Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Ridho Atilla Helman ; Sartika Dewi ; Muhamad Abas
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negar... 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2514
Abstract
Cohabitation as a practice of living together between men and women without a legal marriage bond is an important issue in the reform of Indonesia's criminal law. This study aims to analyze the regulation of cohabitation as a complaint offense in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and its implications for the protection of the moral values of the community and the limits of criminal law intervention on citizens' private spaces. The research method used is normative law with a statutory and conceptual approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed juridically qualitatively. The results of the study show that Article 412 of the Criminal Code only formulates cohabitation as a criminal act with the character of an absolute complaint, which is intended to protect moral, religious, and marital values, while limiting state intervention in private life. However, this norm still raises juridical problems because it does not provide clear limits on the element of "living together as husband and wife outside of marriage", so it has the potential to cause multiple interpretations and legal uncertainty. Therefore, a clearer and proportionate interpretation is needed so that the application of cohabitation norms remains in line with the principles of legal certainty, justice, and the protection of human rights in the context of modern criminal law.
Keywords
Delik Complaints; Human Rights; New Criminal Code; Norma Kohabitasi; Public Morality
How to Cite

Ridho Atilla Helman, et al. (2026). Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2514

Ridho Atilla Helman; Sartika Dewi; Muhamad Abas, "Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.

Ridho Atilla Helman; Sartika Dewi; Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.

Ridho Atilla Helman; Sartika Dewi; Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 1 (2026).

Ridho Atilla Helman, et al. (2026) 'Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). doi: 10.55606/eksekusi.v4i2.2514.

Ridho Atilla Helman; Sartika Dewi; Muhamad Abas. Tinjauan Yuridis terhadap Kohabitasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia

Aulia Yaswita; Syaita Novidia

Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi

Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana

Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang

Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota

Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse

Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi

Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Tren Sitasi Jurnal