Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL
Najma Zahira Devianti, et al. (2026). Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(2). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2398
Najma Zahira Devianti; Prayoga Bestari; Dadi Mulyadi Nugraha, "Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 2, 2026.
Najma Zahira Devianti; Prayoga Bestari; Dadi Mulyadi Nugraha. "Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 2, 2026.
Najma Zahira Devianti; Prayoga Bestari; Dadi Mulyadi Nugraha. "Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 2 (2026).
Najma Zahira Devianti, et al. (2026) 'Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(2). doi: 10.55606/eksekusi.v4i2.2398.
Najma Zahira Devianti; Prayoga Bestari; Dadi Mulyadi Nugraha. Civic Responsibility Pedagang Kaki Lima dalam Kepatuhan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2026;4(2).
Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia
Aulia Yaswita; Syaita Novidia
Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi
Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto
Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana
Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang
Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi
Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi
Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota
Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia
Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap