Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Muhamad Ramdhan, et al. (2025). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 . Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.2639
Muhamad Ramdhan; Abdul Kodir Alhamdani; Yudi Wahyudin; Mumu Fahmudin; Mohammad Husni Mubarok, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 1, 2025.
Muhamad Ramdhan; Abdul Kodir Alhamdani; Yudi Wahyudin; Mumu Fahmudin; Mohammad Husni Mubarok. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 1, 2025.
Muhamad Ramdhan; Abdul Kodir Alhamdani; Yudi Wahyudin; Mumu Fahmudin; Mohammad Husni Mubarok. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 3, no. 1 (2025).
Muhamad Ramdhan, et al. (2025) 'Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 3(1). doi: 10.55606/eksekusi.v3i1.2639.
Muhamad Ramdhan; Abdul Kodir Alhamdani; Yudi Wahyudin; Mumu Fahmudin; Mohammad Husni Mubarok. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 . Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2025;3(1).
Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia
Aulia Yaswita; Syaita Novidia
Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi
Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi
Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana
Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang
Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota
Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse
Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi
Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia
Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap