Law, vol. 3, no. 1, 2025.

Muhammad Khoirul Ngarifin; Muhammad Khoirul Ngarifin; Sutopo. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN)." The Republic : Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2025).

Muhammad Khoirul Ngarifin, et al. (2025) 'FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN)', The Republic : Journal of Constitutional Law, 3(1). doi: 10.55352/htn.v3i1.1707.

Muhammad Khoirul Ngarifin; Muhammad Khoirul Ngarifin; Sutopo. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG BERPEDOMAN DALAM BERMEDIA SOSIAL: (UPAYA MENCEGAH KONTEN MEDIA SOSIAL YANG BERISI BERITA BOHONG DAN PENYEBARAN PERMUSUHAN). The Republic : Journal of Constitutional Law. 2025;3(1).

Artikel Terkait

KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DALAM PRAKTIK PENGUJIAN OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Rayhan, Alendra; Mufti Rayhan, Alendra Nauval

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA DI DESA BULUBRANGSI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Bintang Agus Satriya, Rizka; Bintang, Rizka; Moh. Sa’diyin; Janeko

IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH(Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro): (Studi Kasus Program Jamula di Kecamatan Solokuro)

Jiddan Gamal Qondas; Gamal Qondas, Jiddan; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

SISTEM MANAJEMEN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN IRIGASIPERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi kasus di desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang): (Studi Kasus di Desa Babaktulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang)

Nurlaila, Masti’ah; Nur Laila; Abd. Hadi; Moh. Sa’diyin

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rimbo Bujang

indra shakti; Indra Shakti

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DIPERBARUI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Agustian Firmansyah, Muh. Aldi; Agustian, Aldi; Sholihuddin; Moh. Sa’diyin
Tren Sitasi Jurnal