Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dimas Aditya Rahman
Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negar... 📅 2026 Vol 4, No 1 🔗 DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2336
Abstract
This research aims to analyze the legal position of the relationship between managers and users of parking services according to the Civil Code, as well as to assess the validity of parking service agreements without proof of transaction in the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the research show that based on Article 1320 of the Civil Code, a parking service agreement which is  a custody agreement remains valid and binding even if it is not accompanied by written evidence, as long as it meets the requirements for a valid agreement. However, from the perspective of the Consumer Protection Law, the failure to provide transaction evidence constitutes a violation of the business operator's duty of good faith and the consumer's right to clear information. This creates legal uncertainty and weakens the consumer's position in seeking compensation, especially if accompanied by an exculpatory clause prohibited by law. Translated with DeepL.com (free version).
Keywords
Consumer Protection; Parking Services; Transaction Evidence; UUPK; Validity of Agreements
How to Cite

Dimas Aditya Rahman (2026). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2336

Dimas Aditya Rahman, "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.

Dimas Aditya Rahman. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, vol. 4, no. 1, 2026.

Dimas Aditya Rahman. "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara 4, no. 1 (2026).

Dimas Aditya Rahman (2026) 'Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen', Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4(1). doi: 10.55606/eksekusi.v4i1.2336.

Dimas Aditya Rahman. Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Jasa Parkir Tanpa Pemberian Bukti Transaksi Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. 2026;4(1).

Artikel Terkait

Smart Governance dalam Pengelolaan Transportasi Perkotaan di Kota Makassar: Digitalisasi Mobilitas Berkelanjutan dan Perencanaan Kota

Syafaruddin Syafaruddin; Ambo Masse

Andri Yunus: Paradoks dalam Negara Hukum Indonesia

Aulia Yaswita; Syaita Novidia

Penguatan Mobilitas dan Urban Planning di Kota Makassar: Solusi Kebijakan untuk Lingkungan dan Ketahanan Kota Akibat Risiko Bencana

Ambo Masse; Muhammad Wahyudi Mokobombang

Fungsi Reinterpretasi pada Perkembangan Tari Orek-Orek di Kabupaten Ngawi

Septa Riya Eka Puspita Sari; Endang Murti; Harianto Harianto

Waktu Penyitaan Aset sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara: Analisis Ekonomi-Hukum terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jaya, Indra; Slamet Tri Wahyudi; Supardi

Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Tren Sitasi Jurnal