Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Sonya Airini Batubara ; Timotius Reynata Sinuraya ; Teresia Oktaviani Napitupulu ; Rizal Maruli Lambok Sitorus
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negar... 📅 2026 Vol 4, No 2 🔗 DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2442
Abstract
The proliferation of hoaxes in the era of information transparency, committed not only by the public but also by journalists, forms the background of this research. This phenomenon raises legal concerns because journalists are required to provide accurate, balanced, and responsible information in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. This study aims to examine the legal implications for journalists who engage in false reporting and to analyze how the law regulates the dissemination of false news by journalists. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using a deductive approach. The findings reveal that Law Number 40 of 1999 does not specifically regulate criminal sanctions for false reporting by journalists, but instead prioritizes settlement through the Press Council and the Journalistic Code of Ethics, including the right of reply and correction. Nevertheless, journalists may still face legal responsibility under the Indonesian Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law if false reporting fulfills criminal elements. Therefore, law functions both as a protector of press freedom and as a limitation to prevent abuse, with ethical, administrative, and criminal sanctions applicable to journalists and press institutions.
Keywords
False Reporting; Freedom of the Press; Journalistic Ethics; Legal Responsibility; Press Law
How to Cite

Sonya Airini Batubara, et al. (2026). Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(2). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2442

Sonya Airini Batubara; Timotius Reynata Sinuraya; Teresia Oktaviani Napitupulu; Rizal Maruli Lambok Sitorus, "Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 2, 2026.

Sonya Airini Batubara; Timotius Reynata Sinuraya; Teresia Oktaviani Napitupulu; Rizal Maruli Lambok Sitorus. "Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 2, 2026.

Sonya Airini Batubara; Timotius Reynata Sinuraya; Teresia Oktaviani Napitupulu; Rizal Maruli Lambok Sitorus. "Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 2 (2026).

Sonya Airini Batubara, et al. (2026) 'Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(2). doi: 10.55606/eksekusi.v4i2.2442.

Sonya Airini Batubara; Timotius Reynata Sinuraya; Teresia Oktaviani Napitupulu; Rizal Maruli Lambok Sitorus. Peran Hukum terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu oleh Jurnalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2026;4(2).

Artikel Terkait

Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia

Aulia Yaswita; Syaita Novidia

Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi

Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana

Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang

Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi

Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto

Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota

Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Tren Sitasi Jurnal