Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat
Aslan Noor, et al. (2026). Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2599
Aslan Noor; Johan Amanda Maliku; Alifia Cahyanda Septiani; Rafalina Oktatia; Fadhil Putra Nurizal, "Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.
Aslan Noor; Johan Amanda Maliku; Alifia Cahyanda Septiani; Rafalina Oktatia; Fadhil Putra Nurizal. "Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.
Aslan Noor; Johan Amanda Maliku; Alifia Cahyanda Septiani; Rafalina Oktatia; Fadhil Putra Nurizal. "Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 1 (2026).
Aslan Noor, et al. (2026) 'Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). doi: 10.55606/eksekusi.v4i1.2599.
Aslan Noor; Johan Amanda Maliku; Alifia Cahyanda Septiani; Rafalina Oktatia; Fadhil Putra Nurizal. Kendala Prosedural Pembentukan Peraturan Daerah dan Implikasinya terhadap Mekanisme Pengujian Yuridis: Studi Empiris pada Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2026;4(1).
Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia
Aulia Yaswita; Syaita Novidia
Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi
Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi
Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana
Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang
Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota
Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse
Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi
Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia
Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap